Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak lagi mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta. Keputusan itu berlaku seiring berakhirnya rekomendasi dari PKS untuk Anies berdasarkan surat keputusan (SK) yang kadaluarsa pada 4 Agustus lalu.
Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan duet Anies Baswedan – Shohibul Iman (AMAN) yang sebelumnya diusung partai resmi berakhir. Ia menyebutkan sesuai kesepakatan awal, bila hingga batas waktu Anies tak kunjung mendapatkan cukup perahu untuk maju di Pilkada maka dukungan PKS otomatis berakhir.
“Sejak masa tenggat habis 4 agustus, sampai detik ini pun belum ada SK rekomendasi dari partai lain untuk Mas Anies. Jadi PKS memilih untuk menyiapkan rencana opsi kedua,” ujar Khalid kepada Katadata.co.id seperti dikutip Senin (12/8).
Di Pilkada Jakarta, PKS hanya memiliki 18 kursi dan perlu mendapatkan 4 kursi lagi untuk bisa mengusung calon. Di sisi lain Anies juga telah mendapatkan dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki 10 kursi di DPRD.
Sejauh ini baik PKB dan PKS tak terikat kerja sama untuk bersama-sama mendukung Anies. Untuk bisa maju di Pilkada, calon gubernur dan wakil gubernur harus mengantongi setidaknya 22 kursi DPRD.
Menurut Khalid dalam konteks politik menjelang pilkada, harus ada kamajuan dalam komunikasi politik. Karena itu PKS menurut dia mengambil langkah lain untuk menghadapi Pilkada dengan menjalin komunikasi politik dengan semua parpol termasuk dengan partai-partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju.
Ia mengatakan dalam membangun komunikasi politik, PKS tetap mengutamakan posisi tawar partai dengan mengusulkan agar kader internal turut diusung. PKS membebaskan apabila kader internal diusung untuk posisi gubernur atau calon wakil gubernur. “ Dalam kerangka ini, PKS akan membangun komunikasi dengan semua pihak,” ujar Khalid.
Mengenai persiapan pilkada ini, Presiden PKS Ahmad Syaikhu bahkan sudah bertemu dengan Prabowo Subianto. Meski tak secara spesifik menyebut akan berkoalisi di Pilkada, Syaikhu mengatakan terdapat banyak faktor yang bisa membuat PKS dan Prabowo bisa berjalan beriringan di pemerintahan mendatang.
Sebelumnya Airlangga Hartarto saat belum mundur dari Ketua Umum Partai Golkar menyebut KIM dan PKS sudah menemukan kesepahaman untuk mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Ia menyebut inisial orang yang akan menjadi pendamping Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta merupakan figur politisi.
“Sudah ada. Sementara inisialnya ‘S’,” kata Airlangga di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (9/8). Dia menyanggah inisial ‘S’ dikaitkan dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu dan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman.
“Tapi jawaban yang tadi none of the above,” ujar Airlangga. Belakangan inisial S itu disebut-sebut sebagai Suswono yang merupakan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS. Suswono merupakan mantan Menteri Pertanian di Era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.
PDIP Cermati Dinamika Politik
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan peluang partainya untuk mengusung Anies di Pilkada masih terbuka. Ia bahkan menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah memiliki banyak kesamaan dengan PDIP.
“Ya darahnya sudah merah,” kata Hasto di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (9/8).
Meski begitu Hasto juga menyanjung nama Ridwan Kamil yang kini diusung KIM di Pilkada Jakarta. Di lain sisi, Hasto menilai yang terpenting dari itu semua adalah kontestasi pilkada bisa berjalan sehat.
Sementara itu, juru Bicara PDIP Chico Hakim mengatakan sampai hari partainya belum memiliki sikap resmi di Pilkada Jakarta. PDIP menurut dia terus mencermati arah dukungan partai-partai untuk Anies Baswedan.
PDIP pun menyiapkan opsi lain selain mendukung Anies. “Kami mencoba mensimulasikan mendukung calon sendiri dengan menggandeng partai politik lain yang bersedia bekerja sama,” ujar Chico.
Menurut Chicho, sejauh ini tidak ada arahan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Pilkada Jakarta. Mega menurut dia memberi kebebasan kepada partai untuk membangun komunikasi dengan partai politik yang memiliki visi yang sama dengan PDIP.
Adapun Hasto mengatakan dinamika politik jelang pendaftaran calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum pada 27-29 Agustus mendatang masih akan cair. Terlebih setelah Airlangga Hartarto mundur dari Ketua Umum Golkar. Ia menyebut dinamika di internal koalisi partai bisa saja berubah.