Jenderal Tinggi KKB Papua Tantang Pemerintahan Jokowi untuk Perang Habis-habisan di Intan Jaya: Kami Siap Mati!

Gridhot.ID - KKB Papua masih terus melakukan teror di wilayah Intan Jaya, Papua Tengah.

Dikutip Gridhot dari Tribun Jogja dan Tribun Papua, KKB Papua melakukan serangan teror hingga membuat seorang anggota Brimob Bripda Alfandi Steve Karamoy gugur dalam tugas.

Enam anggota KKB Papua juga terpaksa ditembak mati akibat melakukan serangan ke arah aparat.

Semenjak kejadian penyerangan di Sugapa, Intan Jaya, wilayah tersebut masih dalam kondisi siaga.

Beberapa kali KKB Papua melakukan serangan dengan menembak aparat yang sedang berjaga.

Bahkan yang terbaru KKB Papua melakukan seranan ke aparat TNI Polri saat pengamana rakor Forkopimda di Sugapa, Senin, 29 Januari 2024.

Seorang prajurit dari Yonif 330/TD bernama Praka Nur Fajar Fali terkena tembakan dari anggota KKB.

Selain itu para simpatisan OPM tersebut juga menembaki kantor Bupati Intan Jaya.

Kini terbaru salah satu petinggi KKB Papua mengeluarkan video ultimatum bakal membuka perang di Intan Jaya.

Dikutip Gridhot dari Pos Kupang, pimpinan TPNPB-OPM ( Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka ), Zozua Maiseni memberikan ultimatum kepada pemerintah Indonesia melalui Presiden Jokowi.

Dalam pernyataannya, Zozua Maiseni mengatakan bahwa pemerintah Indonesia harus segera menghentikan eksplorasi semua tambang emas dan logam yang ada di Papua. Jika itu tidak dihentikan, maka TPNPB-OPM akan terus melancarkan serangan dan siap berperang sampai kiamat.

Baca Juga: Kampung di Sugapa Jadi Kota Mati, Ratusan Warga Cari Perlindungan ke Pos TNI, Kelakuan KKB Papua Makin Beringas!  

Ada pun larangan eksplorasi tambang emas dan logam itu untuk wilayah penambangan di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya. TPNPB-OPM beralasan bahwa penambahan tersebut berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat setempat.

Dalam penyataan yang kini viral di media sosial, disebutkan bahwa konflik bersenjata sebagaimana yang terjadi baru-baru ini tak akan berakhir.

Serangan itu, kata Zozua Maiseni, akan terus dilakukan karena tujuan utamanya, adalah menghentikan penambangan di tempat itu.

Jika ini tak diperhatikan kata Zozua yang adalah pimpinan TPNPB-OPM Kodap VIII Wilayah Intan Jaya, maka anggotanya tak akan pernah berhenti melancarkan aksinya.

“Kami tidak lari, kami tidak menyerah. Kami akan tetap setia dan selalu hadir dan berada di tempat pertahanan kami,” tandasnya.

Zosua juga meminta seluruh elemen, mulai dari masyarakat hingga pemerintah untuk tidak bergabung dalam eksplorasi tambang di Intan Jaya itu.

“Pokoknya Bupati, pejabat dan siapapun tidak boleh bergabung, tidak boleh tanda tangan PT Blok B Wabu di Intan Jaya,” tegasnya.

Zosua juga mengatakan bahwa ia akan terus melakukan aksi penyerangannya jika pemerintah tetap bersikeras merealisasikan pembangunan Blok Wabu.

“Kami atas nama Kodap VIII Intan Jaya, kami siap mati. Seluruh pucuk (senjata) ini habis dulu barulah anda boleh datang,” ancam Zosua.

Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, membantah kabar yang menyebut dirinya telah mengeluarkan kebijakan mengenai aktivitas tambang di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya.

Pernyataan Pj Gubernur ini disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Tengah, Frets James Boray di Nabire, Senin 15 Januari 2024.

Baca Juga: Kekuatan KKB Papua Hancur, Markas Milik Manfred Fatem di Maybrat Berhasil Dikuasai Satgas Yonif 133/YS, Cuma Segini Amunisi Mereka...  

“Atas nama Gubernur Provinsi Papua Tengah, saya ingin menyampaikan terkait beredarnya isu-isu tentang kebijakan yang telah dikeluarkan Pemprov Papua Tengah mengenai Blok Wabu itu tidak benar. Apalagi dikeluarkan oleh Ibu Pj Gubernur itu tidak ada,” tegasnya secara tertulis, diterima Tribun-Papua.com.

James Boray menegaskan masyarakat perlu tau, bahwa Blok Wabu merupakan Blok B, PT Freeport Indonesia yang sudah dieksplorasi beberapa puluh tahun silam.

Akan tetapi hingga saat ini belum dilakukan operasi produksi oleh PT Freeport Indonesia.

“Namun karena PT Freeport Indonesia harus mengembangkan pertambangan tambang dalamnya (underground), dengan demikian maka PT Freport Indonesia tidak melanjutkan investasinya di Blok Wabu, untuk ditingkatkan menjadi produksi."

"Maka dari itu PT Freeport telah mengembalikan Blok Wabu kepada pemerintah,” jelasnya.

Dengan demikian, James Boray berujar agar masyarakat tidak perlu terprovokasi mengenai isu-isu yang beredar mengenai Blok Wabu.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Papua Tengah tidak akan pernah menyetujui pembukaan tambang Blok Wabu.

(*)