Sekjen PDIP Hasto Beberkan Sosok yang Sebut Presiden Jokowi Sudah Rencanakan Masa Jabatan 3 Periode

TRIBUN-MEDAN.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto beberkan sosok yang mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi sudah memikirkan rencana memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode tak lama setelah memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Hasto mengatakan, ketika itu, Jokowi meminta Ketua Umum Partai Bulan Bintang sekaligus pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra untuk mengkaji wacana perpanjangan masa jabatan.

Menurut Hasto, informasi ini didapatkan dari politikus PDIP Deddy Sitorus yang memperoleh cerita tersebut langsung dari Yusril.

"Saat itu Prof Yusril pernah cerita ke dia, bagaimana 2019 ketika habis menang MK seperti ini Pak Jokowi meminta kepada Prof Yusril untuk dikaji perpanjangan jabatan tiga periode itu," kata Hasto dalam program Gaspol! Kompas.com, yang dikutip Sabtu (27/4/2024).

Dengan demikian, menurut Hasto, Jokowi memang sudah sejak awal punya rencana untuk menjabat selama tiga periode meski hal itu dilarang oleh konstitusi.

Oleh sebab itu, ia mengeklaim partainya menjadi salah satu pihak yang tidak bisa menerima ide perpanjangan masa jabatan tersebut.

"Sikap Ibu Mega, PDI Perjuangan, kan konstitusi ini punya roh, ini untuk mengatur, namanya saja undang-undang dasar (mengatur) kehidupan berbangsa bernegara. Kalau enggak, terjadi krisis," kata Hasto.

Ia menyebutkan, wacana memperpanjang masa jabatan tersebut merupakan salah satu isu yang mencerminkan perbedaan ideologi antara PDIP dan Jokowi.

Isu lainnya adalah ketika pemerintah ingin menerima kesebelasan Israel untuk berlaga dalam Piala Dunia U-20 2023 yang seharusnya digelar di Indonesia.

Namun, polemik muncul setelah PDIP beserta sejumlah kepala daerahnya menolak kehadiran Israel dan berujung Piala Dunnia U-20 2023 batal digelar di Indonesia.

"Tapi ini kan kemudian nampak kebenarannya. Sekarang seluruh dunia mengakui bagaimana aksi brutal yang terjadi di Gaza, berapa banyak korban meninggal akibat aksi sepihak itu," kata Hasto.

"Sehingga inilah yang kemudian kebenaran di dalam politik itu sering kali dibuktikan oleh waktu," ujar dia.

Hasto pun menekankan bahwa sikap PDIP yang berbeda haluan itu bukan untuk memperoleh suara yang lebih banyak, melainkan soal kedisiplinan dalam berjuang.

"Kami bukan berjuang buat PDI semata, kalau buat kemenangan PDI mudah sekali, kami perpanjang saja (masa jabatan presiden), kita terima saja sepak bola kesebelasan Israel, tapi politik ini kan politik kehidupan," kata Hasto.

Seperti diketahui, isu perpanjangan masa jabatan presiden sempat muncul beberapa kali sebelum Pilpres 2024 digelar.

Wacana itu pun turut dilontarkan oleh sejumlah menteri dan ketua umum partai politik pendukung pemerintah.

Setiap kali isu tersebut muncul, Jokowi lantas memberikan klarifikasi bahwa ia tidak pernah berniat untuk memperpanjang masa jabatannya.

Lobi Politik Megawati, Ganjar dan Mahfud akan Mendapatkan Tugas Baru

Di sisi lain, Hasto Kristiyanto mengungkapkan, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan mendapatkan tugas baru dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Ya nanti akan ada penugasan-penugasan (untuk Ganjar) yang diputuskan oleh Ibu Mega," kata Hasto dalam program Gaspol! Kompas.com.

Hasto tidak menyebutkan tugas apa yang diberikan kepada Ganjar.

Namun, ia memastikan Ganjar tidak akan dicalonkan sebagai kepala daerah karena sudah dua periode menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah.

Menurut Hasto, Megawati akan memberikan tugas kepada Ganjar karena kader PDIP tidak boleh padam semangatnya.

"Kita diajarkan untuk tidak pernah padam di dalam semangat juang itu, Pak Ganjar juga memenuhi kualifikasi itu maka dicalonkan oleh Bu Mega," kata dia.

Selain Ganjar, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD serta Andika Perkasa dan Andi Widjajanto yang masuk dalam tim pemenangan Ganjar-Mahfud juga akan mendapat tugas dari Megawati.

Hasto memberi sinyal bahwa Megawati membutuhkan sosok Mahfud yang berpengalaman mereformasi hukum serta dikenal sebagai tokoh antikorupsi dan berintegritas.

"Kami juga memerlukan Pak Mahfud sehingga Pak Mahfud akan memimpin, misalnya nih, suatu lembaga yang berkaitan dengan perjuangan demokrasi yang berkedaulatan rakyat itu," kata Hasto.

Anies akan Redup karena Tak Punya Jabatan Lagi

Terpisah, Pengamat politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, menilai, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, kini ditinggal oleh semua partai pengusungnya.

Bahkan, PKS sudah menyatakan tidak akan mengusung Anies lagi menjadi calon Gubernur DKI Jakarta.

Sebab, parpol pendukungnya kini justru memberikan sinyal bergabung dengan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang telah ditetapkan sebagai presiden dan wapres terpilih.

"Anies ditinggalkan oleh partai pengusungnya, oleh Nasdem ditinggalkan, oleh PKB juga, oleh PKS juga, sama ditinggalkan," kata Ujang, dikutip dari Kompas.com, Jumat (26/4/2024).

Ujang mengatakan, ketika ditinggalkan menjadi oposisi seorang diri, Anies bisa dipastikan tak akan memiliki jabatan apa pun dalam beberapa waktu ke depan.

Hal ini berdampak pada elektabilitas Anies sebagai seorang tokoh politik nasional.

"Tidak punya jabatan di pemerintahan, tidak punya jabatan di parpol, maka sulit bagi Anies untuk bisa eksis ke depan," tuturnya.

Sebab, pada kenyataannya, Ujang menyebut para kontestan pemilihan presiden 2024 adalah orang-orang yang sebelumnya dikenal karena jabatannya.

Politik di Indonesia, kata Ujang, masih berfokus pada kebijakan dan jabatan yang diemban oleh para kontestan.

"Makanya begini, capres-cawapres itu kan yang maju yang punya jabatan, walaupun Anies tidak punya jabatan tapi dia Gubernur DKI sebelumnya, lalu Mahfud MD itu Menkopolhukam, kita lihat Cak Imin Ketua Umum PKB, Wakil Ketua DPR, Gibran Walikota," jelas Ujang.

"Jadi semua dalam konteks untuk bisa eksis di pentas nasional harus punya jabatan di Partai dan luar partai yang bisa menjaga popularitasnya," tandas Ujang.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter