Sebelum Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK,Sang Istri Atalia Praratya Sempat Senggol Program MBG
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Istri Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Atalia Praratya sempat mengunggah dugaan pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto sebelum rumahnya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Seperti diketahui, rumah Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat digeledah oleh sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penggeledehan tersebut terkait dugaan skandal korupsi di sebuah bank pelat merah
Hal tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.
Hanya saja, Fitroh mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait penggeledahan tersebut.
“Belum update, mungkin masih berlangsung,” ucap dia dikutip dari Kompas.com, Senin (10/3/2025)
Baca juga: Duduk Perkara Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK, terkait Dugaan Korupsi di Bank Pelat Merah
Terpisah Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto juga membenarkan terkait penggeledahan di Bandung.
Namun demikian, Tessa belum dapat menjelaskan secara lebih perinci lantaran proses penggeledahan masih berlangsung.
“Betul, hari ini ada giat geledah penyidik. Namun untuk rilis resminya termasuk lokasi, baru akan disampaikan saat kegiatan sudah selesai semua,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Senin.
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan surat perintah penyidikan terkait perkara ini.
“Karena kami sudah menerbitkan surat perintah penyidikan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025. Terhadap perkara ini, KPK belum membeberkan secara resmi siapa saja yang menjadi tersangka dan bagaimana kronologi perkara dugaan korupsi tersebut
Atalia Praratya ternyata sempat menyenggol program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Tak berselang lama Atalia membuat postingan soal program Prabowo Subianto, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ridwan Kamil pada Senin (10/3/2025).
Penggeledahan terkait dengan dugaan kasus korupsi dana iklan bank plat merah.
“Betul,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto.
Kata Setyo penggeledahan rumah Ridwan Kamil hingga kini masih berlangsung.
“Belum update. Mungkin masih berlangsung,” katanya.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto membenarkan penggeledahan rumah Ridwan Kamil memang terkait kasus korupsi bank plat merah.
lihat foto Ridwan Kamil sebut Prabowo Akan Tenang Bila Dia Jadi Gubernur Jakarta
“Betul hari ini ada giat geledah penyidik perkara,” kata Tessa.
Sebelum penggeledahan, rupanya istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya sempat membuat postingan.
Atalia menanggapi soal dugaan adanya pengurangan anggaran dalam program Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis (MBG).
KPK menerima laporan adanya pengurangan anggaran dalam program MBG, dari Rp10 ribu menjadi Rp 8 ribu.
“Gusti. Sudah cuma 10 ribu, masih dikurangi,” tulis Atalia di story Instagram.
Dedi Mulyadi Coret Triliunan Anggaran Pemprov Jabar Warisan Ridwan Kamil
Beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi memangkas hampir seluruh anggaran Pemprov Jawa Barat (Jabar).
Anggaran dalam APBD Pemprov Jabar yang dipotong merupakan anggaran yang dinilai tidak perlu dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.
Di antaranya anggaran pengadaan pakaian dinas dan mobil baru untuk gubernur Jabar.
Selain itu, dirinya juga mencoret anggaran perjalanan dinas, mulai dari Biro Umum Pemprov Jabar hingga Gubernur Jabar.
Pria yang akrab disapa Kang Dedi itu memangkas seluruh perjalanan dinas luar negeri.
Sedangkan perjalanan dinas dalam negeri dipangkas hingga sebesar 50 persen.
Keputusan Kang Dedi mencoret sejumlah anggaran warisan Gubernur Jabar terdahulu, Ridwan Kamil bukan tanpa alasan.
Dirinya menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat Pemprov Jabar pada hari ini, Kamis (6/2/2025).
Pertemuan itu terekam kamera dan diunggah lewat akun instagramnya @dedimulyadi71 pada Kamis (6/2/2025).
Dalam video yang diunggahnya, Kang Dedi terlihat mengumpulkan sejumlah pejabat Pemprov Jabar di sebuah ruangan.
Di hadapan mereka, dirinya menjelaskan alasan mengapa dirinya memangkas lebih dari Rp 4 triliun anggaran Pemprov Jabar.
“Dari dulu APBD Provinsi Ini memiliki kecukupan. Nah kemudian kalau aspek transparansi yang hari ini saya sampaikan kan saya mempertahankan apa yang diraih oleh Pemprov,” ungkap Kang Dedi.
“Kan Pemprov Jabar itu adalah provinsi dengan akuntabilitas kinerja birokrasinya terbaik di Indonesia, artinya bapak-ibu ini sudah bekerja dengan baik, transparan gitu loh,” bebernya.
“Nah hari ini sebenernya saya meneruskan transparansi itu, nah transparansi itu kayak gini loh,” tambah Kang Dedi.
Transparasi yang dilakukan Pemprov Jabar sebelumnya diakui sangat baik.
