Jawaban Enteng Gibran saat Jokowi Dituding Rebut Jabatan Megawati di PDIP: Pak Hasto Lagi

TRIBUNJATIM.COM, SOLO - Rumor Presiden Jokowi yang akan merebut jabatan Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati Soekarnoputri ditanggapi enteng putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Wali Kota Solo itu tak ingin menanggapi lebih jauh rumor tersebut.

Memang, rumor itu diembuskan oleh Sekretaris PDI PerjuanganHasto Kristyanto.

Menurut Gibran, tak ada mengenai rumor tersebut.

Baca juga: Reaksi Jokowi Dituding Bakal Ambil Alih Posisi Megawati di PDIP dan Kuasai Partai Golkar

“Enggaklah. Enggak ada seperti itu,” ungkap Gibran, saat ditemui di kantornya, Rabu (3/4/2024).

Menurut Gibran, pernyataan Hasto tersebut tidak perlu ditanggapi.

"Pak Hasto lagi, saya kira tidak perlu ditanggapi lagi ya. Bulan puasa berpikiran positif saja," kata Gibran.

Tanggapan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal dirinya yang dituding akan merebut kursi Ketua Umum PDIP dari Megawati Soekarnoputri. 

"Bukanya Golkar," kata Jokowi usai melepas bantuan ke Palestina dan Sudan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (3/4/2024).

Jokowi mempertanyakan isu akan merebut kursi Ketum PDIP ditengah isu dirinya akan merebut kursi Ketum Golkar dari Airlangga Hartarto. Ia meminta tudingan-tudingan seperti itu tidak dilakukan.

"Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut, masa semua mau direbutin semua, jangan seperti itu, jangan seperti itu," katanya.

Pernyataan Hasto

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan(PDIP), Hasto Kristiyanto mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mengambil alih PDIP.

Menurut Hasto, Jokowi sempat menugaskan seorang menterinya untuk bertemu mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Ryaas Rasyid.

Dia menuturkan, upaya tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: Hasto Sebut Pertemuan Megawati & Prabowo Sebaiknya Setelah Proses Sidang Sengketa Pilpres Selesai

"Jadi jauh sebelum Pemilu, beberapa bulan, antara 5-6 bulan," kata Hasto dalam acara bedah buku “NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Hasto mengungkapkan, menteri yang diutus Jokowi untuk bertemu Ryaas Rasyid itu memiliki kekuatan super power di Kabinet Indonesia Maju (KIM).

"Ada seorang menteri, ada super power full, ada yang power full. Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi," ujarnya.

Saat itu, kata dia, Ryaas Rasyid diminta menteri itu untuk membujuk Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri agar menyerahkan kursi ketua umum (Ketum).

"Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDIP diserahkan kepada Pak Jokowi," ucap Hasto.

Baca juga: Hasto PDIP Sebut Ada Kemiripan Antara Soeharto dengan Jokowi, Ini Indikator Persamaannya

Hasto menambahkan, Jokowi disebut ingin menduduki kursi Ketum PDIP dalam rangka kendaraan politik 21 tahun ke depan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dituding akan mengambil alih posisi Ketua Umum PDIP dari tangan Megawati Sorkarnoputri.

Tudingan itu dilontarkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Tak hanya itu, Hasto juga menyebut jika Jokowi juga ingin menguasai Partai Golkar demi kekuasaan.

Merespon hal itu, Jokowi akui heran.

Baca juga: Peluang Prabowo-Gibran Tanpa Oposisi Mengecil, PDIP dan PKS Pengalaman di Masa SBY dan Jokowi

"Bukan (merebut kursi ketua umum) Golkar?," jawab Jokowi spontan saat ditanya wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

"Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut, masa semua (kursi ketua umum parpol) mau direbut semuanya? Jangan, jangan seperti itu," jelasnya.

Saat wartawan meminta penegasan apakah kabar upaya pengambilalihan itu tidak benar, Presiden kembali menyatakan agar jangan ada anggapan seperti itu.

"Jangan seperti itu," tegasnya seperti dilansir Kompas.com.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyantomengungkapkan bahwa Presiden Jokowi sempat berupaya ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Hal itu terungkap saat dia menjadi narasumber dalam diskusi bedah buku berjudul "NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Peristiwa tersebut, menurut Hasto, dilakukan Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full," kata Hasto.

Hasto mengatakan, dalam kabinet Jokowi, ada menteri powerfull dan menteri superpowerfull.

Namun, yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDI-P ialah menteri powerfull.

"Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi.

Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi.

Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," kata Hasto.

Menurut Hasto, upaya-upaya yang dilakukan Jokowi perlu diwaspadai semua pihak, tidak hanya PDI-P.

Upaya itu dinilai juga untuk mempertahankan kekuasaan yang saat ini dimilikinya.

Projo juga membantah

Bantahan yang sama juga diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Relawan Pro Jokowi (Projo) Handoko. Menurut Handoko, pernyataan Hasto tersebut hoaks.

Sebagai Presiden yang telah menjabat selama dua periode, Jokowi dinilai tak mungkin ingin merebut kursi pimpinan partai.

“Wong Pak Jokowi sudah jadi Presiden RI, kok disebut mau jadi ketum partai. Gimana sih?” kata Handoko dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Rabu (3/4/2024).

Handoko menilai, tudingan Hasto tidak masuk akal. Sebab, sejak dahulu Jokowi sangat menghormati Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoutri.

Hasto diminta kerja

Penghormatan tersebut, kata dia, terlihat dari tidak adanya konfrontasi terbuka antara Jokowi dan Megawati, meskipun pilihan politik putra sulung Presiden, Gibran Rakabuming Raka, berbeda dengan PDI-P pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Ketimbang menyebarkan berita tidak benar, Handoko menyebutkan, lebih baik Hasto bekerja lebih keras lagi untuk membenahi PDI-P.

Apalagi, perolehan suara partai banteng menurun pada Pemilu 2024 ini.

“Kerja, kerja, kerja Mas Hasto," tuturnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan di Tribunnews.com