JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah bakal bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait penerapan tarif resiprokal AS kepada Indonesia sebesar 32 persen.
Adapun pertemuan dengan perwakilan dari US Trade Representative (USTR), Secretary of Treasury, dan Secretary of Commerce ini akan berlangsung di Washington DC, AS, selama 16-23 April 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang diundang untuk menegosiasikan tarif resiprokal AS.
“Jadi ini tentu berdasarkan daripada apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah Indonesia, di mana kami sudah bersurat, arahan Bapak Presiden, bersurat kepada tiga kementerian AS,” ujarnya dalam konferensi pers setelah rapat koordinasi terbatas di kantornya, Senin (14/4/2025).
Baca juga: Bertemu Dubes AS, Menko Airlangga Sebut RI Bakal Dorong Impor Produk Amerika
Pemerintah telah menyiapkan sejumlah upaya diplomasi untuk merayu Presiden AS Donald Trump terkait kebijakan tarif tersebut.
Airlangga bilang, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan non-paper proposal yang relatif lengkap terkait dengan tarif, Non-Tariff Measures (NTMs), kerja sama perdagangan dan investasi, hingga terkait sektor keuangan.
Pemerintah juga berencana mengompensasikan delta ekspor dan impor terhadap AS dengan membeli sejumlah produk-produk AS senilai 18-19 miliar dollar AS.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga akan membahas terkait investasi perusahaan AS di Indonesia dan rencana perusahaan Indonesia yang juga akan berinvestasi di AS.
Namun, Airlangga menegaskan, untuk kepastian dari penerapan rencana-rencana tersebut akan ditentukan dari hasil negosiasi pemerintah dengan pihak AS. “Seluruhnya tentu tergantung daripada pembicaraan nanti,” ucapnya.
Baca juga: Rhenald Kasali: Kenapa China Berani Lawan Tarif AS, Sedangkan RI Pilih Negosiasi?
Selain membahas persiapan diplomasi ke AS, dalam rakortas tersebut pemerintah juga turut membahas mengenai arahan Presiden Prabowo terkait dengan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) dan perluasan kesempatan kerja yang saat ini tengah dimatangkan, serta Satgas Deregulasi.
“Jadi ini semua berjalan secara paralel dan diharapkan dalam waktu singkat kita bisa menerbitkan (kebijakan Satgas PHK dan Deregulasi), kita cari low-hanging fruit dalam bentuk paket-paket,” tuturnya.