Luhut Sindir Pengkritik Makan Bergizi Gratis: Sok Tahu, Jadi Pejabat Maling Juga
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan meminta semua pihak untuk tidak tergesa-gesa mengkritik Program Makan Bergizi Gratis.
Browsing Tag
luhut
Kerap Bermasalah, Command Center Coretax Disambangi Luhut dan Sri Mulyani
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mendatangi markas Coretax.
Luhut Klaim Rp 9 Miliar Berputar di Tiap Desa karena Program Makan Bergizi Gratis
Luhut menjelaskan, program MBG ditambah dengan dana transfer ke daerah dari pemerintah diperkirakan menghasilkan perputaran uang sekitar Rp 9 miliar.
Luhut Angkat Bicara Soal Pelarangan Iphone 16 di Indonesia
Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara mengenai kebijakan pemerintah yang tak meloloskan
Disambangi Luhut, Menag Bicarakan soal Deklarasi Istiqlal Saat Kunjungan Paus Fransiskus
Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyambangi Menteri Agama RI Nasaruddin Umar di Kantor Kementerian Agama RI.
Resmikan Pabrik LFP, Luhut Pede RI Penuhi Kebutuhan Baterai EV Dunia
Menko Marves Luhut Pandjaitan optimistis Indonesia mampu memenuhi kebutuhan baterai lithium untuk kendaraan listrik di seluruh dunia.
Respons Luhut Usai Airlangga Hartarto Mundur dari Ketua Umum Golkar
Luhut menyebut keputusan Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum Golkar merupakan haknya secara pribadi.
Luhut Beri Sinyal Harga BBM Nonsubsidi Bakal Naik, Ini Alasannya
Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa bakal ada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang akan dilakukan secara bertahap.
Tiket Pesawat Bikin Luhut Meradang, RI Perlu Belajar ke Negeri Seberang?
Menteri Luhut menyebut harga tiket pesawat Indonesia termahal kedua di dunia, apakah sudah saatnya kita belajar dari negeri seberang?
Kenaikan PPN untuk Rakyat, Bebas Pajak untuk Konglomerat
Masyarakat bersiap untuk menghadapi kenaikan PPN menjadi 12% pada tahun depan. Di satu sisi pemerintah menyiapkan kebijakan 'bebas pajak' untuk konglomerat.