PDIP Sebut Bakal Pecat 27 Kader pada 17 Desember, Termasuk Jokowi dan Keluarga
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan 27 kader partainya akan dijatuhi sanksi pemecatan. Hasto mengatakan, dari 27 kader itu termasuk di dalamnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga.
“DPP sudah menerima masukan setidaknya sudah ada 27 orang yang akan dikenakan sanksi pemecatan,” kata Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12).
Hasto mengetakan, pemecatan dilakukan atas dasar tidak lagi sejalan dengan prinsip kepartaian yang dijalankan PDIP. Ia mengungkapkan, nantinya para kader yang dipecat akan diumumkan pada 17 Desember 2024.
“Nanti dalam upacara partai kita akan umumkan sudah ada protokol partai, supaya proses penegakkan disiplin itu betul-betul menjadi kesadaran bagi seluruh kader partai,” kata dia.
Baca juga:
- PDIP Klaim Menangkan Pilkada di 14 Provinsi dan 247 Kabupaten Kota
- Kronologi 6 Jam Darurat Militer di Korsel, Berujung Seruan Pemakzulan Presiden
- Hasto Sebut Jokowi dan Keluarga Tak Lagi Bagian dari PDIP Meski Masih Pegang KTA
Hasto mengatakan, ketika Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution dicalonkan oleh partai politik lain, dan lalu di-endorse oleh Jokowi, maka otomatis seluruh kelekatan mereka dengan PDIP berakhir. Ia menyebut PDIP tidak menoleransi tindakan Jokowi dan keluarga yang dianggap telah mengintervensi Mahkamah Konstitusi yang saat itu diketuai ipar Jokowi, Anwar Usman.
“Sehingga, keanggotaan PDIP bukan semata-mata pada ada atau tidaknya KTA, tapi pada komitmen membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik,” kata Hasto.
Menurut Hasto, ketika seseorang sudah bergabung dengan partai politik maka harus mendahulukan kepentingan partai, rakyat, bangsa, dan negara. “Disiplin adalah kunci untuk mewujudkan cita-cita tersebut,” tambah Hasto.
Hasto pun menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, akademisi, dan media massa yang terus mendukung perjuangan PDIP dalam menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia dalam setiap pergerakan politiknya.