JK Kritik Prabowo yang Rencana Tambah Kementerian Jadi 40: Bukan Kabinet Kerja, Tapi Kabinet Politis

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) mengkritik wacana presiden terpilih Prabowo Subianto yang disebut ingin menambah jumlah kementerian dari sebelumnya 34 menjadi lebih dari 40.

Terkait rencana tersebut, ia mengatakan jika memang demikian, itu namanya bukanlah kabinet kerja lagi, melainkan kabinet yang mengedepankan politis.

"Ada juga (mengakomodasi partai pendukung). Tapi itu artinya bukan lagi kabinet kerja namanya, tapi kabinet politis," kata JK di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/5/2024).

Baca Juga: Luhut Ingatkan Tak Bawa Orang Toksik ke Pemerintahan, JK: Pelanggar UUD Lebih Lebih Tidak Boleh

Menurutnya, penambahan kementerian tersebut menjadi lebih dari 40 hanyalah sekedar untuk mengakomodir partai pendukungnya. 

"Ya tentu lah kalau hanya dimaksud hanya mengakomodir politis kan," ucap dia.

Jusuf Kalla menyampaikan untuk menambah jumlah kementerian tidak bisa serta merta dilakukan begitu saja. Terlebih dahulu, kata dia, harus mengubah UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Terlepas dari itu, ia mengingatkan agar orang-orang yang mengisi posisi kabinet Prabowo nantinya merupakan orang yang profesional di bidang kementerian yang dipimpinnya.

"Iya memang dulu dibagi dulu, ini kabinet kerja dibagi profesional dan yang biasa diisi oleh politisi, tapi politisi juga harus profesional sesuai bidangnya," jelas JK, dikutip dari laporan jurnalis KompasTV.

Lebih lanjut, disampaikannya terkait jumlah kementerian yang ideal, sebenarnya bergantung pada program kerja pemerintahan itu sendiri.

Baca Juga: Buka Suara soal Wacana Pembentukan Presidential Club, JK: Memang di Amerika Ada

Ia menilai jumlah 34 kementerian yang ada saat ini sebenarnya sudah ideal setelah dihitung-hitung.

"Pernah kita 100 menteri itu hanya politis amat, memberikan kesempatan semua orang tapi enggak bisa jalan. Artinya 34 okelah, dibandingkan negara lain juga sekitar," tutur JK.

"Saya kira negara kesatauan jadi memang lebih besar menterinya dibandingkan federal, Amerika federal menterinya cukup 15, begitu juga negara-negara lain. Jadi tergantung kebutuhan pemerintah itu, jangan liat kementeriannya, tapi programnya apa. Kalau organisasinya membutuhkan 40 ya silakan, tapi kalau cukup 35-34 cukup, bisa digabung sebenarnya," ujar dia.

Dilansir pemberitaan Kompas.id, Senin (6/5/2024), wacana menambah jumlah kementerian untuk pemerintahan Prabowo kelak sudah mendapatkan dukungan dari elite Partai Gerindra.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman pun tidak memungkiri ada wacana menambah jumlah kementerian dari saat ini yang berjumlah 34 menjadi 41 kementerian.

Menurut Habiburokhman, dalam konteks Indonesia, semakin banyak jumlah kementerian justru baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik karena Indonesia merupakan negara besar yang memiliki target sekaligus tantangan yang besar untuk meraihnya.

Baca Juga: JK: Konflik Papua Sebenarnya Ingin Kita Selesaikan, tapi Pak Jokowi Ingin Selesaikan Sendiri

”Jadi, wajar kalau kami perlu mengumpulkan banyak orang (untuk) berkumpul di dalam pemerintahan sehingga menjadi besar,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/5/2024).