MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Topik Pagi Berita Apr 26, 2024 0 3 Add to Reading List

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi atau MK sudah harus bersiap menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif atau sengketa Pileg 2024 setelah membacakan putusan sengketa Pilpres pada Senin, 22 April. MK akan menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan mulai 29 April hingga 3 Mei mendatang di Gedung MK, Jakarta.

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan pihaknya telah meregistrasi perkara-perkara dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan DPD. "Ada 297 perkara," ujar Fajar kepada Tempo, Jumat, 26 April 2024.

Dilansir dari situs web resmi MK, beberapa partai politik menjadi pemohon sengketa Pileg 2024, di antaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI). "Hari Senin (29 April), ada 79 perkara," kata Fajar.

Fajar menjelaskan mekanisme sidang akan dibagi ke dalam tiga panel. "Satu panel terdiri dari tiga hakim konstitusi,” tuturnya.

Bawaslu Siapkan Alat Bukti dan Mental

Anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI, Lolly Suhenty, meminta jajaran Bawaslu provinsi maupun Bawaslu kabupaten/kota menyiapkan alat bukti untuk menghadapi laporan perkara PHPU Pileg.

Lolly juga meminta Bawaslu daerah menyiapkan kematangan mental karena suasana persidangan dinilai dapat memberikan tekanan tersendiri bagi Bawaslu sebagai pemberi keterangan.

"Tanpa mental yang baik, meskipun keterangan tertulis sudah disiapkan, saat masuk ruang persidangan bisa saja lupa. Mentalnya dikuatkan dulu dengan cara diskusi dengan rekan yang punya pengalaman lebih awal," kata Lolly di Jakarta, Kamis, 25 April seperti dikutip Antara.

Dia juga meminta seluruh jajaran Bawaslu daerah dapat melatih kedisiplinan, terutama dalam waktu kehadiran. Karena itu, dia menekankan agar tidak ada yang terlambat saat sudah dijadwalkan untuk memberikan keterangan.

"Saya harap disiplin waktu dan berangkat ke Jakarta jangan mepet. Mental siap bisa ternodai jika kita tidak disiplin," ujarnya.

Lolly mengingatkan setiap jajaran Bawaslu daerah yang berbicara untuk menyampaikan keterangan dalam persidangan PHPU Pileg agar dapat menguasai masalah dan tidak membahas hal yang tidak ditanyakan Hakim MK.

"Fokus pada pertanyaan majelis atau pokok dalil yang relevan untuk kita jawab, dan sesuai dengan kebutuhan. Kalau ada masalah (di wilayah terkait) pastikan alat bukti tidak tercecer sebab di sini pengawasan kita dipertaruhkan," tuturnya.

Senada dengan Lolly, Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono juga meminta jajaran Bawaslu daerah dapat menguasai masalah saat menyampaikan kebenaran dan fakta dalam persidangan, sehingga wajah Bawaslu tetap baik.

"Muka Bawaslu ada pada kita, maka ini pertanggungjawaban kita pada negara. Ini tanggung jawab bersama. Silakan bekerja, selamat berjuang," ujar Totok.

Tahapan Penanganan Sengketa Pileg 2024

Tahapan penanganan perkara sengketa Pileg 2024 diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU Anggota DPR, DPD, DPRD, Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut aturan itu, berikut ini tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara sengketa Pileg 2024:

1. Pengajuan permohonan: 20-23 Maret 2024.

2. Melengkapi dan memperbaiki permohonan: 23-26 Maret 2024.

3. Pemeriksaan kelengkapan dan perbaikan permohonan: 23-26 Maret 2024.

4. Penerbitan hasil pemeriksaan kelengkapan dan perbaikan permohonan pemohon: 26-27 Maret 2024.

5. Pencatatan permohonan pemohon dalam e-BRPK: 28 Maret-24 April 2024.

6. Penyampaian salinan permohonan kepada termohon dan pemberi keterangan: 23-24 April 2024.

7. Pengajuan permohonan sebagai pihak terkait: 23-24 April 2024.

8. Penetapan dan penyampaian ketetapan sebagai pihak terkait: 24-29 April 2024.

9. Pemberitahuan hari sidang pertama kepada para pihak dan pemberi keterangan: 24-29 April 2024.

10. Pemeriksaan pendahuluan: 29 April-3 Mei.

11. Penyerahan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan pemberi keterangan: 3-13 Mei 2024.