Pengamat Yakin KIM Tolak Pesaing Prabowo-Gibran Jadi Menteri,Anies: Jangan Berandai-andai

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Saat ini pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mungkin mulai membidik siapa saja yang akan menjadi menteri di kabinetnya.

Saat kampanye sendiri, Prabowo mengatakan, selain mitra parpol di Koalisi Indonesia Maju (KIM), dirinya akan merangkul para pesaingnya di Pilpres 2024.

Baca juga: Setelah Ditinggalkan PKS dan PKB, Anies Lega Dapat Dukungan NasDem untuk Pilkada Jakarta

Seperti diketahui, pesaing Prabowo-Gibran adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sejauh ini, yang positif dirangkul Prabowo adalah Muhaimin Iskandar, karena butuh dukungan dari PKB.

Sedangkan Ganjar dan Mahfud MD tampaknya akan menolak, mengingat PDIP siap jadi oposisi.

Lalu bagaimana dengan Anies Baswedan? Saat kampanye Anies paling kencang menyerang Prabowo.

Ternyata hal itu bikin trauma bagi mitra KIM, sehingga ada perasaan tak nyaman.

Baca juga: Meski PKB Gabung Prabowo-Gibran, Anies Percaya Cak Imin Tetap Berpegang Teguh pada Narasi Perubahan

Analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin memprediksi, Anies bakal sulit menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Sebab, Prabowo pasti akan mengutamakan tokoh atau sosok dari parpol yang telah berjasa dalam pemenangannya di pilpres 2024.

"Kelihatannya Anies tidak akan jadi menterinya Prabowo, karena Prabowo pasti akan mengutamakan koalisinya, dan mengutamakan tokoh yang berjasa kepada Prabowo," kata Ujang kepada Tribunnews.com Minggu (28/4/2024).

Selain itu, Ujang melihat partai-partai pengusung Prabowo-Gibran yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju, tidak akan begitu saja menerima Anies, yang notabene merupakan rival Prabowo.

"Saya melihat sulit Anies masuk ke menteri Prabowo Gibran karena partai-partai politik pendukung Prabowo-Gibran juga tidak akan mau tidak akan terima kalau Anies jadi menterinya Prabowo," ucapnya.

"Jadi, berbasis dasar itu sulit Anies berat jadi menterinya Prabowo," pungkasnya.

Anies Tak Ingin Berandai-andai

Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan tidak berandai-andai mengenai peluangnya ditawari kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran, usai dirinya kalah pada Pilpres 2024.

Hal ini terkait dua partai pengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024, yakni NasDem dan PKB telah mendeklarasikan dukungan mereka kepada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

"Saya udah bilang kemarin (soal responsnya jika ditawari kursi menteri), kita tidak berandai-andai. Kalau saya jawab 'tidak', nanti akan dibilang 'emangnya ditawarin?'. Saya bilang 'iya', 'emangnya ditawarin?'," ucap Anies, usai menghadiri acara Halal Bihalal dan Tasyakuran Milad PKS ke-22, di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, pada Sabtu (27/4/2024).

Anies menyebut, untuk saat ini, ia akan menjalani situasi yang ada.

Namun, Anies menekankan, ia akan meneruskan gagasan perubahan, jika ada kesempatan lain yang didapatkannya.

"Jadi sekarang kita jalani saja dulu. Setiap ada kesempatan untuk meneruskan gagasan perubahan, ya teruskan," kata Anies.

Dalam kesempatan yang sama, Anies mengingatkan hal yang menurutnya tak kalah penting, yakni mengenai catatan-catatan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024.

"Jangan lewat dari pembicaraan di sini. Jangan sampai media juga melupakan itu (catatan MK dalam putusan PHPU Pilpres 2024). Kenapa? Akhirnya, nanti berulang terus setiap pemilu," kata Anies.

Menurutnya, berbagai catatan MK mengenai proses Pilpres 2024 tak boleh dilupakan dan sudah seharusnya menjadi bahan koreksi kepemiluan Indonesia.

Ia menyoroti betul isu yang masif diperbincangkan setelah Pilpres 2024 justru malah soal bagi-bagi jabatan, bukan usaha pengoreksian sistem pemilu itu sendiri.

Padahal, ia menilai, kualitas demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh praktik pemilu dan pilpres.

"Jadi, kita lihat aja misalnya dalam percakapan di sini, 90 persen persoalan yang dibicarakan adalah soal siapa ditugasi jabatan apa," tutur Anies.

Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku, ia menghormati sistematika bernegara sambil tetap menyampaikan semua catatan MK yang dinilai harus menjadi koreksi.

"Dan kami berharap DPR besok dan pemerintahan yang terbentuk nanti membawa agenda itu untuk dijadikam sebagai bahan penyusunan undang-undang."

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09