Terjawab Nasib Wacana Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024,Gerindra: Tidak Jadi,Reaksi Puan Maharani

TRIBUNKALTIM.CO - Tampaknya wacana menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 sudah dipastikan menguap.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 tidak jadi bergulir.

Lalu seperti apa reaksi Puan Maharani ketika ditanya soal nasib hak angket kecurangan Pemilu 2024? 

Simak selengkapnya update terbaru terkait hak angket kecurangan Pemilu 2024 yang sempat mengemuka.

Baca juga: Terjawab Alasan Hak Angket Belum Bergulir, Hasto: PDIP Dapat Tekanan Hukum, Ada Wacana Revisi UU MD3

Baca juga: Belum Ada Gerakan dari Puan Maharani Dinilai sebagai Kode Keras Sikap PDIP soal Hak Angket

Baca juga: Blak-blakan Puan Maharani Beber Tak Ada Instruksi Hak Angket di Parlemen, Harapan PKB ke PDIP Pupus?

Kamis (4/4/2024), Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, mengatakan"Yang jelas angket enggak jadi ya."

Sayangnya, Habiburokhman tak mengungkapkan secara detail apa alasan hak angket tak bergulir di DPR.

"Alhamdulillah angket tidak jadi," ujarnya lagi.

Sebagaimana diketahui, seluruh partai pengusung Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming menyatakan menolak hak angket.

Beberapa partai itu, yakni Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, dan Golkar.

Sementara partai pengusung Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar menyatakan mendukung, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan NasDem.

Demikian juga partai pengusung Ganjar Pranowo - Mahfud MD, yakni PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan mendukung.

Namun, hingga kini belum ada satu pun partai di DPR yang mengajukan hak angket.

Puan Maharani Menggelengkan Kepala

Ketua DPR RI Puan Maharani hanya menggelengkan kepala ketika ditanya tentang wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR.

Baca juga: PPP Kirim Sinyal Kepincut Join ke Kabinet Prabowo-Gibran di Tengah Upaya Gugatan MK dan Hak Angket?

Selain hak angket, Puan juga menggelengkan kepalanya ketika ditanya tentang masuknya revisi Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024.

Hal itu terjadi saat Puan ditanya dalam konferensi pers usai rapat paripurna penutupan masa sidang, Kamis (4/4/2024).

Mulanya, awak media menanyakan tentang hak angket pemilu sekaligus revisi UU MD3 kepada Puan.

Sebelum menjawab, pantauan Kompas.com, Puan terlebih dulu menoleh sedikit ke arah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco tampak berbicara sedikit pada Puan namun tidak terdengar.

Lalu, Ketua DPP PDIP ini langsung menjawab pertanyaan awak media melalui microphone di depannya.

"Enggak ada," jawab Puan.

Wartawan lantas mempertegas maksud Puan mengatakan tidak ada apakah untuk revisi UU MD3 bakal dibahas.

Puan lalu memberi penegasan dengan menganggukan kepala.

Setelah itu, wartawan bertanya lagi bagaimana dengan wacana hak angket.

Baca juga: Lampu Merah Hak Angket dari PDIP, Megawati Bangun Hubungan Baik dengan Prabowo, Anies Nyagub Lagi?

Puan merespons dengan gelengan kepala, lalu tersenyum.

Di samping Puan, berdiri Dasco, Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus dari Partai Golkar dan juga Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel dari Partai Nasdem yang juga tersenyum.

Tak puas akan respons Puan, wartawan kembali bertanya spesifik soal PDIP yang sepertinya mengemukakan wacana hak angket sejak awal.

Namun lagi-lagi Puan menjawab dengan menggelengkan kepalanya dan kembali tersenyum.

Sebelumnya, Puan sudah mengomentari tentang wacana hak angket pemilu pada 28 Maret 2024.

Saat itu, Puan menegaskan tidak memberikan instruksi apa pun kepada Fraksi PDIP DPR terkait hak angket pemilu.

"Enggak ada (instruksi)," ujar Puan ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, saat itu.

Hasto: Ada Tekanan Hukum

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya belum menggulirkan hak angket mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 karena banyaknya tekanan.

Hasto membantah anggapan yang menyebut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri adalah orang yang perhitungan sehingga tak kunjung menginstrukikan bergulirnya hak angket.

Baca juga: Puan Dinilai Punya Gerbong Sendiri hingga Hak Angket Layu, PDIP Tersandera Ganjar dan Harun Masiku

"(Ibu Megawati lama putuskan hak angket) bukan perhitungan, tapi tekanannya, tekanan hukumnya kan kuat sekali.

Kan kalau orang ditekan, ada respons yang berani menghadapi tekanan, ada juga yang takut, kita juga maklum," kata Hasto dalam acara diskusi bertajuk 'Sing Waras Sing Menang', Sabtu (30/3/2024).

Hasto mencontohkan, salah satu tekanan tersebut adalah wacana revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) untuk merebut kursi ketua DPR dari PDIP.

Namun demikian, Hasto menegaskan bahwa kader PDIP diajarkan untuk tidak takut sehingga ia memastikan hak angket bakal bergulir.

"Hak angket ini sesuatu yang sangat penting untuk mengoreksi terhadap berbagai kecurangan-kecurangan berupa penyalahgunaan kewenangan dari presiden itu.

Jadi tunggu saja di situ momentumnya yang akan kita lakukan sebaik-baiknya," kata dia.

Hasto pun menilai, hak angket juga perlu digulirkan karena menurutnya pihak Istana akan melakukan segala cara dalam sisa waktu pemerintahan yang tinggal 6 bulan lagi.

"Kalau sudah tanggung ya mereka akan melakukan segala cara. Maka karena angket ini menakutkan bagi pemerintah, bagi Pak Jokowi, makanya kita harus membangun kesadaran pentingnya angket ini," ujar Hasto.

Sejak diwacanakan selepas Pilpres 2024, rencana mengajukan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024 seolah jalan di tempat.

Hingga saat ini, belum ada anggota DPR yang secara resmi mengajukan hak angket.

Baca juga: Kader PDIP Jabodetabek Kecewa Puan tak Segera Gulirkan Hak Angket, Khawatir Pilkada Bakal Dicurangi

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan Tribunnews.com dengan judul Habiburokhman Gerindra: Hak Angket Tidak Jadi.