Respons Jokowi Dikritik Akademisi UGM, UII, dan UI

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan bagi setiap masyarakat hingga institusi pendidikan untuk mengkritik pemerintah.

Orang nomor satu di Indonesia itu menilai bahwa penyampaian kritik merupakan hak dari setiap warga negara.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri agenda peresmian pembukaan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

Baca Juga : Isi Lengkap Petisi Bulaksumur dari Akademisi UGM untuk Jokowi

“Ya itu hak demokrasi setiap orang boleh berbicara berpendapat, silakan,” ucapnya kepada wartawan.

Sekadar informasi, Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia (UII) ikut menyuarakan kritiknya terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengikuti langkah Universitas Gadjah Mada (UGM).

Baca Juga : : Guru Besar UGM PM Laksono, Tokoh Petisi Bulaksumur dan Panelis Debat Terakhir Pilpres 2024

Para akademisi UII mengeluarkan pernyataan sikap atas kondisi perkembangan politik nasional menjelang Pemilu 2024 ini. Pernyataan UII diwakili dan dibacakan langsung oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid di depan Auditorium Prof. KH. Kahar Muzakir Kampus UII pada Kamis (1/2/2024).

Dalam pernyataannya, UII menganggap bahwa Presiden Jokowi telah memudarkan sikap kenegarawanan dalam tubuh pemerintahan Indonesia.

Baca Juga : : Syair Perlawanan dari Kampus Bulaksumur: Wahai Penguasa Kami Lapar!

Untuk diketahui, Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkapkan keprihatinan sekaligus kekecewaan terhadap manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Aspirasi para akademisi ini dilontarkan dalam bentuk petisi yang dibacakan pada Rabu (31/1/2024) di Balairung UGM.

Petisi Bulaksumur yang ditujukan kepada Jokowi menyoroti penyimpangan demokrasi yang dilakukan oleh sang presiden

Di sisi lain, Sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) pun turut ikut terpanggil mengingatkan Presiden Ke-7 RI itu agar tidak ikut campur tangan proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia dan mengingatkan agar Jokowi bersikap netral dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.