Terjawab Petisi 100 Siapa Saja,Laporkan Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 hingga Pemakzulan Jokowi

TRIBUNKALTIM.CO - Terjawab Petisi 100 siapa saja, ramai usai melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2024 hingga Pemakzulan Presiden Jokowi.

Ulasan soal anggota Petisi 100 siapa saja sedang ramai diulas usai kabar pemakzulan Presiden Jokowi.

Jelang pilpres 2024, muncul kabar agar Presiden Jokowi dimakzulkan.

Menteri Koordinator Bidang Politik hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan bahwa dirinya menerima audiensi dari tokoh yang mengatasnamakan Petisi 100.

Baca juga: Dulu Ngaku tak Tertarik Politik, Alasan Kaesang Mau Jadi Ketua PSI, Singgung Gaji Gibran dan Jokowi

Baca juga: Inilah Isi Koran Achtung yang Pajang Foto Prabowo-Gibran, Ternyata Nama Jokowi juga Ikut Disudutkan

Baca juga: Pengamat Sebut Presiden Jokowi Bisa Dimakzulkan tapi akan Merugikan Para Capres

Mereka terdiri dari aktivis Faizal Assegaff, Marwan Batubara, Letjen (Purn) Suharto, Syukri Fadoli, dan lainnya mendatangi Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Mahfud mengatakan, mereka melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2024 hingga Pemakzulan Presiden Joko Widodo.

Sebanyak 22 orang tersebut meminta Mahfud MD sebagai Menko Polhukam untuk melakukan tindakan mengusut dugaan tersebut.

Mereka juga menyampaikan masukan tentang berbagai dugaan pelanggaran dalam proses Pemilu yang sedang berlangsung saat ini.

Meski tidak menyatakan setuju atau tidak terkait gagasan Petisi 100, Mahfud MD mempersilakan mereka untuk menyampaikan ke Parpol dan DPR.

Menurut Mahfud, laporan tersebut seharusnya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara Pemilu dan juga Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Calon wakil presiden nomor urut 3 ini menyampaikan, tokoh-tokoh Petisi 100 itu juga meminta agar Pemilu 2024 dapat dilakukan tanpa Presiden Jokowi.

Mahfud menjelaskan, mereka meminta Jokowi dimakzulkan. Lagi-lagi Mahfud mengaku itu bukan kewenangannya.

Kata Pengamat

Pengamat menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dimakzulkan jika semua menterinya sibuk kampanye Pilpres 2024.

Namun isu ini bisa merugikan para pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Apa penjelasannya? Simak dalam artikel ini.

Kemungkinan pemakzulan Presiden Jokowi itu disampaikan oleh Pengamat Politik sekaligus Direktur Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti seperti dikutip Tribunnews.com pada Jumat (12/1/2024).

Baca juga: Anies Dilaporkan karena Singgung Lahan Prabowo, Jusuf Kalla: Bawaslu Minta Kesaksian Jokowi

Menurut Ray Rangkuti, banyaknya Menteri Jokowi yang sibuk terlibat kampanye saat ini bisa mengacaukan sejumlah program yang tengah berjalan.

Sehingga bisa jadi para pembantu Presiden itu tidak bisa diandalkan lagi oleh Jokowi karena sibuk kampanye.

"Makanya pemakzulan macam-macam itu bisa terjadi tanpa diomongkan kalau kinerja Pak Jokowi seperti yang sekarang. Semua menteri-menterinya sibuk. Dan tidak ada lagi yang bisa diandalkan oleh Pak Jokowi," ujar Ray.

Namun, Ray menyebut isu pemakzulan tidak akan memberikan dampak positif bagi kubu pasangan calon (paslon) capres dan cawapres yang menguatkannya.

Ray justru melihat isu tersebut akan memberikan dampak positif pada kubu Jokowi.

Sebaliknya justru isu pemakzulan akan berdampak negatif pada kubu lawan yang mencetuskannya.

"Menjelang pelaksanaan pemilu seperti sekarang ini, berbicara pemakzulan itu tidak menguntungkan sebetulnya. Katakanlah kalau paslon yang bicara itu, ya paslonnya yang akan kena," kata dia.

Sebab kepemimpinan Jokowi selesai hanya kurang dari satu tahun lagi. Sehingga rakyat akan bersimpati kepada Jokowi apabila diserang dengan isu pemakzulan.

Baca juga: Kantor dan Istana Presiden di IKN Nusantara Setengah Jadi, Jokowi Kucurkan APBN Rp40 T di Tahun 2024

"Karena tinggal nggak sampai satu tahun lagi kan, kalau jabatan beliau akan berakhir. Jadi orang jangan diajak berpikir yang makin rumit. Oleh karena itu, bukan ke Pak Jokowi-nya yang kena itu. Ke Pak Jokowi-nya bisa imbas positif kalau isu pemakzulan itu dilakukan," sambung dia.

Diketahui sejumlah tokoh yang mengatasnamakan Petisi 100 mendatangi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Namun petisi tersebut ditolak oleh Menkopolhukam Mahfud MD karena mengaku tidak berwenang memakzulkan Presiden.

Mahfud MD pun menyarankan para pemberi petisi untuk ke DPR RI dan partai politik dan menyerahkan petisi tersebut. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Mahfud MD Terima Tokoh Petisi 100 yang Ingin Jokowi Dimakzulkan, Minta Lapor ke Parpol dan DPR.