Akan tetapi, dirinya menegaskan kepada seluruh pejabata Pemprov Jabar untuk tidak lagi bekerja demi mendapatkan piagam.
Dirinya meminta para birokrat untuk bekerja dengan sepenuh hati.
Sehingga pembangunan yang dilakukan Pemprov Jabar dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Nah saya ingin mempertahankan aspek transparansi itu, tetapi bapak-ibu semua nggak usah berpikir di bawah kepemimpinan saya untuk mendapatkan piagam, nggak usah,” jelas Kang Dedi.
“Biarin aja nggak dapat piagam juga. Yang penting rakyat Jabar merasakan kinerja pembangunan pemerintah. Gitu loh, ini yang penting,” tegasnya.
Baca juga: Dedi Mulyadi Hapus Rp 4 Triliun Anggaran Gubernur Era Ridwan Kamil: Kalau Bukan Saya, Hilang Itu
Sementara itu, terkait efisiensi anggaran, Kang dedi berharap pemangkasan anggaran tidak mempengaruhi kinerja Pemprov Jabar.
Dirinya mengingatkan efisiensi anggaran tidak menurunkan target pencapaian.
Sebab angagran yang dipotong merupakan anggaran yang dinilai tidak penting dilakukan.
“Nah kemudian menyangkut efisiensi anggaran kebijakannya tidak dipotong leher, artinya 70 persen potong semua. Bukan begitu,” ungkap Kang Dedi.
“Karena kalau sudah seperti itu nanti birokrat itu nggak mau capek semua juga, nggak mau capeknya gimana? ‘ya sudah aja dipotong segini, berarti duit tinggal segini nih. ah bikilah anggaran ini aja yang mudah’. Saya bukan begitu,” tegasnya.
“Tetapi lihat isi anggarannya di setiap organisasi perangkat daerah, mana kegiatan-kegiatan yang tidak penting,” jelas Kang Dedi.
“Artinya tidak penting dilaksanakan hari ini atau tidak perlu dilaksanakan, kemudian itu yang kemudian bisa dikurangi, bisa ditiadakan, kemudian dipindahkan pada nomenklatur yang punya manfaat,” bebernya.
Dirinya mencontohkan angagran dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemprov Jabar.
Efisiensi anggaran dalam dinas teknis ini dapat dilakukan, seperti sosialisasi hingga pertemuan para Kepala Desa (Kades).
Selanjutnya, hasil pemotongan anggaran dapat dialokasikan pada program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang bertujuan membuka daerah terisolir di Jabar.
“Misalnya angka Rp 4,7 triliun nih, hasil efisiensi atau Rp 4 triliun itu, misalnya bagi Badan (Dinas) Pemberdayaan Masyarakat Desa, saya berikan contoh, ya tinggal menghapus kegiatan-kegiatan (seperti) sosialisasi, fasilitasi, ngumpulin Kades segala macam, dilkat segala macam dihapusin, ganti dong ujung kepada apa? pada TMMD dengan besaran Rp 100 miliar,” jelasnya.
“Tujuannya apa? membuka isolasi daerah terisolir di Jawa Barat, kan clear (jelas) pak. Satu judul saja sudah bikin manfaat,” bebernya.
Dedi Mulyadi Hapus Rp 4 Triliun Anggaran Gubernur Era Ridwan Kamil
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih, Dedi Mulyadi kembali membuat gebrakan.
Kali ini, dirinya menyoroti soal anggaran perjalanan dinas, mulai dari Biro Umum Pemprov Jabar hingga Gubernur Jabar.
Pria yang akrab disapa Kang Dedi itu memangkas seluruh perjalanan dinas luar negeri.
Selain itu, dirinya juga memangkas separuh atau 50 persen anggaran dinas dalam negeri.
Hal tersebut Disampaikan Kang Dedi lewat status instagramnya @dedimulyadi71 pada Rabu (18/2/2025).
Dalam postingannya, dirinya terekam tengah berdiskusi dengan seorang pejabat Pemprov Jabar.
Kang Dedi menanyakan soal alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk perjalanan dinas gubernur maupun pejabat di Pemprov Jabar.
Dirinya pun memutuskan untuk menghapus seluruh perjalanan dinas luar negeri selama dirinya memimpin Jabar.
“Biro umum ada Gubernur ada perjalanan dinas luar negeri nggak?” tanya Kang Dedi.
“Ada yang disiapkan pak,” jawab pejabat itu.
“Hapus!” ujar Kang Dedi tegas.
Keputusannya untuk menghapus perjalanan dinas luar negeri diungkapkan Kang Dedi sangat sederhana.
Sembari berkelakar, dirinya menyampaikan perjalanan dinas luar negeri tidak perlu, apalagi dirinya mengaku tidak bisa bahasa inggris.
“Bapak nggak akan ke luar negeri?” tanya sang pejabat Pemprov Jabar memastikan.
