Lieberman: Tak Ada Palestina,Israel Harus Beri Gaza ke Mesir,Berbagi Tepi Barat dengan Yordania

Lieberman: Tak Ada Palestina, Israel Harus Serahkan Gaza ke Mesir, Berbagi Tepi Barat dengan Yordania

TRIBUNNEWS.COM - Pemimpin partai oposisi sayap kanan Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, pada Jumat (2/2/2024) menyerukan visi wilayah Israel tanpa adanya Palestina sebagai sebuah entitas negara.

Visi Lieberman itu menyerukan Mesir untuk mengendalikan Gaza dan agar Israel dan Yordania berbagi tanggung jawab atas Tepi Barat.

Lieberman menyatakan wacananya itu dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Israel, The Jerusalem Post.

Baca juga: Mesir Beri Sinyal ke Hamas Cs, Gabung Perang Kalau Israel Rebut Kendali Koridor Philadelphia

“Di masa depan, Mesir harus mengendalikan Gaza, dan Yordania harus mengambil alih Area A di Tepi Barat dan sebagian kecil dari Area B,” katanya.

Sebagai informasi, berdasarkan Perjanjian Oslo tahun 1993, Tepi Barat saat ini dibagi menjadi tiga seksi, Area A, Area B, dan Area C.

Area A, yang mencakup kota-kota di Tepi Barat, berada di bawah kendali penuh Palestina, Area B berada di bawah kendali keamanan sipil Palestina dan pihak keamanan militer Israel, sementara Area C, 60 persen wilayah Tepi Barat, berada di bawah kendali penuh Israel.

Baca juga: Bom Israel Mulai Jamah Rafah, Peringatan Mesir Diabaikan, Pengungsi Jadi Alat Negosiasi ke Hamas

Visi di Mana Tidak Ada Negara Palestina

Lieberman, yang saat ini tidak memegang jabatan apa pun di pemerintahan dan bukan merupakan mitra dalam badan apa pun, menjelaskan kepada surat kabar tersebut visinya mengenai perbatasan Israel tanpa negara Palestina.

“Kami memahami bahwa gagasan solusi dua negara telah mati. Itu tidak ada,” kata Lieberman.

“Kita memerlukan pendekatan lain,” tambahnya.

Dia menyatakan, tidak masuk akal untuk “melakukan hal yang sama selama bertahun-tahun dan mengharapkan hasil yang berbeda.”

Lieberman mengindikasikan bahwa dia sekarang ingin kembali ke gagasan “konfederasi antara Yordania dan rakyat Palestina”.

“Ingat bahwa Area C Tepi Barat dibagi menjadi tiga bagian. Area A dan B berada di bawah naungan Otoritas Palestina dan Area C, tempat semua pemukiman berada, berada di bawah kendali militer dan sipil IDF,” kata dia.

"Berdasarkan rencana Liberman, seluruh Area A dan sebagian kecil B akan berada di bawah kendali Yordania melalui sebuah konfederasi, sementara Israel akan menerapkan kedaulatan pada sisa Area B dan seluruh Area C," lapor The Jerusalem Post.

“Sebagai seseorang yang telah tinggal selama bertahun-tahun di Yudea dan Samaria, seorang pemukim seperti [saya], menyadari bahwa setiap hari situasinya semakin memburuk dibandingkan pada tahun 1993,” kata Lieberman.

“Abu Mazen (Abbas) dan kaumnya telah kehilangan kendali bahkan di Ramallah. Waktunya telah tiba untuk memberitahu Palestina bahwa gagasan itu sudah selesai. Anda melewatkan kesempatan Anda,” kata dia.

Serahkan Gaza ke Mesir

Lieberman menyatakan pendapatnya bahwa Israel harus memutuskan semua hubungan dengan Gaza.

“Pada akhirnya, Mesir harus mengambil alih Jalur Gaza sebagai mandat PBB dan Liga Arab. Kami tidak punya pilihan lain. Semua proposal lain yang saya lihat… tidak realistis. Itu adalah misi yang mustahil.”

Menurut surat kabar tersebut, “Liberman secara khusus menentang rencana Otoritas Palestina untuk mendapatkan kembali kendali atas daerah kantong tersebut setelah perang.”

Ide Liberman ini jelas bertentangan dengan pemerintah Israel yang sedang berkuasa saat ini.

Pemerintah Israel pimpinan Pedana Menteri Benjamin Netanyahu diketahui berencana untuk langsung menduduki Jalur Gaza setelah perang melawan gerakan pembebasan Palestina, Hamas, selesai.

Hal itu diungkapkan Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengatakan kepada Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset, Selasa (30/1/2024).

