Hadi Tjahjanto Deteksi Pergerakan Massa Tolak Hasil Pemilu 2024, Begini Antisipasinya

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan pihaknya telah mendeteksi gelombang massa yang akan turun ke jalan untuk menolak hasil pemilu. Gelombang massa itu diperkirakan akan muncul selama proses bahkan setelah hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai.

"Saya sampaikan skalanya masih kecil dan memang kecil menuju sedang," kata dia saat jumpa pers di kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Maret 2024.

Hadi memperoleh laporan itu ketika dia berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS). Namun dia tidak menjelaskan secara rinci identitas kelompok massa yang dimaksud. Dia hanya memastikan pihaknya telah melakukan antisipasi dengan meredam gelombang massa tersebut.

"Kami juga terus mengantisipasi dengan kepolisian dan TNI untuk bisa mencegah, mengamankan supaya tidak terjadi eskalasi yang lebih besar," kata dia.

Mengenai proses rekapitulasi, Hadi yakin KPU akan menyelesaikan penghitungan tingkat nasional tepat waktu yakni pada 20 Maret 2024. Hadi mengatakan akan terus berkoordinasi dengan KPU untuk memastikan proses rekapitulasi berjalan aman dan lancar.

“Untuk itu kita bersama-sama hendaknya mengamankan proses demokrasi yang sedang berjalan ini dan ikut juga menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan agar tetap kondusif,” kata Hadi.

Hadi memimpin rapat koordinasi soal kondisi nasional pasca pemungutan suara Pemilu 2024 di kantor Kementerian Polhukam. Rapat itu dihadiri antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BIN Budi Gunawan, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Dalam keterangan pers di Kemenko Polhukam hari ini, Hadi mengatakan turut memantau perkembangan terkini. “Sesuai dengan informasi dan dari hasil pembahasan rapat koordinasi. Secara umum situasi dan kondisi nasional masih relatif kondusif dan aman terkendali,” katanya.

Sebelumnya, anggota KPU RI August Mellaz mengatakan ada kemungkinan proses rekapitulasi selesai pada Senin, 18 Maret 2024. "Kalau target, kami malah selesai sebelumnya. Apakah mungkin nanti tanggal 18 Maret," kata Mellaz di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu lalu.

August menyebutkan KPU juga memantau proses rekapitulasi yang berada di tingkat kecamatan hingga provinsi. Namun, kata dia, proses penghitungannya sudah hampir selesai.

"Kami juga pantau yang ada di bawah ya, di tingkat provinsi yang sedang berlangsung. Tapi relatif sekarang sudah selesai bagian akhir," ujarnya.

DANIEL A. FAJRI | ANTARA

Pilihan editor: Respons AHY Soal Polemik Tata Ruang Wilayah IKN di Pemaluan