Fraksi Parpol Pendukung Ganjar Ini Tak Bersuara Soal Hak Angket saat Rapat Paripurna
Tak ada perwakilan dari PPP yang mengusulkan penggunaan hak angket saat Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024.
jpnn.com, JAKARTA - Tak ada perwakilan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengusulkan penggunaan hak angket saat Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3).
Diketahui, PPP dan PDI Perjuangan adalah partai yang berada di parlemen mengusung paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Anggota DPR RI dari PPP Achmad Baidowi atau Awiek mengaku tak bisa berbicara soal sikap pihaknya terhadap hak angket karena belum ada rapat internal fraksi.
"Soal angket Ketua Fraksi (PPP, red), ya. Kami harus rapat fraksi dahulu, ya," kata Awiek ditemui setelah rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa ini.
Mantan wartawan itu mengatakan PPP kemungkinan melaksanakan rapat internal fraksi pada Rabu (6/3) besok untuk bersikap terhadap usulan hak angket.
"Besok mungkin kita akan rapat, karena, kan, enggak mungkin namanya keputusan harus diambil bersama, tidak bisa sendirian," ujar Awiek.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) itu mengatakan saat ini banyak anggota Fraksi PPP yang berada di daerah pemilihan sehingga tidak mungkin melaksanakan rapat internal pada Selasa ini.
"Fraksi pun belum bersikap, kami belum rapat internal. Insyaallah segera kami kabari, karena anggota DPR RI dari masih mengawal rekapitulasi suara di tingkat kabupaten.
Sementara itu, PDI Perjuangan melalui legislator mereka, Aria Bima turut mengusulkan penggunaan hak angket menyikapi dugaan kecurangan pada pemilu 2024 pas rapat paripurna.
Aria Bima mengatakan sudah sewajarnya DPR RI bergerak menyikapi berbagai kejanggalan selama pelaksanaan pemilu 2024.
Caranya, kata dia, DPR bisa mengoptimalkan fungsi dengan menggunakan hak angket atau interpelasi mengungkap berbagai kejanggalan selama kontestasi politik.
"Kami berharap pimpinan menyikapi hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi atau interpelasi atau angket," ujarnya. (ast/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Apa Reaksi Anda ?