Dilansir TC, niat Israel untuk mengontrol Gaza secara militer berarti kebebasan kepada tentara Israel (IDF) untuk melakukan operasi militer dan pembunuhan terhadap warga Palestina seperti yang mereka lakukan sekarang di Tepi Barat.

Baca juga: Tentara Israel Bunuh Ratusan Warga Palestina di Tepi Barat, Netanyahu: Lanjutkan Sampai Menang Total

“Setelah perang, ketika perang usai, saya pikir sudah jelas bahwa Hamas tidak akan mengendalikan Gaza. Israel akan mengendalikannya secara militer dan tidak akan mengendalikannya secara sipil,” kata Gallant dalam sebuah pengarahan di kantornya di Tel Aviv, Israel.

Dia mencontohkan, kebebasan IDF melakukan operasi militer tersebut tergambar dari peristiwa baru-baru di mana pasukan khusus Israel menyerbu lantai tiga Rumah Sakit Ibnu Sina di Jenin.

Baca juga: Nyamar Jadi Dokter, Penampakan Pasukan Khusus Israel yang Tembak Warga Palestina di Rumah Sakit

“Ketika kita berbicara tentang kebebasan operasi militer, lihat apa yang terjadi malam ini di Jenin,” tambah Gallant, merujuk pada pembunuhan tiga warga Palestina di kota Tepi Barat pada Selasa pagi.

Pada insiden yang disebut milisi pembebasan Palestina itu sebagai aksi pengecut tersebut, Pasukan khusus Israel yang berpakaian seperti warga sipil menyerbu rumah sakit dan membunuh tiga pejuang perlawanan Palestina.

Menurut media Palestina, salah satu korban terluka dalam penggerebekan pada bulan Oktober dan menerima perawatan sementara yang lain mengunjunginya di rumah sakit.

“Ini adalah kebebasan operasi militer pada tingkat tertinggi, namun kami tidak mengontrol wilayah tersebut dalam arti sipil,” kata Gallant.

“Hal ini bisa dicapai [di Gaza juga], dan itu akan memakan waktu.”

Baca juga: Kabinet Perang Israel Tempur Beneran, Yoav Gallant Mau Serbu Kantor Netanyahu Bawa Brigade Golani

Ogah Bikin Warga Palestina Sejahtera

Komentar Gallant menunjukkan, dia ingin Israel menduduki Gaza sambil menghindari tanggung jawab negara pendudukan terhadap penduduk sipil Palestina sebagaimana diwajibkan dalam international humanitarian law (IHL) alias hukum kemanusiaan internasional.

IHL mencakup memastikan standar kebersihan dan kesehatan masyarakat yang memadai serta menyediakan makanan dan perawatan medis bagi penduduk yang berada di bawah pendudukan.

Israel telah menghancurkan rumah sakit dan sistem kesehatan di Gaza, sambil menerapkan blokade untuk membatasi masuknya makanan dan air.

IHL melarang pemindahan paksa penduduk secara kolektif atau individual dari dan di dalam wilayah pendudukan serta pemindahan penduduk sipil dari kekuasaan pendudukan ke wilayah pendudukan.

Baca juga: Pengusiran Warga Gaza Dimulai, Israel Tekan Mesir Terima Pengungsi dengan Imbalan Penghapusan Utang

Mengomentari masalah ini, Menteri Pertahanan Gallant mengatakan kepada para pejabat AS pekan lalu kalau ia dan militer Israel "tidak akan mengizinkan pembangunan kembali pos-pos atau pemukiman ilegal oleh pemukim Israel di Jalur Gaza," kata empat pejabat AS dan Israel kepada Axios.

Namun pada Minggu, 12 menteri dan 18 anggota parlemen dalam koalisi pemerintahan Israel berkumpul di sebuah konferensi untuk mempromosikan pengusiran paksa terhadap 2,3 juta warga Palestina di Gaza dan untuk membangun pemukiman Yahudi di daerah kantong tersebut.

Baca juga: Israel Gelar Resettlement Conference, Para Menteri Bersorak atas Rencana Perampasan Gaza

Tak lama setelah dimulainya perang pada bulan Oktober, sebuah dokumen bocor dari Kementerian Intelijen Israel yang menguraikan rencana untuk mengusir penduduk Gaza dengan dalih keprihatinan kemanusiaan.

Anggota gerakan pemukim Israel selama bertahun-tahun telah menganjurkan penaklukan kembali dan pemukiman kembali Gaza.

Pada tahun 2005, Perdana Menteri Israel saat itu Ariel Sharon memerintahkan pembongkaran blok pemukiman Gush Katif dan evakuasi pemukim Yahudi dari Gaza.

Baca juga: Dokumen Intelijen Israel Bocor: Mau Jadikan Warga Gaza Kaum Terusir di Tenda-Tenda Sinai Mesir

(oln/tc/*)