Jokowi Dikabarkan Tak Akan Hadiri HUT PDIP, FX Rudy Bereaksi Begini

jateng.jpnn.com, SOLO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan tidak akan hadir saat peringatan HUT ke-51 PDIP.

Jokowi dijadwalkan melakukan kunjungan ke luar negeri saat ulang tahun partai berlogo banteng moncong putih itu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan jika ada politisi yang lahir dari PDIP seharusnya akan menghadiri HUT tersebut.

"Itu hak mereka, mau hadir atau tidak. Kalau merasa lahir dari PDIP ya mesti hadir," kata Rudi kepada awak media, Minggu (7/1/2024).

Jokowi dijadwalkan berkunjung ke sejumlah negara ASEAN pada tanggal 10 Januari 2024. Agenda kunjungan tersebut sudah dijadwalkan sejak tahun lalu.

"Itu urusannya sana. Saya di Solo saja, mengurus PDIP di Solo," ucap mantan Wali Kota Surakarta itu.

Saat disinggung apakah Jokowi masih memiliki KTA PDIP, Rudi enggan menjawab secara rinci. Namun, dia mengatakan Jokowi mestinya masih memiliki KTA PDIP.

"Dia punya atau enggak, saya tidak tahu. Dulu, kan, enggak ada aturan yang kenceng seperti itu, tetapi mestinya punya. Karena dulu pernah saya usulkan menjadi pengurus DPD Jateng," jelasnya.

Dalam HUT itu, Rudi mengusulkan semua Caleg yang berkontestasi di DPR RI hingga DPRD kabupatan dan kota untuk mensosialisasikan PDIP kepada masyarakat.

Hal ini untuk memenangkan PDIP di Pemilu 2024 pada 14 Februari 2023. Termasuk paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Namanya telur itu tegak lurus, hukumnya wajib. Kalau ada yang tidak mau tegak lurus, ya resiko ditanggung sendiri," ucapnya.

Dalam Pelpres 2024 ini, Rudy menegaskan tidak ada kampanye terbuka di Kota Solo kecuali ada arahan lain dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Dia kemudian meminta para simpatisannya untuk melakukan konvoi, apalagi menggunakan knalpor brong. Sebab, mengganggu masyarakat.

"Kalau kepengen melakukan kampanye simpatik, ya boleh. Latihan dulu, tetapi tidak cukup satu bulan. Jadi tidak perlu knalpotnya diganti, bisa melakukan gerakan serasi yang bisa menarik perhatian masyarakat. Bahwa PDIP itu punya etika, sopan santun, dan tidak akan mengganggu kepentingan masyarakat," tuturnya. (mcr21/jpnn)