Sri Mulyani: Warga yang Dapat Bansos Harus Tahu dari Mana Uangnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan pengelolaan keuangan negara dari APBN harus transparan, sebab masyarakat berhak mengetahui asal dan penggunaan anggaran untuk apa, salah satunya bantuan sosial.

Sri Mulyani menyebutkan, APBN alias uang rakyat ini bersumber dari pajak, bea cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bahkan dari investasi yang dibelanjakan melalui kementerian dan lembaga, maupun transfer dana desa.

"Itu semuanya menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika," ujarnya saat Peresmian Rumah Susun Jayapura, Kamis (1/2).

Bendahara negara itu melanjutkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bertanggung jawab untuk menyampaikan ke masyarakat secara konkret soal arti kehadiran negara dan memupuk pemahaman masyarakat akan pentingnya APBN.

Hal ini, menurut Sri Mulyani, diperlukan karena masyarakat juga berkontribusi pada keuangan negara melalui pembayaran pajak sehingga berhak tahu asal muasal serta realisasi belanja pemerintah, termasuk bantuan sosial.

"Masyarakat juga akan ikut, tentu dalam hal ini mengawasi, ikut memiliki karena mereka kalau yang mampu membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu, mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," tegas dia.

Sri Mulyani mengatakan, hal ini ditujukan untuk menciptakan suatu iklim akuntabilitas dan rasa memiliki masyarakat terhadap negara, mengingat negara ini dibangun dengan suatu perjuangan gotong-royong.

"Kita terus juga harus memupuk rasa gotong-royong ini dengan salah satunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas," pungkasnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani buka suara soal polemik bantuan langsung tunai (BLT) di tengah kampanye Pilpres 2024. Teranyar, pemerintah menggelontorkan Rp 11,25 triliun anggaran untuk BLT yang akan diberikan pada Februari mendatang.

Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapatkan uang senilai 200 ribu per bulan untuk periode Januari-Maret, artinya total BLT yang diterima KPM di Februari sebesar Rp 600 ribu. Sri Mulyani menegaskan, bantuan yang diberikan pemerintah merupakan instrumen dalam APBN.

"Bansos itu adalah instrumen dalam APBN, APBN adalah undang-undang. APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik di Senayan (DPR), dan sesudah menjadi undang-undang dia menjadi instrumen negara," tegas Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK, Selasa (30/1).

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan total anggaran bansos 2024 sudah tembus Rp 496 triliun. Angka itu naik Rp 20 triliun dari anggaran 2023 sebesar Rp 476 triliun.

Di sisi lain, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengaku belum tahu anggaran BLT itu akan diambil dari pos mana. Dia mengaku, Kemenkeu masih sibuk mengutak-atik anggaran, mencari pos yang bisa direalokasi.

"Tentunya kita akan carikan (pos mana yang bisa direalokasi) dan itu APBN-nya akan tetap bisa fleksibel," kata Febrio di Kantor Kementerian Koordinasi Perekonomian, Senin (29/1).

Febrio mengungkapkan, APBN bersifat fleksibel untuk merespons ketidakpastian. Apalagi untuk menjadi bantalan sosial masyarakat yang disebabkan oleh gejolak global maupun domestik.