Terkejut Prabowo Unggul Telak di Pilpres 2024,Jusuf Kalla Sebut Masalah Bukan pada Saat Pencoblosan

TRIBUNKALTIM.CO - Terkejut Prabowo-Gibran unggul telak di Pilpres 2024, Jusuf Kalla sebut masalah bukan pada saat pencoblosan.

Hasil Pilpres 2024 memang belum diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum.

Penghitungan suara juga belum 100 persen.

Namun, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka diprediksi menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.

Pasalnya dari penghitungan sementara Prabowo-Gibran unggul telak dibanding Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla mengaku terkejut pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menang telak di Pemilihan Presiden 2024 berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga.

Baca juga: Pemerintahan Prabowo Terancam Krisis Ekonomi, Jusuf Kalla Ungkap Pemicunya, Ini Bom Waktu

Baca juga: Jusuf Kalla Sebut Potensi Terjadinya Parlemen Jalanan Jika Dugaan Kecurangan Pemilu tak Diselesaikan

Baca juga: Tanggapi Isu Jokowi Bakal Gabung Golkar, Jusuf Kalla Tegaskan soal Aturan jadi Ketua atau Pengurus

"Mengejutkan, bukan saja saya, saya kira banyak orang (terkejut), mungkin pasangan nomor 2 terkejut juga," kata tokoh yang akrab disapa JK itu dalam program Rosi Kompas TV, Kamis (7/3/2024) malam.

JK mengaku tidak menyangka pasangan Prabowo-Gibran dapat memperoleh suara lebih dari 50 persen, bahkan hampir mencapai 60 persen.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu memperkirakan, Pilpres 2024 semestinya dapat berlangsung 2 putaran atau tidak ada yang memperoleh suara di atas 50 persen.

"Kita masih memperkirakan ini dua putaran, artinya mungkin angkanya 46, 47, 48 persen, segitu kira-kira. Melihat daripada suasana kampanye, melihat aspirasi masyarakat," kata Kalla.

Namun demikian, JK mengeklaim bahwa kemenangan telak Prabowo-Gibran itu bukan satu-satunya alasan ia mendorong hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu.

Ia berpandangan, tidak ada masalah serius pada hari pencoblosan 14 Februari 2024, tetapi ia menganggap masalah itu terjadi sebelum dan setelah pencoblosan.

"Kalau pencoblosannya sendiri saya kira tidak banyak soal ya, yang soal itu sebelum dan setelah (pencoblosan), ya kan tanggal 14 aman-aman saja," ujar dia.

Ia juga menekankan bahwa hak angket digulirkan karena pasangan jagoannya, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar kalah dalam Pilpres 2024, tetapi mencegah kecurangan serupa terjadi di pemilu edisi berikutnya.

"Bagi kita semuanya bukan soal menang kalah, bukan, tapi proses ini jangan nanti kebiasaan dan diikuti pada pemilu-pemilu yang akan datang, rusak negeri ini kalau begitu," kata JK.

Baca juga: Megawati dan Jusuf Kalla akan Bertemu, Adian Napitupulu Pastikan PDIP Solid Gulirkan Hak Angket DPR

Adapun hasil quick count sejumlah lembaga survei menunjukkan bahwa perolehan suara Prabowo-Gibran di kisaran 58 persen atau menang dalam satu putaran.

Suara Prabowo-Gibran unggul jauh dari pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di kisaran 25 persen dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di kisaran 17 persen.

Pemerintahan Prabowo Terancam Krisis Ekonomi, Jusuf Kalla Ungkap Pemicunya, 'Ini Bom Waktu'

Pemerintahan Prabowo-Gibran terancam krisis ekonomi, Jusuf Kalla ungkap pemicunya, 'Ini bom waktu'.

Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan hasil hitung cepat (quick count), capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berpeluang dilantik pada Oktober 2024 mendatang.

Hasil Pilpres 2024 belum resmi diumumkan KPU, namun prediksi pemerintahan Prabowo-Gibran sudah mencuat.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla atau JK mengungkapkan salah satu kekhawatirannya di pemerintahan mendatang adalah soal krisis di bidang ekonomi.

Baca juga: Jusuf Kalla Sebut Potensi Terjadinya Parlemen Jalanan Jika Dugaan Kecurangan Pemilu tak Diselesaikan

Hal itu diungkapkan JK dalam acara ROSI yang tayang di Kompas TV, Kamis (7/3/2024).

"Saya tidak pesimis kepada masyarakat tapi saya pernah di pemerintahan juga di bisnis, mengerti angka-angka seperti itu menjadi masalah untuk pemerintah akan datang," ucap JK.

"Jangan pengalaman 98, 66. Krisis bangsa selalu terjadi apabila bersamaan krisis ekonomi dan politik bersama, jangan terjadi itu," sambung dia.

JK menyampaikan ini lantaran menilai bahwa masalah ekonomi ke depan yang dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran akan berat dan berpotensi menjadi bom waktu.

Terlebih, kata dia, masyarakat sudah biasa mendapatkan subsidi hingga bantuan sosial (bansos).

"Itu (subsidi hingga bansos) semua kira-kira saya hitung-hitung Rp 2.500 triliun, itu saja," ucap dia.

"Nah lain pihak, pajak kita berapa? Cuma Rp 2.800 triliun. Jadi bagaimana yang lain? Bagaimana ke daerah? Bagaimana garap pembangunan? Tidak ada lagi sumbernya. Ini sebenarnya kalau saya katakan, ini bom waktu yang akan terjadi," imbuh JK.

Meski begitu, JK mengakui, Prabowo adalah sosok yang berani dan mampu menyelesaikan masalah.

Baca juga: Megawati dan Jusuf Kalla akan Bertemu, Adian Napitupulu Pastikan PDIP Solid Gulirkan Hak Angket DPR

Namun, lanjutnya, dalam proses penyelesaian tetap akan ada perlawanan dari masyarakat.

"Akan sangat berat. Saya tahu Pak Prabowo orang berani ya. Boleh kalau dia berani menyelesaikan ini bisa jalan tapi rakyat akan tentu mengajukan perlawanan, yang sudah biasa mendapat bensin murah, listrik murah, BBM murah atau bansos yang banyak atau IKN," ucapnya.

Dia pun berpandangan Prabowo-Gibran kemungkinan tidak akan melanjutkan semua program dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Sebab, yang bisa melanjutkan program itu bukan individunya semata tetapi juga dilihat dari kemampuan ekonomi nasional.

"Yang melanjutkan bukan orang, kemampuan ekonomi nasional bisa enggak?" ujar dia.

"Karena ini semua terlanjut dibuat demikian rupa tanpa perhitungan yang baik, apa-apa subsidi, ada motor listrik subsidi, ada subsidi. Kemudian pajak terus dipotong, hilirisasi yang ugal-ugalan terjadi, terjadi khususnya nikel," sambungnya.

Baca juga: Komentari Film Dirty Vote, Anies-Cak Imin dan Jusuf Kalla Dilaporkan ke Bawaslu

Selain itu, menurut JK, beban politik bisa diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi jika terkait beban ekonomi akan berdampak panjang.

Oleh karenanya, ia juga menekankan agar persoalan politik yang ada saat ini bisa diselesaikan secara konstitusional.

"Ini bebannya, politik itu bisa diselesaikan satu hari. Tapi ekonomi tidak. Jadi sebenernya kalau bom politik bisa dijinakan, tapi bom ekonomi tidak," tutut JK. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan Kompas.com