Partai Gelora Tolak PKS Gabung Prabowo, Alasan yang Mengemuka dan Luka Konflik Internal Masa Lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengaku tidak mempunyai masalah apa pun dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Namun, Fahri meminta PKS mempertimbangkan dengan matang keputusan bergabung atau tidak dengan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Keinginan PKS bergabung dengan presiden dan wapres terpilih Prabowo-Gibran, itu tidak ada masalah dengan partai lain, apalagi Gelora yang belum mendapatkan posisi di legislatif pusat," ucap Fahri saat dihubungi Tempo pada Senin, 29 April 2024.

Fahri menyebut, masalah yang dialami PKS sebenarnya bukan berkaitan dengan partai lain. Namun, permasalahannya justru terletak pada ideologi dan gagasan PKS yang seolah-olah sulit dikompromikan dengan siapa pun.

Karena itu, dia meminta PKS untuk mempertimbangkan lebih mendalam sebelum memutuskan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia meminta PKS, menimbang mengenai gagasan serta ideologi yang dianut PKS.

"Lalu menemukan argumen yang tepat untuk berada di luar pemerintahan karena kalah di Pilpres yang lalu," ujar Fahri yang juga mantan politikus PKS.

Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik berujar PKS selama masa kampanye Pilpres 2024 selalu melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo-Gibran, terutama kepada Gibran. "Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," ujar Mahfuz dalam keterangan resmi yang dikutip pada Senin, 29 April 2024.

Ketua Dewan Pengurus Pusat PKS Mardani Ali Sera mengatakan terdapat perbedaan proposal dan visi antara PKS dan Partai Gelora. Namun, Mardani tak menjelaskan lebih detail mengenai perbedaan itu. "Proposalnya kita sama Mas Anis (Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora) beda. Dan visinya beda," kata Mardani.

Mardani menuturkan secara pribadi, dia menyarankan partainya berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia menilai, keberadaan PKS sebagai oposisi di pemerintahan adalah sehat bagi demokrasi di Indonesia.

"Kalau saya, oposisi. Sehat kok, sekalian," ujar Mardani dalam sebuah video pernyataan yang dia kirimkan kepada Tempo pada Senin, 29 April 2024.

Menurut Mardani nantinya jika PKS tetap berada di luar pemerintahan, PKS bisa mengawasi pemerintah agar kebijakan yang dibuat dapat sesuai dengan kepentingan rakyat. "Kita jaga pemerintah biar bekerja betul-betul buat rakyat," kata Mardani.

Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora menjadi peserta Pemilu 2024 dengan nomor urut 7. Partai ini didirikan pada 28 Oktober 2019 dan dipimpin oleh mantan Presiden PKS Muhammad Anis Matta.Konflik internal di partai dakwah tersebut menyebabkan sejumlah kadernya menyatakan keluar dan membentuk Partai Gelora.

Mayoritas penggagas partai ini memang mantan pimpinan PKS, seperti Fahri Hamzah, Mahfudz Siddiq, Rofi Munawar, dan Achmad Rilyadi. Partai ini kemudian dideklarasikan dalam acara konsolidasi nasional di Jakarta pada 10 November 2019.

Partai Gelora didirikan dengan gagasan dan cita-cita menjadikan Indonesia kekuatan lima besar dunia. Gagasan ini pertama kali disampaikan Anis Matta dalam pidato "Arah Baru Indonesia" dalam acara Musyawarah Kerja Keluarga Alumni KAMMI di Jakarta, 3 Februari 2018. Pidato ini menyambung gagasan "Gelombang Ketiga Indonesia" yang ditulis Anis pada 2014. Pada Pemilu 2024 ini Gelora mendukung Prabowo-Gibran.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi berharap didatangi Prabowo Subianto untuk diajak bergabung ke koalisi pemerintahan mendatang, tidak hanya pada Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai NasDem.

Prabowo memang telah bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh pasca-putusan Mahkamah Konstitusi. PKB dan NasDem mengatakan bakal menjalin kerja sama dengan Prabowo.

"Permasalahannya adalah kita ingin kebersamaan setelah NasDem dan PKB didatangi (Prabowo), mungkin juga PKS pasti akan didatangi, kita berharap gitu toh," kata Aboe saat ditemui di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu pekan lalu.

Menurut dia, internal partai akan memutuskan sikap PKS akan berada di dalam atau luar lingkaran pemerintah. Selain keputusan internal, PKS juga berharap rencana itu disambut baik Prabowo. "Ya kita dialoglah, masak main masuk aja, kayak diterima aja," kata Aboe.

Aboe meyakini keinginan PKS ini akan disambut baik Prabowo karena hubungan Ketua Umum Partai Gerindra itu dengan jajaran pengurus PKS terjalin baik. Dua belah pihak memang memiliki catatan hubungan baik karena PKS selalu menjadi pendukung setia Prabowo ketika bertarung pada Pilpres 2014 dan 2019.

Mengenai tidak adanya perwakilan Partai Gerindra yang datang pada acara halalbihalal sekaligus Milad PKS ke-22 pada Sabtu pekan lalu, Aboe mengklaim hal tersebut bukan pertanda hubungan Prabowo dan PKS retak.

JOHANES MAHARSO JOHARSOYO | ANTARA

Pilihan Editor: Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo