KOMPAS.com-Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memberantas praktik calo tiket di industri hiburan.
Langkah ini bertujuan memastikan transparansi harga dan melindungi konsumen dari lonjakan harga tiket yang tidak wajar.
Perintah tersebut menginstruksikan Komisi Perdagangan Federal (FTC) bekerja sama dengan Jaksa Agung Pam Bondi guna menegakkan aturan persaingan usaha di industri konser dan hiburan. Tujuannya, harga tiket lebih transparan di setiap tahap pembelian.
Baca juga: Wall Street Ditutup Bervariasi, Investor Was-was Menanti Kebijakan Tarif Trump
Musisi Kid Rock, yang sebelumnya tampil di Konvensi Nasional Partai Republik, turut hadir dalam penandatanganan di Ruang Oval. Trump mengaku sudah lama membahas isu ini dengan Kid Rock.
“Hal ini mengganggunya, juga banyak artis lain. Mereka menjual tiket seharga 100 dolar AS (sekitar Rp1,5 juta), tetapi di pasar sekunder harganya melonjak jadi 2.000 dolar AS (sekitar Rp31 juta) dalam semalam,” kata Trump, Senin (31/3/2025), seperti dilansir CNN.
Trump mengakui dirinya tidak terlalu memahami isu ini. Namun, setelah mempelajarinya, ia menyadari adanya masalah besar. Kid Rock pun menegaskan pentingnya aturan ini bagi penggemar musik.
“Saya ingin fans mendapatkan harga tiket yang wajar agar lebih banyak orang bisa menikmati pertunjukan,” kata Kid Rock.
“Saya ingin menurunkan harga tiket saya, tetapi jika saya menetapkan harga rendah, bot otomatis langsung memborong dan menjualnya kembali dengan harga ratusan dolar lebih mahal. Yang kaya justru para calo,” sambungnya.
Baca juga: Tarif Besar Trump Segera Berlaku, Siapa yang Paling Terdampak?
Aturan baru ini memperkuat Undang-Undang Penjualan Tiket Online yang Lebih Baik (Better Online Ticket Sales Act) yang disahkan pada 2016.
Regulasi itu memberi wewenang kepada FTC untuk menindak individu dan perusahaan yang menggunakan bot untuk membeli tiket dalam jumlah besar dan menjualnya kembali dengan harga tinggi.
Isu ini mencuat saat tur Eras Tour Taylor Swift pada 2022. Saat itu, harga tiket konsernya di pasar sekunder melonjak hingga puluhan ribu dolar.
Situasi ini memicu kritik terhadap Ticketmaster, situs penjualan tiket terbesar di AS. Sejumlah anggota parlemen bahkan menuduh perusahaan itu menjalankan praktik monopoli.
Tahun lalu, Departemen Kehakiman bersama 30 jaksa agung negara bagian menggugat induk perusahaan Ticketmaster, Live Nation. Perusahaan itu dituduh menyalahgunakan dominasinya di industri hiburan hingga merugikan penggemar di seluruh AS.
Perintah eksekutif ini melanjutkan upaya pemerintahan Presiden Joe Biden yang sebelumnya telah memperketat regulasi terkait biaya tersembunyi dalam penjualan tiket konser.
Pada Desember 2023, FTC mengumumkan aturan yang melarang biaya tambahan seperti “biaya layanan” dan “biaya kenyamanan” yang sering muncul di kasir saat pembelian tiket.
Industri konser dan hiburan langsung di AS memiliki dampak ekonomi besar. Berdasarkan data Oxford Economics tahun 2019, sektor ini menyumbang 132,6 miliar dolar AS (sekitar Rp2.064 triliun) dan mendukung 913.000 lapangan kerja.