Rahasia Ganjar Pranowo Dipegang Sugeng Teguh? Woro-Woro Simpan Bukti Selama 10 Bulan: Tak Mau Ganggu

SURYA.CO.ID - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, seakan menyimpan rencana besar Ganjar Pranowo sebelum melaporkan dugaan gratifikasi ke KPK.

Pasalnya, Sugeng Teguh Santoso mengaku telah menyimpan bukti gratifikasi Ganjar Pranowo selama 10 bulan.

Dan dia baru melaporkan dugaan gratifikasi tersebut setelah pemilihan umum.

Alasannya, supaya laporan Sugeng Teguh Santoso tidak mengganggu jalannya pemilihan.

Hal ini sekaligus untuk menampik bahwa laporan yang dilakukan Sugeng Teguh Santoso bermuatan politik, melihat status dirinya juga sebagai anggota PSI.

Baca juga: IMBAS Sugeng Teguh Santoso Laporkan Ganjar Pranowo, Masyarakat Anti Korupsi Geruduk Gedung KPK

"Justru saya sebagai ketua IPW menahan diri untuk tidak mengganggu proses pencalonan Saudara Ganjar Pranowo sebagai calon presiden karena informasi yang saya dapatkan ini, sudah saya dapat 10 bulan yang lalu, kalau waktu itu dilaporkan, bisa jadi bisa menghambat hak politik seseorang," kata Sugeng seperti dikutip dari Kompas.com.

"Saya melaporkan setelah proses pencoblosan 14 Februari dengan pertimbangan masa kontestasi politik telah selesai, tinggal menunggu penghitungan suara, jadi seperti itu," imbuh dia.

Maka Sugeng menampik bahwa pelaporan terhadap Ganjar Pranowo berkaitan dengan statusnya sebagai politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sebab kata Sugeng, dirinya murni melapor sebagai Ketua Indonesian Police Watch (IPW).

Sugeng menyampaikan, IPW bukan merupakan bagian organisasi di bawah Partai berlambang mawar tersebut.

Ia mengeklaim, laporan yang disampaikan ke KPK tersebut murni informasi yang diterima IPW.

Baca juga: Masa Lalu Supriyatno Disorot Imbas Dilaporkan Sugeng Teguh ke KPK Bareng Ganjar, Mendadak Resign

Selain itu ia menjamin tidak ada perintah dari Partai, meskipun dirinya merupakan kader sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kota Bogor.

"Pelaporan IPW oleh saya sebagai Ketua IPW itu tidak ada sangkut-pautnya dengan posisi saya sebagai Ketua DPD PSI Kota Bogor maupun anggota PSI, karena Indonesia Police Watch bukan sub-koordinasi daripada PSI," kata Sugeng.

Kendati demikian, Sugeng memahami respons dari kubu terlapor yang menilai ada unsur politis terhadap laporan di lembaga antikorupsi itu.

Di sisi lain, ia pun memastikan bahwa tidak ada unsur politik terhadap laporan eks Gubernur Jateng dan Dirut Jateng ke KPK tersebut.

Sebab, menurut dia, informasi dugaan korupsi tersebut masuk ke IPW sejak sebelum proses pemilihan presiden (pilpres) yang diikuti oleh Ganjar Pranowo.

Baca juga: Kekayaan Ganjar Pranowo Terus Naik Sejak 2018, Disorot Imbas Dilaporkan Sugeng Teguh Santoso ke KPK

Status Sugeng Teguh Santoso di PSI

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membeberkan status Sugeng sebenarnya. 

Dikatakan Grace, selain menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kota Bogor, Sugeng ternyata calon legislatif (caleg) PSI pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Hal itu diungkapkan Grace di Menara Kompas, Palmerah, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

“Beliau itu ketua (DPD PSI Bogor) dan juga caleg. (Berarti) kader,” kata Grace dikutip dari WartaKotaLive.com.

Meski demikian, Grace memastikan langkah Sugeng melaporkan Ganjar, bukan atas arahan PSI.

Grace juga menyebut selama ini Sugeng tidak pernah berkoordinasi dengan PSI apalagi terkait dengan urusannya di IPW.

“Tidak ada perintah partai, dari sebelum Bro Sugeng ini bergabung, itu juga beliau ini adalah pejuang anti korupsi dan sudah banyak yang beliau laporkan ketika ada indikasi-indikasi korupsi."

“Jadi tidak ada instruksi partai, kami pun tahunya dari media bahwa ada gugatan terkait dengan gratifikasi dan kebetulan saja saya pikir, orangnya adalah Pak Ganjar,” ujar Grace.

Sebelumnya, Sugeng mengakui bahwa dia Ketua DPD PSI Kota Bogor, tapi bukan kader PSI.

Oleh karena itu, pelaporan dugaan gratifikasi Ganjar ke KPK itu tidak bermuatan politis.

"Saya jelaskan saya itu Ketua Dewan Pimpinan Daerah PSI Kota Bogor."

"Apakah saya kader PSI? bukan. Saya bukan kader PSI, karena saya tidak pernah jadi kader PSI," kata Sugeng, Rabu (6/3/2024).

Sugeng menegaskan dirinya seorang politisi yang berjiwa independen.

"Ini harus saya klarifikasi semuanya ya, jadi saya ini seorang politisi yang berjiwa independen."

"Saya tidak akan tunduk pada sikap-sikap partai yang tidak seturut dengan nilai-nilai ideologis yang diperjuangkan, tapi saya akan nurut, ketika nilai-nilai ideologis itu diwujudkan," ujar Sugeng.

Ia menjelaskan, saat dirinya bergabung ke PSI, partai berlambang mawar putih tersebut masih partai kecil.

"Jadi ketika saya ditunjuk sebagai Ketua PSI Bogor, saya melihat PSI sebagai partai yang masih kecil waktu itu, memiliki kesamaan platform di dalam hal ideologi yakni dalam soal toleransi, kesetaraan, pluralisme dan anti korupsi," kata Sugeng.

Karena kesamaan platform itu, Sugeng pun dianggap cocok menjadi Ketua DPD PSI Kota Bogor.

"Saya terima (sebagai Ketua DPD PSI Kota Bogor), tapi sebagai kader tidak," ujar Sugeng.

Sugeng juga menegaskan bahwa IPW bukan subordinasi dari PSI.

"Kalau dikader kan, saya harus (menjadi) anak ideologis. Saya gak pernah dikader oleh PSI. Bahkan kalau saya mau bilang, ketika PSI dibentuk, para pimpinan PSI itu mungkin mereka masih remaja. Saya sudah berjibaku di bawah, membela tiga isu itu ya."

"Jadi ini ya, bahkan kalau sekarang PSI Ketuanya Bro Kaesang, saya bisa kader dia, untuk bisa saya latih bagaimana sesungguhnya membela rakyat," ujar Sugeng.

Sugeng juga mengklaim bahwa dirinya terpilih menjadi anggota DPRD Kota Bogor dari PSI dalam pemilu kali ini.

"Saya terpilih sebagai anggota PSI yang mendapatkan kursi loh ya. Saya terpilih, jadi saya punya jabatan baru nanti sebagai anggota dewan," ujar Sugeng.

Terkait dengan pelaporan dugaan gratifikasi ganjar ke KPK, Sugeng mengaku sudah merencanakan hal ini bahkan sejak sebelum pencoblosan Pilpres 2024 digelar.

Dalam pengakuannya, Sugeng menyebut telah merencanakan sejak 10 bulan lalu.

Namun, Sugeng mengurungkan niat untuk melaporkan lebih dini lantaran kala itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai capres dalam Pilpres 2024.

"IPW mendapat laporan pengaduan masyarakat itu tidak salah 10 bulan yang lalu."

"Tapi kan saya menahan diri, karena waktu itu sedang mau ada proses pencapresan (Ganjar)," kata Sugeng, Rabu (6/3/2024).

Ia pun mengaku siap menerima segala risiko pelaporan ini.

Termasuk jika dirinya dituntut balik jika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi.

"Saya melapor juga bukan tanpa risiko. Apabila laporan itu tidak kena, saya bisa dituntut balik, dan saya harus siap menghadapi itu," ujar Ganjar.

Sebelumnya, Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, mengatakan modus dugaan gratifikasi yang dilaporkan berupa cashback.

"Jadi pertama (inisial) S, mantan Dirut Bank Jateng 2014-2023, kemudian juga GP."

"IPW melaporkan adanya dugaan penerimaan gratifikasi dan/atau suap yang diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Jadi istilahnya ada cashback," kata Sugeng kepada wartawan, Selasa.

Sugeng mengungkapkan, nilai cashback diperkirakan jumlahnya 16 persen dari nilai premi. Cashback 16 persen itu dialokasikan ke tiga pihak.

"Lima persen untuk operasional Bank Jateng baik pusat maupun daerah, 5,5 persen untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah yang 5,5 persen diberikan kepada pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial GP," ucapnya.

Sugeng menyebut, pemegang saham pengendali Bank Jateng adalah Gubernur Jateng yang dalam periode itu adalah Ganjar Pranowo.

Ia menduga, perbuatan itu dilakukan dalam kurun waktu 2014-2023.

Juru Bicara KPK, Ali Fikri membenarkan adanya laporan tersebut.

"Setelah kami cek, betul ada laporan masyarakat dimaksud. Kami segera tindaklanjut dengan verifikasi lebih dahulu oleh bagian pengaduan masyarakat KPK," tuturnya.

Sementara Ganjar Pranowo membantah tuduhan yang dilayangkan IPW.

"Saya tidak pernah menerima pemberian atau gratifikasi dari yang dia tuduhkan," kata Ganjar saat dikonfirmasi di Jakarta pada Selasa (5/3/2024).