Polri Bagikan Bansos, Gubernur Kepri Bicara Pilpres Satu Putaran dan Ajak Warga Pilih Capres yang Lanjutkan Jokowi

TEMPO.CO, Batam - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengajak masyarakat memilih calon presiden dan wakil presiden yang dinilai dapat melanjutkan berbagai pembangunan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam sambutan di acara pembagian bantuan sosial (bansos) sembako oleh Wakapolri Komisaris Jenderal Agus Andrianto di Stadion Temenggung Abdul Jamal, Kota Batam, pada Jumat, 2 Februari 2023.

Tak hanya sekali, ajakan untuk memilih capres yang melanjutkan program Jokowi disampaikan Ansar berulang sepanjang sambutannya. "Kami mengajak kita semua untuk berkomitmen presiden yang akan datang adalah pemimpin yang benar-benar memahami program-program yang telah dijalankan oleh Presiden kita saat ini (Joko Widodo)," kata Ansar dalam sambutannya pada acara yang bertajuk "Kegiatan Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan Polri Presisi untuk Negeri”.

Ansar mengatakan, jika masyarakat memilih presiden yang memahami program-program Jokowi akan memungkinkan pembangunan dilanjutkan. "Sayang (pembangunan) jika dimulai dari awal lagi, dengan sibuk meminta ini dan itu. Saatnya kita melanjutkan pembangunan dan menuju pelabuhan kesejahteraan yang kita impikan," ujarnya.

Ansar mengajak masyarakat untuk berdoa agar terjadi pilpres satu putaran. Menurut dia, pemilihan dalam satu putaran dapat menghemat anggaran hingga Rp27 triliun. “Jika Rp 27 triliun itu dialokasikan untuk provinsi di Indonesia, sudah banyak infrastruktur yang dapat dibangun," katanya.

Ia juga mengajak warga berdoa dengan harapan pemilu berjalan baik dan mendapatkan presiden yang melanjutkan program-program pembangunan Jokowi.

Ceritakan Kesuksesan Kerja Jokowi

Di depan puluhan ribu masyarakat, Ansar menyampaikan beberapa kinerja Jokowi yang dia anggap sukses selama 10 tahun ke belakang. Mulai dari pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung hingga Tol Trans Sumatera. “Di masa lalu orang ke Pekanbaru butuh waktu 5 jam, sekarang hanya 1 jam," ujar Ansar.

Ia menyinggung pula bantuan penelitian dari pemerintah untuk proyek jembatan Batam-Bintan yang diharapkan proses lelangnya bisa dimulai tahun depan. Selain itu, Ansar mengungkit kebijakan pembagian sertifikat tanah gratis oleh pemerintah pusat serta bantuan dana untuk pembangunan sejumlah sarana dan prasarana di Kepulauan Riau yang jumlahnya hampir Rp 700 miliar pada 2023.

Ansar mengklaim di masa kepemimpinan Jokowi Indonesia bisa bersaing di berbagai ajang internasional.

Soal Ibu Kota Nusantara

Ansar juga menyinggung terkait kebijakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan di era Jokowi. Menurut dia, hal ini tidak perlu diperdebatkan lagi karena sudah ada undang-undangnya.

Ansar berujar beberapa penelitian menyebutkan Jakarta sudah terlalu padat. Jika diteruskan menjadi ibu kota bahkan kemacetan tidak akan bisa diurai lagi. "Di Jakarta itu sekali macet bisa berkilo-kilo meter, beribu-ribu kendaraan, berapa polusi udara yang dihasilkan setiap hari, berapa bahan bakar minyak yang terbuang setiap hari," kata Ansar.

Oleh karena itu kata Ansar, sudah tepat pemerintah menetapkan Jakarta sebagai pusat pengembangan ekonomi dan bisnis, sementara Ibu Kota dipindahkan di luar Pulau Jawa.

Pilihan Editor: Inti Gugatan Almas Tsaqibbirru ke Gibran, Pengacara: Ingin Ucapan Terima Kasih