Coretax

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mendesak Presiden Prabowo segera melakukan audit pada Coretax DJP Kemenkeu.

Sistem Coretax yang dikeluarkan pemerintah mengalami masalah sehingga mengganggu perpajakan. Pakar IT jelaskan penyebabnya.

Sistem e-Filing dapat kembali digunakan untuk pelaporan SPT dan e-Faktur untuk perusahaan besar yang perlu menerbitkan banyak faktur pajak.

Penghapusan NPWP 2025, kini dapat dilakukan melalui Coretax, sebuah sistem perpajakan terintegrasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Komisi XI DPR memanggil Dirjen Pajak Suryo Utomo beserta jajarannya untuk rapat dengar pendapat soal Coretax hari ini, Senin (25/2/2025).

Gangguan Coretax dikhawatirkan bisa mengganggu penerimaan negara, karena banyaknya kasus gagal penerbitan faktur pajak hingga gangguan layanan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta agar Direktorat Jenderal Pajak memberi kekhususan kepada perusahaan FMCG alias fast-moving consumer goods.

Banyak pelaku usaha dari berbagai sektor melaporkan berbagai masalah teknis dan operasional yang serius terkait penggunaan Coretax.

Coretax dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, melibatkan tim Pembaruan Sistem Administasi Perpajakan (PSIAP) dengan 169 pegawai khusus.

Ditjen Pajak mengembalikan pembuatan faktur pajak ke aplikasi e-Faktur usai eror yang terjadi terhadap sistem inti perpajakan atau Coretax.