“Ngapain, ngomong bahasa inggrisnya saya juga nggak bisa,” ujar Kang Dedi seraya tertawa.
“Udah hapus,” tambah Kang Dedi menegaskan.
Tak hanya perjalanan dinas luar negeri, Kang Dedi juga menyoroti soal anggaran perjalanan dinas dalam negeri.
Dirinya menegaskan anggaran perjalanan dinas dalam negeri dipotong separuhnya sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres).
“Perjalanan dinas dalam negerinya dikurangi,” ujar Kang Dedi.
“Dikurangi?” tanya sang pejabat.
“Dikurangi, sesuai dengan inpres,” tegas Kang Dedi.
“Oh 50 persen (dikurangi) sesuai dengan inpres?” tanya sang pejabat lagi memastikan.
“Potong 50 persen sesuai Inpres. Yang saya potong 50 persen itu sesuai Inpres perjalanan dalam negeri,” tegas Kang Dedi.
Pemotongan anggaran perjalanan dinas Gubernur Jabar era Ridwan Kamil itu menurutnya berdampak besar terhadap penghematan.
Jumlahnya apabila dikalkulasikan mencapai lebih dari Rp 4 triliun.
“Lumayan kan dari Gubernur juga dapat banyak, Sekda juga harus sama loh dengan saya,” ujar Kang Dedi sembari tertawa.
Penghematan anggaran ini menurut Kang Dedi sangat penting.
Mengingat penyelenggaraan Pemilu 2024 telah menyerap APBD Pemprov Jabar hingga mencapai Rp 800 miliar.
“Pemilu menghabiskan dana Rp 800 miliar, tetapi sebelum saya jabat, saya sudah mengefisienkan Rp 4 triliun. Saya sudah memberikan kontribusi kepada negara Rp 3,2 triliun,” ungkap Kang Dedi.
“Mohon jangan dilebih-lebihkan. Kalau bukan saya yang pimpin, hilang itu Rp 4 triliun itu, bablas,” tambahnya.
“Gubernurnya nggak akan nanya-nanya, pokoknya ketok saja, udah setuju saja. Pasti gitu orang lain mah,” ujarnya diakhir tayangan.
Dedi Mulyadi Hapus Anggaran Baju Dinas Gubernur
Tak hanya anggaran perjalanan dinas, Dedi Mulyadi meminta anggaran baju dinas gubernur dihilangkan.
Hal itu disampaikannya dalam akun Instagramnya @dedimulyadi71, Selasa (4/2/2025).
Dalam obrolannya dengan pejabat di Pemprov Jabar, Dedi mempertanyakan, pegawai yang gajinya besar, apa perlu seragamnya ditanggung negara.
“Bapak (itu) tunjangannya kurang lebih hitungan saya Rp 25 juta sebulan. Masa baju aja harus dibeliin sama negara, memang bapak anak yatim mau lebaran,” ucap dia.
Lalu, Dedi mencontohkan dirinya yang menjahit sendiri pakaian pelantikan.
“Contoh loh, Pak, saya mau dilantik jadi gubernur, bajunya jahit sendiri. Anggaran baju-baju saya, hapus. Masukin jadi pendapatan, jadi belanja infrastruktur,” ujar Dedi Mulyadi.
Bukan hanya baju dinas untuk pelantikan, berbagai perlengkapan gubernur yang biasanya ditanggung APBD, minta dihapus.
“Sepatu (juga), hapus. Saya sudah punya sepatu, udah banyak. Dasi hapus. Udah pokoknya saya gini deh, ini di anggaran rumah tangga gubernur, ya hapus anggaran pakaian dinas gubernur,” tambah Dedi.
Seperti diketahui, selain baju dinas, Dedi sebelumnya menolak pengadaan mobil baru gubernur Jabar.
Hal itu diungkapkan pertama kalinya saat bersilaturahmi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin di Gedung Pakuan, Kota Bandung.
Ia meminta anggaran itu dialihkan untuk menjalankan program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Jangan identik setiap pemimpin baru, mobil dinas baru,” beber Dedi.
Ia menyampaikan bahwa sebenarnya dirinya tidak menginginkan disediakan mobil dinas baru.
Karena tidak semua pemimpin baru menginginkan mobil baru.
Namun jika pengadaan mobil dinas baru untuk gubernur itu sudah dialokasikan anggarannya, Dedi menyarankan agar dialihkan ke kegiatan lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat itu seperti kegiatan pembangunan jalan, pembangunan rumah masyarakat miskin, dan lain-lain.
“Saya minta ke Pak Pj Gubernur, tolong jangan belikan saya mobil baru, saya juga punya mobil sudah cukup,” tutur dia.
Bahkan dia menantang seluruh wali kota dan bupati terpilih di Jabar untuk mengikuti langkahnya selama sekolah masih ada yang jelek.
Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News
Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp
Artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com