Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah negara memilih untuk menyerang balik kebijakan tarif impor yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Negara tersebut di antaranya China, Kanada, dan Uni Eropa.
Pekan lalu, Trump mengumumkan kebijakan tarif timbal balik kepada negara-negara yang dianggap merugikan AS. Merujuk pernyataan resmi Trump di situs resmi Gedung Putih AS, alasan pemberlakuan tarif impor bea masuk perdagangan itu adalah kurangnya timbal balik dalam hubungan dagang antara AS dengan negara-negara mitranya.
Kemudian, faktor perbedaan tarif dan hambatan non-tarif, serta kebijakan ekonomi negara mitra dagang AS yang dinilai menekan dan upah konsumsi dalam negeri, dipandang sebagai ancaman yang tidak biasa terhadap ketahanan ekonomi negara adidaya itu.
Baca Juga : Bahlil Sebut Kebijakan Tarif Trump Dinamika Biasa: Jangan Dianggap ‘Wah’
Melalui kebijakan itu, Trump menetapkan tarif impor sebesar 10% untuk semua negara, sedangkan negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS menghadapi tarif lebih besar.
“Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih, melansir Reuters pada Kamis (3/4/2025).
Baca Juga : : DPR Siap Panggil Sri Mulyani hingga Gubernur BI Bahas Tarif Trump
Mengutip data Bloomberg Economics, sebanyak 15 negara menjadi penyumbang defisit neraca perdagangan terbesar dengan AS. China menempati posisi pertama dengan total nilai defisit mencapai US$295 miliar pada 2024.
Posisi selanjutnya ditempati oleh Meksiko yakni sebesar US$172 miliar, diikuti Vietnam US$123 miliar, Irlandia US$87 miliar, Jerman US$85 miliar, dan Taiwan US$74 miliar.
Baca Juga : : Balas Trump, China Ketok Tarif 84% untuk Produk Asal AS
Jepang menyumbang defisit terhadap neraca perdagangan AS sebesar US$68 miliar, Korea Selatan US$66 miliar, Kanada US$64 miliar, dan India US$46 miliar.
Kemudian, Thailand menyumbang defisit US$46 miliar, Italia US$44 miliar, Swiss US$38 miliar, Malaysia US$25 miliar, dan Indonesia US$18 miliar.
Kendati begitu, tak semua negara penyumbang defisit terbesar diganjar tarif tinggi oleh Trump. Hanya Vietnam yang diketahui masuk dalam daftar negara penyumbang defisit neraca dagang AS terbesar, dan turut diganjar dengan tarif bea impor jumbo oleh Trump.
Adapun, tarif yang dikenakan ke Vietnam adalah 46%, menjadikannya sebagai negara terbesar kelima yang dikenakan tarif jumbo oleh Trump. Posisi pertama ditempati Lesotho yakni 50%, diikuti Kamboja 49%, Laos 48%, dan Madagaskar 47%.
Sementara itu, China dikenakan tarif sebesar 34%, Uni Eropa 20%, Bangladesh 37%, Thailand 36%, serta Taiwan dan Indonesia 32%.
Berikut daftar negara yang menerapkan retaliasi untuk menghadapi kebijakan tarif Trump:
Uni Eropa
Seiring diumumkannya tarif resiprokal oleh AS pekan lalu, Uni Eropa menyatakan bakal membalas kebijakan tersebut. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan, pengumuman Trump merupakan pukulan telak bagi ekonomi dunia.
“Kami tengah mempersiapkan tindakan balasan lebih lanjut untuk melindungi kepentingan dan bisnis kami jika negosiasi gagal,” kata von der Leyen dalam pidato video pada Kamis (3/4/2025), mengutip Bloomberg.
Komisi Eropa mengusulkan tarif pembalasan sebesar 25% terhadap berbagai impor AS, sebagai tanggapan atas tarif baja dan aluminium Trump, bukan pungutan yang lebih luas.
Kendati begitu, daftar tersebut dipersingkat setelah eksekutif Uni Eropa tunduk pada tekanan dari negara-negara anggota dan menghapus bourbon, anggur, dan produk susu usai Trump mengancam akan menerapkan tarif balasan sebesar 200% pada minuman beralkohol Uni Eropa.
Kanada
Tanggapan serupa juga dilayangkan oleh Kanada. Perdana Menteri Mark Carney mengancam akan mengambil langkah balasan dalam rangka melindungi tenaga kerja domestik.
Ottawa menyebut kebijakan Trump sebagai ancaman nyata terhadap sistem perdagangan global yang selama ini dibangun atas prinsip keterbukaan dan keseimbangan.
China
China menjadi negara yang paling bereaksi keras terhadap kebijakan Trump. Sebagai tanggapan, Negeri Tirai Bambu memberlakukan tarif balasan sebesar 34%, terutama menyasar produk-produk pertanian asal Amerika Serikat.
Tarif balasan ini lantas dibalas kembali dengan ancaman Trump yang akan mengenakan tarif tambahan 50%. Pemerintah China langsung merespons keras ancaman tersebut.
Melansir Reuters, Selasa (8/4/2025), Kedutaan Besar China di AS menyebut ancaman Trump tersebut sebagai simbol dari sikap unilateralisme dan proteksionisme.
Juru bicara Kedutaan Besar China Liu Pengyu mengatakan, pemerintah China telah berulang kali menegaskan bahwa upaya menekan dan mengancam China bukanlah pendekatan yang efektif.
Terbaru, usai pemerintah AS menerapkan tarif timbal balik per 9 April 2025, China belum mengumumkan tindakan balasan apa pun. Hal itu berbeda dengan Februari dan Maret 2025, ketika China membalas hanya beberapa menit setelah putaran tarif AS sebelumnya dimulai.