Setelah Sertifikasi Gran Max Dicabut, Daihatsu akan Tarik Kembali 320.000 Kendaraan

REPUBLIKA.CO.ID,TOKYO-Daihatsu Motor Co mengatakan pada Rabu (17/1/2024)  bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan penarikan kembali dua model kendaraan mini yang ditemukan memiliki cacat pintu. Kendaraan  yang berpotensi ditarik kembali tersebut berjumlah sekitar 320.000 unit.

Pengumuman ini muncul sehari setelah Kementerian Transportasi Jepang menginstruksikan Daihatsu untuk mempertimbangkan penarikan kembali model Cast yang dijual dengan merek Daihatsu dan Pixis Joy yang dijual di bawah merek induknya Toyota Motor Corp setelah terungkap bahwa perusahaan tersebut telah melakukan kecurangan dalam uji keselamatan untuk sebagian besar modelnya.

Daihatsu mengatakan bulan lalu bahwa model tersebut mungkin tidak memenuhi standar keselamatan karena pintunya bisa terkunci dan sulit dibuka dari luar jika terjadi kecelakaan.

Penarikan kembali tersebut, jika dilanjutkan, akan memberikan pukulan lain bagi produsen mobil tersebut, yang terpaksa menghentikan semua pengiriman kendaraan di dalam dan luar negeri bulan lalu karena skandal inspeksi keselamatan.

Perusahaan ini juga kemudian menghentikan semua produksi kendaraan tetapi kembali beroperasi di Indonesia dan Malaysia setelah beberapa hari, dengan persetujuan dari otoritas setempat.

Produsen mobil kecil tersebut mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka tidak tahu kapan mereka dapat melanjutkan produksi dalam negeri, dan menambahkan bahwa prospek setelah penghentian sementara hingga bulan Januari masih belum pasti.

Toyota akan meninjau operasi bisnis Daihatsu. “Dan mempertimbangkan perombakan manajemennya,” kata Presiden Toyota Koji Sato kepada wartawan Selasa (16/1/2024).

Kementerian Perhubungan Jepang, yang telah memeriksa operasi di Daihatsu, mengatakan pada Selasa bahwa pihaknya akan mencabut sertifikasi yang diperlukan untuk produksi massal untuk tiga model yang dibuat oleh produsen mobil tersebut yang salah satunya adalah  Gran Max, dan menambahkan bahwa pihaknya menemukan 14 kasus pelanggaran selain yang sudah dipublikasikan.