Jokowi Beri Jawaban Menohok soal Isu Politisasi Bansos Jelang Pemilu

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi tudingan adanya muatan politisasi terkait pemberian sejumlah bantuan sosial (Bansos) ke masyarakat menjelang Pemilu 2024.

Jokowi mengaku tidak kaget apabila bansos dari pemerintah dikaitkan dengan muatan politisasi oleh banyak oknum tak bertanggung jawab.

Menurutnya, sejak memasuki tahun politik setiap aksi pemerintah seringkali dipolitisasi oleh sejumlah pihak.

Baca Juga : Cek Fakta: Bansos Jelang Pilpres 2024 Tertinggi Sepanjang Sejarah?

Hal ini disampaikannya usai menghadiri agenda peresmian pembukaan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

“Oh sudah dari dulu. Ini kan sudah dari September [penyaluran bansos],” kata Jokowi kepada wartawan.

Baca Juga : : Anggaran Bansos Naik Jadi Rp496 Triliun pada Tahun 2024, Cek Daftar Penerimanya di Sini

Kendati demikian, Presiden Ke-7 RI itu menjelaskan alasan penyerahan bantuan pangan cadangan beras pemerintah berupa beras 10 kilogram kepada masyarakat penerima manfaat masih terus digencarkan. 

Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa kenaikan harga beras di seluruh Negara tengah terjadi sehingga diperlukan upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan dari masyarakat. 

Baca Juga : : PDIP Ingatkan Jokowi soal Bagi-bagi Bansos: Orang Miskin Bukan Cuma di Jateng-Jatim

“[Kenaikan harga beras] bukan hanya di indonesia saja. Jadi, kami ingin memperkut daya beli rakyat yang di bawah, dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September, BLT itu karena ada EL Nino kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan,” tuturnya.

Dia menegaskan bahwa penyaluraan bantuan pangan tersebut juga telah disetujui oleh DPR, lantaran turut menggunakan APBN dalam mekanismenya. 

“Itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, pemerintahan kita nggak seperti itu,” ujar Jokowi.