KOMPAS.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menandatangani perintah eksekutif untuk memulai proses pembubaran Departemen Pendidikan AS pada Kamis (20/3/25).
Keputusan ini diambil dengan dalih mengembalikan kewenangan pendidikan ke negara bagian, namun menuai reaksi keras dari berbagai pihak yang menilai langkah ini sebagai ancaman terhadap akses pendidikan yang merata.
Dalam pidatonya di Gedung Putih, Trump menegaskan bahwa departemen tersebut tidak memberikan manfaat yang cukup bagi rakyat AS.
Baca juga: Ramai di Medsos, Pencairan Dana Beasiswa Fulbright AS Bermasalah
“Pemerintahan saya akan mengambil semua langkah yang sah untuk menutup departemen ini,” ujar Trump seperti dikutip Antara, Jumat (21/03/25). Ia menambahkan bahwa pemerintahannya akan melakukan langkah ini secepat mungkin.
Pembubaran ini selaras dengan pandangan kaum konservatif yang telah lama mengkritik Departemen Pendidikan sebagai institusi yang terlalu liberal.
Trump sendiri selama bertahun-tahun mengklaim bahwa departemen ini gagal meningkatkan kualitas pendidikan nasional, meskipun mendapat pendanaan federal yang besar. Ia menuding departemen tersebut dikuasai individu-individu dengan ideologi kiri dan menyebutnya sebagai sarang “kaum radikal, fanatik, dan Marxis.”
Baca juga: Dana Beasiswa Fulbright Dihentikan Sementara, Bagaimana Nasib Para Awardee?
Implikasi pembubaran dan perubahan pendanaan
Menurut ringkasan Gedung Putih yang diperoleh Reuters, perintah eksekutif ini memberikan pengarahan kepada Menteri Pendidikan Linda McMahon untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memfasilitasi pembubaran Departemen Pendidikan.
Trump memastikan bahwa beberapa program utama seperti Pell Grant, Title I, serta pendanaan bagi anak-anak berkebutuhan khusus tetap akan dipertahankan, tetapi akan didistribusikan kembali ke berbagai lembaga federal lainnya.
Pell Grant sendiri merupakan bantuan keuangan bagi mahasiswa berpenghasilan rendah untuk membayar biaya kuliah, sementara Title I memberikan dana federal kepada sekolah-sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga kurang mampu. Namun, belum jelas bagaimana distribusi pendanaan ini akan dilakukan setelah departemen dibubarkan.
Saat ini, Departemen Pendidikan mengawasi lebih dari 100.000 sekolah negeri dan 34.000 sekolah swasta di AS. Sekitar 85 persen pendanaan sekolah negeri berasal dari pemerintah negara bagian dan daerah, dengan kontribusi federal yang lebih kecil.
Selain mendanai sekolah, departemen ini juga bertanggung jawab atas pinjaman mahasiswa yang kini mencapai 1,6 triliun dollar AS, serta berbagai program bantuan seperti makanan sekolah, pendidikan seni, dan perlindungan hak sipil dalam sistem pendidikan.
Baca juga: 15 Kampus AS Berkunjung ke 3 Kota di Indonesia, Ikuti Jadwalnya
Penolakan dari berbagai kalangan
Rencana pembubaran Departemen Pendidikan mendapat kecaman luas, terutama dari kelompok hak sipil, pendidik, dan sejumlah politisi Demokrat. Grace Meng, Ketua Kaukus Kongres Asia Pasifik Amerika (CAPAC), dan Mark Takano, Ketua Gugus Tugas Pendidikan, menilai keputusan ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap siswa, orang tua, dan pendidik.
“Pemerintahan Trump sedang menghalangi generasi berikutnya mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan untuk meraih kesuksesan, demi memberikan keringanan pajak bagi para miliarder,” kata mereka dalam pernyataan bersama.
Derrick Johnson, Presiden Asosiasi Nasional untuk Kemajuan Orang Kulit Berwarna (NAACP), menyebut langkah ini sebagai hari yang suram bagi jutaan anak Amerika yang bergantung pada pendanaan federal untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Menurutnya, kebijakan ini terutama akan berdampak pada komunitas miskin dan pedesaan, termasuk mereka yang mendukung Trump.
Presiden National Parents Union, Keri Rodrigues, menambahkan bahwa pembubaran ini berpotensi menghapus kemajuan yang telah dicapai selama beberapa dekade dalam menjamin akses pendidikan yang setara.
“Menghapusnya akan membatalkan kemajuan yang telah dicapai, meninggalkan banyak anak di belakang dalam sistem pendidikan yang secara historis telah gagal melindungi kelompok yang paling terpinggirkan,” ujarnya kepada NBC News.
Baca juga: Disertasi Doktoral Universitas Sahid, Iskandar: Medsos Kunci Atasi Krisis Ideologi Pancasila di Kalangan Generasi Muda
Isu Ideologi dan kebijakan tambahan
Selain soal pendanaan, Gedung Putih juga memasukkan larangan penggunaan dana pendidikan federal untuk program-program yang mendukung keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI), serta inisiatif gender yang selama ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintahan Joe Biden.
Trump juga memerintahkan Kantor Hak Sipil untuk memprioritaskan pengaduan terkait antisemitisme, serta mengawasi sekolah dan perguruan tinggi yang menolak kebijakannya terkait larangan atlet transgender berkompetisi dalam olahraga perempuan dan aktivisme pro-Palestina di kampus.
Pada Rabu (19/3), Gedung Putih bahkan menangguhkan pendanaan sebesar 175 juta dollar AS untuk University of Pennsylvania, sebagai bentuk tekanan agar kampus tersebut mengikuti kebijakan administrasi Trump terkait olahraga transgender.
Baca juga: Pendidikan CIO Danantara Pandu Sjahrir, Lulusan Kampus di AS dan China
Tantangan legislasi dan gugatan hukum
Meskipun Trump telah menandatangani perintah eksekutif, proses pembubaran Departemen Pendidikan tidak dapat terjadi secara instan. Pendirian dan pembubaran lembaga federal umumnya memerlukan persetujuan Kongres melalui proses legislatif. Masih belum jelas bagaimana Trump akan melanjutkan kebijakan ini, terutama karena Partai Demokrat yang menguasai sebagian Kongres kemungkinan besar akan menentangnya.
Selain itu, pekan lalu, 21 Jaksa Agung dari Partai Demokrat mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Federal Boston, Massachusetts. Mereka berpendapat bahwa rencana pembubaran ini serta pemutusan hubungan kerja massal pegawai departemen melanggar hukum.
Sejak awal tahun 2025, pemerintahan Trump telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 1.300 pegawai Departemen Pendidikan, menyisakan 2.183 pegawai dari sebelumnya 4.133 pegawai. Trump mengklaim bahwa pemangkasan ini adalah langkah efisiensi yang telah berhasil mengurangi birokrasi hingga 50 persen.
Namun, bagi para penentang kebijakan ini, pengurangan pegawai dan ancaman pembubaran departemen justru akan melemahkan sistem pendidikan AS dan memperburuk ketimpangan akses pendidikan di berbagai wilayah.
Sebagian dari artikel ini telah tayang di Kompas.id dengan judul “Dinilai Terlalu Liberal, Trump Segera Bubarkan Departemen Pendidikan”