8 Desa Miskin Ekstrem di Jateng Jadi “Pilot Project” Program Pengentasan Kemiskinan, Ini Daftarnya
SEMARANG, KOMPAS.com – Sebanyak delapan desa di Jawa Tengah ditetapkan sebagai pilot project program graduasi pengentasan kemiskinan oleh pemerintah pusat.
Program ini bertujuan untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin, terutama mereka yang masih bergantung pada bantuan sosial (bansos).
Delapan desa tersebut adalah:
Desa Pesodongan, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo
Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang
Desa Wlahar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes
Desa Kalisalak, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas
Desa Ngesrep Balong, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal
Desa Kepuhsari, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri
Desa Dimoro, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan
Desa Purwosari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang
Mendorong Keluarga Miskin untuk Mandiri
Baca juga: Jateng Termiskin Ketiga se-Indonesia, Wamensos Soroti Masalah Mentalitas Penduduk Miskin
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar dapat mandiri dan tidak bergantung pada bansos.
“Penduduk miskin terbanyak dari golongan fakir miskin dan warga dengan problem sosial. Warga miskin mayoritas usia produktif, harusnya masuk pemberdayaan sosial untuk bisa mandiri dan tidak bergantung bansos. Sedangkan kalau problem sosial masuknya rehabilitasi,” ujarnya usai Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Graduasi Bantuan Sosial di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah, Senin (24/2/2025).
Sebagai bagian dari program ini, setiap pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) diwajibkan menggraduasi minimal 10 keluarga penerima manfaat (KPM) agar dapat keluar dari status keluarga miskin dan tidak lagi menerima bansos.
“Satu pendamping PKH harus menggraduasi 10 orang KPM minimal, ya, supaya mereka lepas mereka tergraduasi dari kemiskinan,” tambahnya.
Kolaborasi untuk Pengentasan Kemiskinan
Dalam menjalankan program ini, Kementerian Sosial (Kemensos) akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah daerah, Dinas Sosial, perguruan tinggi (Undip, Unsoed), BUMN, BUMD, dan sektor swasta.
“Yang kedua kami akan bikin model kami mulai model pemberdayaan pengentasan kemiskinan desa ekstrem itu mulai dari 8 desa. Kami akan berkolaborasi antara Kemensos, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah daerah, Dinas Sosial, pihak kampus ya. Tadi ada Undip nanti dengan Unsoed dengan kampus-kampus yang lain termasuk dengan BUMN, BUMD dan pihak swasta,” jelas Agus.
Baca juga: Kok Kemiskinan Tidak Turun-turun Terutama di Jawa Tengah
Ia juga menekankan bahwa program ini merupakan bagian dari target Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem secara nasional pada 2025.
“Ada 923 desa dengan kemiskinan ekstrem. Kita akan melakukan pengentasan kemiskinan secara bertahap dan di sini kesepakatan kita mulai dari 8 desa, sampai 923 desa nanti bisa diselesaikan,” lanjutnya.
Jawa Tengah Jadi Percontohan Nasional
Program ini disambut baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno, menyatakan bahwa pihaknya akan menginternalisasi program ini dengan kebijakan pengentasan kemiskinan yang telah berjalan di provinsi tersebut.
“Tentu saja kami menyambut baik, karena Jawa Tengah ditunjuk menjadi piloting. Konsep baru ini bisa terinternalisasi dengan program selama lima tahun ke depan,” ujarnya.
Menurut Sumarno, program pengentasan kemiskinan berbasis potensi desa yang telah diterapkan di Jawa Tengah memiliki kesamaan dengan konsep graduasi bansos dari pemerintah pusat.
“Hampir sama dengan konsep graduasi dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Dengan sinkronisasi antara program daerah dan nasional, diharapkan upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan cepat.
Berdasarkan data, angka kemiskinan di Jawa Tengah pada 2024 tercatat 9,58 persen, turun dari 10,77 persen pada 2023. Penurunan ini disebut sebagai hasil dari kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota.