Politikus PDIP Pertanyakan Urgensi Usulan Luhut soal Kewarganegaraan Ganda

Menko Marves Luhut Panjaitan menawarkan kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia. Ide Luhut mendapat sorotan dari anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin.

Politikus PDIP itu mendesak pemerintah harus memberikan penjelasan masuk akal terkait rencana itu. Sebab, pemberian kewarganegaraan ganda untuk saat ini akan melanggar UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

"Pemerintah harus memberikan penjelasan yang logis mengapa perlu diberikan status kewarganegaraan ganda, apalagi khusus bagi diaspora di sektor tertentu (teknologi digital, seperti yang diungkap oleh Menteri Luhut)," kata Hasanuddin saat dihubungi, Rabu (1/5).

Menurutnya, alasan ekonomi tidak bisa menjadi faktor utama untuk memberikan kewarganegaraan ganda kepada diaspora.

"Apa alasannya? Apa manfaatnya? Apakah hanya karena kebutuhan ekonomi semata? Atau atas dasar kemanusiaan ini lebih penting?" ucap dia.

Ia berpandangan pemberian kewarganegaraan ganda juga bukan persoalan mudah. Sebab, terdapat konsekuensi hukum yang juga perlu diantisipasi.

"Persoalan pemberian status kewarganegaraan ganda tidak bisa direduksi hanya karena untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Konsekuensi hukum dari status kewarganegaraan di Indonesia adalah perlindungan terhadap WNI, dan ini adalah Amanah konstitusi," tutur Hasanuddin.

"Artinya, Pemerintah harus siap memberikan pelindungan yang sama dan setara terhadap komunitas diaspora yang memiliki status kewarganegaraan ganda nantinya," tambah dia.

Dia meminta jika pemerintah tetap ingin mewujudkan ide Luhut itu, maka DPR harus dilibatkan.

"Jika memang pemerintah serius memberikan status kewarganegaraan ganda, maka harus melakukan revisi terhadap UU Kewarganegaraan ganda yang ada dengan melibatkan DPR," ujarnya.