DPR AS Loloskan Paket Bantuan Rp 1.539 Triliun untuk Israel, Ukraina, dan Taiwan

WASHINHTON DC, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS pada Sabtu (20/4/2024) menyetujui bantuan militer yang telah lama tertunda untuk Ukraina dalam sebuah pertunjukan persatuan bipartisan yang jarang terjadi.

Mereka juga menyetujui paket bantuan militer untuk memperkuat pertahanan Israel dan Taiwan, serta mengancam untuk melarang TikTok milik China.

Empat rancangan undang-undang (RUU) dalam paket senilai 95 miliar dollar AS (sekitar Rp 1.539 triliun) tersebut disetujui dengan sangat mudah secara berurutan.

Baca juga: Zelensky Sebut Ukraina Akan Kalah Perang jika Kongres AS Tahan Bantuan

Dalam sebuah pernyataan, Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa legislasi ini akan memberikan dukungan penting bagi Israel dan Ukraina, memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan ke Gaza, Sudan, Haiti, dan lokasi-lokasi lain, serta meningkatkan keamanan dan stabilitas di Indo-Pasifik.

Dia memuji para anggota parlemen yang bersatu "untuk menjawab panggilan sejarah".

Sebagaimana dilansir AFP, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut baik dana sebesar 61 miliar dolar AS yang dialokasikan untuk negaranya, dengan mengatakan bahwa bantuan militer dan ekonomi itu akan "menyelamatkan ribuan nyawa". 

Tidak mengherankan, Rusia justru berpandangan sebaliknya. 

"Ini akan semakin memperkaya Amerika Serikat dan semakin menghancurkan Ukraina, dengan membunuh lebih banyak lagi orang Ukraina karena rezim Kyiv," kata juru bicara kepresidenan Rusia Dmitry Peskov, kantor berita negara TASS melaporkan.

Senat AS telah dijadwalkan akan membahas RUU tersebut pada Selasa (23/4/2024). Persetujuan Senat kemudian akan mengirimkan RUU tersebut kepada Biden untuk ditandatangani.

Rancangan undang-undang tersebut merupakan hasil dari negosiasi sengit selama berbulan-bulan, tekanan dari sekutu-sekutu AS, dan permintaan berulang kali dari Zelensky.

Amerika Serikat telah menjadi pendukung utama militer Ukraina dalam perang melawan Rusia, tetapi Kongres belum menyetujui pendanaan berskala besar untuk sekutunya selama hampir satu setengah tahun, terutama karena pertengkaran lintas partai.

Baca juga: DPR AS Gelar Pemungutan Suara untuk Beri Persetujuan Bantuan ke Ukraina

Biden dan para anggota parlemen dari Partai Demokrat di Kongres telah mendorong paket senjata baru yang besar untuk Ukraina selama berbulan-bulan.

Namun, anggota Partai Republik, yang dipengaruhi oleh calon presiden dari partai tersebut, Donald Trump, enggan memberikan dana kepada Kyiv untuk konflik yang berlarut-larut ini.

Pendanaan perang telah menjadi titik perdebatan menjelang pemilihan presiden pada bulan November yang diperkirakan akan mengadu Biden dengan Trump sekali lagi.

Ketua DPR AS, Mike Johnson, setelah berbulan-bulan ragu-ragu, akhirnya memberikan dukungannya di balik paket bantuan untuk Ukraina.

"Terus terang saja, saya lebih suka mengirim peluru ke Ukraina daripada anak-anak Amerika," kata Johnson.

Sejumlah anggota Partai Republik sayap kanan yang telah mengancam akan merekayasa pemecatan Johnson jika ia menekan pemungutan suara di Ukraina tampaknya mundur pada hari Sabtu, setidaknya untuk sementara.

Baca juga: Alasan AS Veto Resolusi soal Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

"Saya benar-benar akan membiarkan rekan-rekan saya pulang dan mendengar dari konstituen mereka" tentang kemarahan mereka atas pemungutan suara tersebut, ujar anggota Kongres Marjorie Taylor Greene di CNN.

RUU Ukraina juga memungkinkan Biden untuk menyita dan menjual aset-aset Rusia dan memberikan uangnya kepada Ukraina untuk membiayai rekonstruksi, sebuah langkah yang telah didukung oleh negara-negara G7 lainnya.