Nasdem Ungkap Alasan Surya Paloh Tiba-tiba Dipanggil Jokowi,PKB Pasrah NasDem Gabung Pemerintah

TRIBUNSUMSEL.COM - Bendahara Partai NasDem Ahmad Sahroni mengungkap alasan kenapa Ketua Umum NasDem, Surya Paloh dipanggil secara tiba-tiba oleh Presiden Jokowi.

Diketahui, pemanggilan tersebut terjadi pada Minggu (18/2/2024) dan menjadi perhaitan masyarakat.

"Pak SP (Surya Paloh) dipanggil Presiden," kata dia kepada Tribunnews.

Sahroni tidak menjelaskan soal kapan Surya Paloh akan ke Istana.

Sahroni juga belum mengetahui agenda Presiden Jokowi yang ingin bertemu Surya Paloh.

Namun, menurutnya, adapun terkait isi pertemuan dua tokoh tersebut. Sahroni menegaskan hanya pertemuan biasa.

"Silaturahmi bisa saja kok," tegasnya.

Sebelumnya beredar kabar Surya Paloh mendadak dipanggil Presiden ke Istana Jakarta..

Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan pada pukul 18.00 WIB.

Untuk diketahui pada Jumat 16 Februari lalu, Jokowi juga memanggil sejumlah pimpinan partai di antaranya Ketua Umum Gerinda yang juga merupakan Capres terpilih Prabowo Subianto dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

Pertemuan di Tengah Keunggulan Prabowo-Gibran

Diketahui, saat ini politik Indonesia tengah hangat bersamaan proses Pemilu 2024 (Pileg 2024 dan Pilpres 2024).

Salah satu isu terhangat yakni pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, unggul dengan perolehan suara 57-58 persen nasional dalam hitung cepat atau quick count banyak lembaga survei hingga hitung nyata atau real count Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Dan Prabowo-Gibran sendiri merupakan pasangan capres-cawapres yang disinyalir mendapat dukungan Presiden Jokowi.

Sementara, capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang diusung NasDem, PKB dan PKS, berada di posisi kedua dengan 24-25 persen suara.

Sementara, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung PDIP dkk berada di posisi buncit dengan 6-17 persen.

Dan kini, kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyatakan menemukan beberapa kecurangan pemilu.

Terlepas itu, saat ini NasDem juga masih mempunyai satu orang kader partai di dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Dia adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Baca juga: Reaksi PKB yang Tak Diajak Saat Surya Paloh Dipanggil Presiden Jokowi, Koalisi Amin Ditinggal?

Baca juga: Ahmad Sahroni Ungkap Alasan Presiden Jokowi Tiba-Tiba Panggil Surya Paloh ke Istana Pada Hari Libur

PKB Pasrah

Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan, Ketua Umum Partai Nasdem tidak mengkoordinasikan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo, Minggu (18/2/2024) ke partai koalisi pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

"Tidak ada koordinasi dengan ketum-ketum partai di Koalisi AMIN. Tidak ada," ujar Cucun saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Minggu dikutip dari Kompas.com

Meski demikian, PKB menghormati pertemuan Surya dengan Jokowi itu.

Menurut dia, setiap partai politik memiliki hak masing-masing untuk membangun komunikasi politik.

Oleh sebab itu, sesama partai politik tidak boleh mengintervensi.

"Itulah hak Bang Surya Paloh kalau memang demikian, dan kami tidak boleh mengintervensi hak-hak semua partai," ujar Cucun.

Cucun yang juga merupakan Ketua Fraksi DPR RI itu enggan mengira-ngira apa topik pembicaraan antara Surya dengan Presiden Jokowi itu.

"Kami tidak dapat mengira-ngira," lanjut dia sembari mengingatkan lagi bahwa yang dilakukan Surya adalah haknya sebagai ketua umum partai politik.

Hasil Real Count

Berikut hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pilpres 2024, Minggu (18/2/2024) pukul 17.00 WIB.

Berdasarkan suara masuk, yaitu 548354 dari 823236 Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau sebesar 66.61 persen, pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih unggul.

Prabowo-Gibran memperoleh suara sebesar 57.95 persen.

Disusul pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan perolehan 24.48 persen.

Sementara itu, posisi terakhir ditempati oleh pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Berikut selengkapnya:

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar: 21.013.738 atau 24.48 persen.

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka: 49.747.461 atau 57.95 persen.

Ganjar Pranowo-Mahfud MD: 15.084.928 atau 17.57 persen.

Quick Count

Sementara itu, berikut hasil hitung cepat atau quick count dari sejumlah lembaga pada pukul 21.00, Sabtu (17/2/2024)

Hasil hitung cepat bukanlah hasil resmi pemilu. Hasil resmi pemilu tetap menunggu perhitungan suara secara manual dari KPU.

1. Litbang Kompas

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar: 25,21 persen

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka: 58,48 persen

Ganjar Pranowo-Mahfud MD: 16,31 persen

Data masuk: 99,80 persen

2. Charta Politika

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar: 25,55 persen

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka: 57,81 persen

Ganjar Pranowo-Mahfud MD: 16,62 persen

Data masuk: 99,40 persen

3. Indikator

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar: 25,34 persen

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka: 58,08 persen

Ganjar Pranowo-Mahfud MD: 16,58 persen

Data yang masuk: 99,73 persen

4. Lembaga Survei Indonesia

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar: 25,30 persen

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka: 57,46 persen

Ganjar Pranowo-Mahfud MD: 17,23 persen

Data yang masuk: 97,90 persen

5. Poltracking

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar: 25,13 persen

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka: 58,51 persen

Ganjar Pranowo-Mahfud MD: 16,36 persen

Data masuk: 100,00 persen

6. Populi Center

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar: 25,06 persen

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka: 59,08 persen

Ganjar Pranowo-Mahfud MD: 15,86 persen

Data masuk: 100 persen

Real count KPU dapat dipantau di sini.

*) Disclaimer:

Publikasi Form Model C/D Hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik.

Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.                    

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Bergabung ke Saluran WhatsApp Tribunsumsel.com