TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM mengatakan terjadi penyerangan dari militer Indonesia secara brutal dan masif melalui udara. Serangan aparat di permukiman warga di wilayah Intan Jaya tanpa menjamin hukum humaniter dalam perang terhadap warga sipil.

Juru bicara TPNPB OPM Sebby Sambom, mengatakan pengerahan pasukan militer Indonesia di Kampung Pogapa, Intan Jaya, Papua Tengah, dalam misi pengejaran TPNPB. Pengerahan pasukan itu mengakibatkan kerusakan terhadap fasilitas warga sipil di Pogapa.

Dia menyebut militer Indonesia menembak dari udara menggunakan helikopter. "Akibat serangan udara secara brutal yang menembak melalui helikopter TNI tanpa mempertimbangkan jaminan warga setempat selama operasi terjadi," kata Sebby dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Kamis malam, 9 Mei 2024.

Informasi penyerangan aparat yang disebut dulakukan secara brutal dilaporkan oleh Komandan Batalion Ogobogo dan Komandan Operasi Keny Tipagau serta prajurit TPNPB OPM di medan tempur di Pogapa. Serangan aparat berlangsung setelah kelompok bersenjata menyerbu markas Kepolisian Sektor Homeyo dan Pos Komando Rayon Militer 1705-05/Homeyo sepanjang 30 April-1 Mei 2024.

Menurut Sebby, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Panglima TNI telah mengerahkan helikopter militer sejak 4-5 Mei 2024. Misinya mengejar TPNPB Komando Daerah Pertahanan (Kodap) VIII Intan Jaya. Serangan balasan ini dilakukan setelah kelompok bersenjata itu menyerang pasukan TNI-Polri di Kampung Pogapa.

"Dalam hal ini Presiden Indonesia dan Panglima TNI segera klarifikasi sesuai standar hukum humaniter internasional," tutur Sebby. Adapun operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024. "Yang mengakibatkan satu intelijen Indonesia tewas dan sebuah sekolah dibakar," ujar dia.

Sebby menjelaskan, pemerintah Indonesia segera bertanggung jawab atas pembakaran tiga rumah warga sipil di Pogapa dalam serangan militer tersebut. Selain itu membuka akses bagi lembaga kemanusiaan supaya melihat situasi konflik di Pogapa. "Melihat langsung kondisi wilayah dan para pengungsi akibat konflik bersenjata di Kampung Pogapa," ucap dia. Warga, kata dia, telah mengosongkan wilayah mereka.

Pilihan Editor: Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel