Profil PT TMI yang Disebut Anies Ordal Prabowo di Pengadaan Alutsista

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menuding, pengadaan proyek Alat Utama Sistem Senjata atau alutsista di Kementerian Pertahanan melibatkan orang-orang dalam calon wakil presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Ia menyinggung keterlibatan PT Teknologi Militer Indonesia dan Indonesia Defence Security. 

"Ketika bapak di kementerian pertahanan, banyak orang dalam di pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defence Security," ujar Anies dalam debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1). 

Anies saat itu menyinggung standar etika saat membahas pengadaan alutsista tersebut. Menurut dia, posisi presiden sebagai panglima tertinggi harus diisi oleh orang memiliki standar etika tinggi karena pengambilan keputusan terkait strategi pertahanan yang melibatkan nyawa. 

Namun demikian, tudingan Anies di bantah Prabowo. Ia mengatakan, semua yang dijabarkan Anies tidak benar dan menuding Anies bukan orang yang beretika. 

Lantas, siapa sebenarnya PT TMI dan bagaimana keterlibatan dalam pengadaan Alutsista?

Profil PT TMI

Mengutip situs resminya, PT TMI adalah platform strategi teknologi inovatif untuk meningkatkan sektor pertahanan dan keamanan nasional, serta  integrator sistem untuk sistem manajemen pertempuran/pertempuran yang mewujudkan pengembangan teknologi militer yang maju.

Mereka bergerak di bidang sistem pertahanan angkatan laut, darat, dan udara, serta teknologi dan inovasi. Namun website tak memberikan keterangan jelas terkait proyek-proyek yang pernah mereka kerjakan atau orang-orang yang memimpin perusahaan ini. Adapun PT TMI berkantor di Gedung Ratu Prabu, Jl Letjen TB Simatupang, Cilandak, Jakarta.  

PT TMI sempat ramai menjadi perbincangan pada tahun 2021. Saat itu, nama perusahaan tersebut dikaitkan dengan program pengadaan Alutsista yang mencapai US$ 124,99 miliar atau setara dengan Rp 1.760 triliun, yang sebagian berasal dari utang luar negeri. 

Berdasarkan catatan Katadata.co.id pada 2021, kehebohan saat itu bermula dari Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) terkait pengadaan dan pemeliharaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam). Nilai anggaran yang diajukan untuk program ini mencapai US$ 124,99 miliar atau setara dengan Rp 1.760 triliun, sebagian berasal dari utang luar negeri. Rencana anggaran ini muncul tanpa ada roadmap yang jelas.

Nilai rencana anggaran pertahanan ini lebih besar dari target pendapatan negara dalam APBN 2021 sebesar Rp 1.746 triliun. Dengan anggaran sebesar ini, Indonesia bisa memiliki banyak alutsista canggih. Sebagai gambaran, harga jet tempur termahal produksi Amerika F22 Raptor sekitar US$ 152 juta. Dengan anggaran US$ 124,99 miliar, Indonesia bisa membeli 823 jet tempur F22 Raptor.

Dalam dokumen Raperpres ini, pada pasal 2 ayat (1) disebutkan menteri menyusun perencanaan kebutuhan (Renbut) anggaran Alpalhankam Kemhan dan TNI untuk lima Renstra Tahun 2020-2044 yang pelaksanaannya akan dimulai pada Renstra 2020-2024, membutuhkan Renstra Jamak dalam pembiayaan dan pengadaannya.

Pasal 3 ayat 1 disebutkan rencana kebutuhan (Renbut) Alpalhankam Kemhan/TNI mencapai US$ 124,99 miliar. Ayat 2 menjelaskan rincian dari anggaran tersebut sebagai berikut:

1. Untuk akuisisi Alpalhankam sebesar US$ 79,1 miliar
2. Untuk pembayaran bunga tetap selama lima Renstra sebesar US$ 13,39 miliar
3. Untuk dana kontijensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar US$ 32,51 miliar.

Pasal 3 ayat 3 menyebutkan dari total kebutuhan anggaran US$ 124,99 miliar, telah dialokasikan US$ 20,75 miliar dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024. Pasal 3 ayat 4 menjelaskan sisa anggaran US$ 104.25 akan dipenuhi dari Renstra Tahun 2020-2024.

Lantas, dimana peran PT TMI?

Dalam dokumen lain yang didapat Katadata saat itu, Kementerian Pertahanan disebut telah membuat perusahaan bernama PT Teknologi Militer Indonesia (TMI).  Dokumen dengan kop Kementerian Pertahanan dan ditandatangani Menteri Prabowo tersebut menjelaskan PT TMI berada di bawah pengawasannya.

Perusahaan ini disebut-sebut bertujuan mempercepat proyek pengadaan alat pertahanan. PT TMI ini dipimpin oleh Mayjend TNI Glenny Kairupan dan mantan Dirut PT PAL (Persero) Harsusanto.

Sementara akta pendirian perusahaan yang diperoleh D-Insights menyebutkan TMI yang beralamat di Jalan Kramat Kwitang Nomor 21 Jakarta Pusat ini memiliki beberapa pemegang saham. Pemegang saham terbesar adalah Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) dengan setoran modal Rp 49,99 miliar au memiliki porsi saham 99,8%.

Pemegang saham lainnya adalah Primer Koperasi Pegawai Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan.

Adapun pengurus perusahaan ini adalah:

Komisaris Utama: Glenny Kairupan

Komisaris:

• Angga Raka Prabowo
• Judi Magio Yusuf
• NugrohoWidyotomo
• Prasetyo Hadi

Direktur Utama: Harsusanto

Direktur:

• Tony Setia Boedi Hoesodo
• Wicaksono Aji
• Mundasir
• Satrio Dimas Aditya

Nama-nama tersebut diketahui adalah orang dekat Prabowo. Beberapa di antara mereka sama-sama pensiunan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yaitu Glenny Kairupan, Judi Magio Yusuf, Nugroho Widyotomo, Mundasir, dan Tony Setia Boedi Hoesodo. Glenny Kairupan dikenal sebagai sahabat satu angkatan Prabowo saat masuk Akademi Angkatan Bersenjata tahun 1970. Glenny bersama Judi Magio Yusuf pernah menjabat sebagai Dewan Pembina Gerindra, partai yang didirikan Prabowo.

Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, membantah kabar bahwa Prabowo menunjuk PT TMI untuk menangani pengadaan alutsista senilai Rp 1.784 triliun. Dahnil mengatakan perusahaan itu bergerak di bidang pengembangan teknologi dan sumber daya manusia, bukan pengadaan alutsista.

Prabowo saat itu juga telah dipanggil komisi I DPR RI.  Namun, rapat digelar secara tertutup. Prabowo usai rapat kala itu mengungkapkan pembahasan rapat terkait konsep rencana induk pertahanan ke depan dan rencana anggaran Kemenhan TA 2022. Ia menambahkan kebutuhan alutsista sudah saatnya dilakukan peremajaan. Mengingat, saat ini alutsista milik TNI sudah tua.

"Kebutuhan - kebutuhan ini sangat penting dan kita siap menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang dengan sangat pesat," kata Prabowo