Susul Mahfud MD,Menteri dari PDIP akan Ditarik dari Kabinet Jokowi? Ini Kata Hasto

TRIBUNKALTIM.CO - Susul Mahfud MD, menteri dari PDIP akan ditarik dari kabinet Jokowi? Ini kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Para menteri di kabinet Jokowi kini tengah menjadi perhatian publik.

Sejumlah menteri bahkan diisukan mengundurkan diri.

Lantas bagaimana dengan para menteri dari PDI Perjuangan, akankah mereka menyusul Mahfud MD mengundurkan diri?

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan, saat ini pihaknya tengah mencermati dinamika politik yang berkembang.

Baca juga: Terjawab, Apakah Menteri PDIP Ikut Jejak Mahfud MD Mundur dari Kabinet Jokowi, Hasto Singgung Risma

Baca juga: Reaksi PDIP Samarinda soal Ada Kader PDI Perjuangan di Paser Dukung Prabowo-Gibran

Baca juga: Survei Partai Politik Terbaru, Elektabilitas PDIP dan Gerindra Beda Tipis Jelang Pilpres 2024

Hal ini disampaikan Hasto saat ditanyai kemungkinan menteri dari PDIP mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), setelah Mahfud MD.

Hasto menegaskan, semua dinamika politik akan dicermati PDIP termasuk apa yang dialami Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma.

"Terkait juga dengan, ini semua kita cermati dinamika politik yang ada. Kita cermati, termasuk apa yang dialami oleh Ibu Tri Rismaharini," kata Hasto dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Dia menuturkan, selama ini Mensos Risma sudah melakukan pendataan terhadap orang miskin penerima bantuan sosial (bansos).

Sehingga, Hasto pun mengkritisi pembagian bansos yang hanya fokus di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur hingga Lampung.

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini menerangkan bahwa orang miskin bukan hanya ada di daerah-daerah tersebut, melainkan seluruh Indonesia.

Baca juga: Bahlil Bantah Pernyataan Sekjen PDIP Soal Rapat Kabinet Jokowi yang Berubah, Buntut Pengakuan Risma

"Ketika data-data itu tidak dipakai untuk membagi beras miskin dan beras hanya dipakai untuk kepentingan elektoral, bahkan yang begitu menyedihkan adalah pernyataan dari Bapak Akbar Faisal bagaimana total dana dari bansos itu jauh melampaui anggaran dari untuk Covid. Ini kan sesuatu yang sangat disayangkan ya," ungkap Hasto.

Karenanya, Hasto berharap agar pemerintah bisa melakukan koreksi diri sebelum pencoblosan pada 14 Februari 2024.

"Maka kami mencermati masih ada kesempatan 13 hari ke depan untuk melakukan suatu koreksi di dalam penyelenggaraan Pemilu, di mana otoritas tertinggi di dalam sistem pemerintahan ini seharusnya betul-betul netral dan memastikan suara rakyat adalah suara Tuhan," imbuhnya.

Tak Libatkan Mensos Risma dalam Penyaluran Bansos, Presiden Jokowi Kena Kritik PDIP

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dapat kritik dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto karena tidak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) ke masyarakat.

Menurut Hasto Kristiyanto, Jokowi telah melakukan penyalahgunaan yang serius.

"Ibu Risma tidak diajak, termasuk di dalam kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran," kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024)

Dia menduga Risma tidak diajak menyalurkan bansos karena statusnya sebagai menteri dari PDIP, yang mana PDIP merupakan parpol pengusung paslon Pilpres 03 Ganjar-Mahfud.

Baca juga: Blak-blakan Hasto Beber Kondisi Rapat Kabinet Jokowi Saat Ini, Sekjen PDIP Dapat Bocoran dari Risma

Sementara Jokowi disebut-sebut mendukung putranya Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Prabowo Subiantos sebagai paslon 02 di Pilpres.

"Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik," kata Hasto.

"Beliau tidak mau data data Kemensos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga," tandas Hasto.

 Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah khawatir pembagian bantuan sosial (bansos) menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 dijadikan sebagai alat kepentingan politik pihak tertentu.

"Saya khawatir dengan kebijakan bansos yang lebih kental aspek politiknya ketimbang aspek teknokrasinya, program bansos menjadi tidak tepat sasaran," kata Said kepada wartawan, Selasa (30/1/2024).

Said juga khawatir target untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim di tahun 2024 tidak tercapai. 

"Karena penyaluran bansos lebih kental muara politiknya, dan itu di pelopori langsung oleh Bapak Presiden (Joko Widodo)," ujarnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan (ini) menyesalkan kementerian dan lembaga lain mengambil alih tugas Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyalurkan bansos.

Sementara, Kemensos sebagai ujung tombak penyaluran bansos yang memiliki data 18,8 juta penerima bansos tidak dilibatkan.

"Malah ini diambil alih oleh badan badan lain yang tidak memiliki tupoksi atas hal itu," ungkap Said.

Baca juga: Isi Pantun Butet Kertaredjasa, Kritik Tajam ke Jokowi, Singgung Bansos, Revolusi Mental Hingga MA

Said menjelaskan, hampir 10 tahun Pemerintahan Presiden Jokowi, Data Terpadu Kesejahteraaan Sosial (DTKS) dikelola langsung oleh Kemensos, bukan kementerian lain, apalagi Kemenko PMK.

"Kalau kemudian lembaga-lembaga selain Kemensos itu menyebarkan bansos, apa dasar datanya? Sehingga publik patut curiga hal ini jadi alat politik, bukan alat menanggulangi kebijakan kemiskinan," ucapnya.

Dia mengusulkan agar jatah bansos pada tiga bulan pertama, yakni Januari-Maret 2024 disalurkan Minggu ketiga Februari atau awal Maret 2024.

Menurut Said, hal tersebut perlu dilakukan agar penyaluran bansos tidak dicurigai sebagai kendaraan politik jelang Pilpres.

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PDIP Kritik Presiden Jokowi Tak Libatkan Mensos Risma dalam Penyaluran Bansos dan Soal Peluang Tarik Menteri dari Kabinet Jokowi, PDIP Cermati Dinamika Politik