Nandar Akui Dapat Mandat Sunat Uang Kompensasi Sopir Angkot,Bongkar Sosok Dalangnya ke Dedi Mulyadi
TRIBUNJABAR.ID – Nandar Tayana, pengurus Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU) Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengaku ada yang memerintahnya untu ‘menyunat’ uang bantuan milik sopir angkot.
Pengakuan itu ia sampaikan saat diundang oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Mulanya, Nandar mendapatkan tugas untuk mengumpulkan sopir angkot, setelah adanya kebijakan dari Gubernur Jabar yang meliburkan operasional angkot di Jalur Puncak Bogor selama libur hari raya Idul Fitri 2025.
Dengan adanya kebijakan tersebut, sopir angkot yang diliburkan pun mendapatkan uang kompensasi sebesar Rp 1 juta, dan sembako senilai Rp 500 ribu.
Nandar menjalankan tugas itu dibantu oleh timnya yang berjumlah lima orang.
“Sampai pagi, dari jam 12 siang sampe pagi, sehari semalem, kita berlima berkoordinasi karena banyak yang berdatangan ke rumah, tolong kata saya datang aja ke rumah. Sampai jam 8 itu mendapatkan 270 angkot yang akan segera dikoordinasikan untuk mendapatkan insentif,” kata Nandar.
Baca juga: Dadang Dishub Bogor Merinding Dapat Kejutan dari Dedi Mulyadi usai Bahas Pemotongan Kompensasi
Bahkan, Nandar mengaku sampai tidak tidur untuk mengumpulkan sopir angkot tersebut.
Ia juga mengakui tidak mendapatkan upah dari yang dikerjakannya tersebut.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi pun menanyakan sosok yang menyuruh koordinasi.
Nandar pun mengaku mendapatkan tugas untuk mengumpulkan sopir angkot dari Sekretaris DPC Organda, Haryadi.
“Ada mandat koordinasi, oknum itu (Pak Haryandi),” katanya, dikutip dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Kamis (10/4/2025).
Dedi Mulyadi pun memastikan sosok yang menyuruh Nandar ‘menyunat’ uang bantuan milik sopir angkot tersebut.
“Haryandi sekretaris DPC Organda meminta kepada Bapak untuk berkoordinasi dengan sopir-sopir, kemudian agar dikumpulkan uang koordinasi?” tanya Dedi Mulyadi memastikan.
“Betul,” jawab Nandar.
Lebih lanjut, mantan Bupati Purwakarta itu menanyakan besaran uang yang diminta dari sopir angkot.
“Berapa itu Bapak Haryandi minta uang koordinasinya?” tanya Dedi Mulyadi.
“Waktu itu dia katanya, kalau bisa sih sampai Rp200 ribu,” ucap Nandar.
Akan tetapi, Nandar tidak mengetahui pasti berapa sopir angkot yang menyetorkan uang.
“Untuk itu kurang paham, saya hanya memberikan rekomendasi karena data saya sama data di provinsi tidak sama,” terangnya.
Ia memastikan ia hanya menerima uang dari sopir angkot bernama Emen.
“Cuma terima itu dari Pak Emen,” tandasnya.
Sekretaris Organda Sempat Bantah
Sebelumnya, Sekretaris DPC Organda Kabupate Bogor, Haryandi membantah adanya pemotongan uang kompensasi untuk sopir angkot.
Berdasarkan hasil penelusurannya, hal itu adalah inisiatif dari sejumlah pengurus komunitasnya masing-masing.
“Itu tidak benar adanya, tetapi betul ada anggota kami di lapangan menerima sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih.”
“Yang sifatnya seikhlasnya dari beberapa para pengurus paguyuban atau komunitas,” terangnya, Kamis (3/4/2025), dikutip dari Tribun Bogor.
Baca juga: Sosok Emen Sopir Angkot Bogor Bongkar Bantuan Disunat, Ralat Ucapannya saat Ditelepon Dedi Mulyadi
Haryandi mengungkapkan, uang yang terkumpul sebagai ucapan terima kasih tanpa dipatok dari para sopir angkot itu berjumlah Rp3,2 juta.
Ia pun menegaskan dalam menghimpun uang tersebut tidak ada paksaan.
Selain itu, kata dia, tidak semua sopir angkot memberikan uang yang disebutnya sebagai ucapan terima kasih tersebut.
Disebut uang ucapan terima kasih lantaran timnya telah membantu proses pendataan dalam Waktu singkat setelah kebijakan kompensasi bagi sopir angkot itu diterapkan.
“Sekali lagi, kami dari Organda Kabupaten Bogor menyatakan bahwa hal pemotongan tidak benar adanya.”
“Tetapi hanya menerima imbalan terima kasih sesuatu yang sekali lagi sifatnya sukarela,” tandasnya.
Emen dan Dadang Dipertemukan Dedi Mulyadi, Kini Sepakat Dishub Bogor Tak Ikut Pungut Kompensasi
Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor (Dishub Bogor), Dadang Kosasih, kembali bertemu dengan sopir angkot di jalur Puncak, Emen, untuk membahas pungutan uang kompensasi.
Belakangan ini, Dadang Kosasih terus menjadi sorotan masyarakat karena terseret dugaan penyunatan uang kompensasi bagi sopir angkot.
Dadang Kosasih terseret setelah videonya yang diduga membolehkan sopir angkot tetap beroperasi selama periode mudik Lebaran 2025 viral di media sosial.
Kemudian, ada sopir angkot bernama Emen yang menyebut bahwa Dishub Kabupaten Bogor turut terlibat.
Kendati demikian, Dadang Kosasih sendiri mengaku Dishub Kabupaten Bogor tidak terlibat dalam pungutan tersebut.
Baca juga: Polisi Sudah Selidiki Kasus Uang Kompensasi Angkot di Bogor, KDM Tak Peduli Meski Sudah Dikembalikan
Dadang dan Emen pun dipertemukan lagi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Momen pertemuan tersebut diunggah Dedi Mulyadi di Instagram miliknya, Senin (7/4/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Dedi Mulyadi meminta Emen jujur dalam melaporkan dugaan penyunatan uang kompensasi tersebut.
“Pak Emen sampaikan ke warga Indonesia, jujur enggak boleh bohong. Pak Dadang itu ikut menikmati atau tidak?” tanya Dedi Mulyadi.
“Tidak, Pak,” jawab Emen.
Lalu, Dedi Mulyadi kembali bertanya siapa yang sebenarnya melakukan pungutan uang kompensasi itu.
“Yang benar adalah?” tanya Dedi Mulyadi lagi.
“KKSU (Kelompok Koperasi Serba Usaha),” jawab Dadang.
Selain itu, Emen juga menjelaskan bahwa Dadang Kosasih bersama Dishub Kabupaten Bogor hadir saat penyerahan uang kompensasi untuk sopir angkot.
Sebelumnya, Dadang Kosasih menceritakan kronologi awal mula ia mengetahui adanya pungutan terhadap sopir angkot di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor.
Menurut Dadang, awalnya dia melakukan penindakan kepada sejumlah sopir angkot yang masih beroperasi.
Kemudian, salah satu sopir angkot mengaku kepada Dadang Kosasih bahwa ada pungutan sebesar Rp200.000 dari uang kompensasi tersebut.
Pungutan tersebut, kata Dadang Kosasih, dilakukan oleh KKSU yang menjadi wadah bagi sopir dan pemilik angkot.
“Saya tanya ke sopir, kenapa kamu beroperasi. (Dia jawab) ‘kan saya dipungut Rp 200.000. Untuk gantikan Rp 200.000 itu, saya makanya beroperasi’. Baru di situ saya baru punya data siapa yang mungut, ternyata KKSU,” ujar Dadang kepada Dedi Mulyadi, dilansir dari YouTube Dedi Mulyadi.
“Jadi KKSU (yang pungut)? tanya Dedi.
“KKSU,” jawab Dadang.
Setelah mengetahui adanya pungutan, lanjut Dadang, ia pun meminta bantuan kepada Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Dishub Provinsi Jabar untuk melakukan mediasi antara KKSU dan sopir angkot.
Pada malam hari, KKSU mendatangi Dadang Kosasih dan mengatakan akan mengembalikan uang tersebut.
Namun, keesokan harinya, Dedi Mulyadi ternyata mengunggah video obrolannya dengan seorang sopir angkot bernama Emen yang mengaku uang kompensasinya dipotong oleh Dishub Bogor.
“KKSU sudah oke malam datang ke saya, sopir belum ketemu. Waktu itu keduluan dengan Pak Gubernur,” tutur Dadang Kosasih.
“Saya kaget percakapan luar biasa (di video) dan ternyata membuahkan hasil data akurat karena Pak Emen (sampaikan) ada pemotongan,” lanjut dia.
Dedi kemudian menanyakan mengapa Emen sang sopir angkot bisa menuding bahwa Dishub Bogor melakukan pemotongan.
Dadang kemudian menjawab Emen diduga tidak mengetahui mana petugas Dishub Bogor dan mana Dishub Jabar yang memang bertugas membagikan kompensasi ke sopir angkot.
“Karena pembagian itu, dia enggak tahu dishub provinsi dan kabupaten, kan pembagiannya provinsi,” ujar Dadang.
Uang Dikembalikan saat Mediasi
Adapun, mediasi antara sopir angkot, KKSU, dan Dishub Kabupaten Bogor di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Dadang Kosasih juga telah memberikan klarifikasi terkait adanya dugaan penyunatan uang kompensasi sopir angkot di Jalur Puncak tersebut.
Dadang Kosasih mengatakan, uang tersebut awalnya diberikan secara sukarela oleh para sopir kepada KKSU.
“Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp200.000,” ujar Dadang di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025), dikutip dari Kompas.com.
Ia mengungkapkan bahwa simpang siur informasi yang menyebut adanya keterlibatan Dishub atau Organda dalam pemotongan dana kompensasi tidak benar.
Baca juga: Tangis Wahyu Pemuda Kuli Pikul di Bandung Hidupi 2 Adik Yatim Piatu, Dapat Domba dari Dedi Mulyadi
Menurutnya, munculnya isu itu disebabkan oleh miskomunikasi antara berbagai pihak yang terlibat.
“Terkait informasi yang di luar yang simpang siur, dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan, kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan kemarin ke Gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena miskomunikasi,” jelasnya.
Dishub juga memastikan bahwa persoalan tersebut telah dituntaskan.
Total dana sebesar Rp11,2 juta yang sempat dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya.
“Sekarang hari ini kita sudah saksikan semua bahwa yang potongan Rp200.000, Rp100.000, dan Rp50.000, yang jumlahnya Rp11,2 juta sudah diserahkan kembali ke sopir,” ungkap dia.
“Ini murni dari KKSU langsung. Yang kemarin ada pungutan itu, ternyata itu keikhlasan dari sopir,” kata Dadang.
Baca berita Tribun Jabar lainnya di GoogleNews.