Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai langkah Presiden AS Donald Trump yang mengakhiri mandat kendaraan listrik tidak akan berdampak terhadap perkembangan hilirisasi nikel Indonesia.
Trump sendiri resmi mengakhiri mandat adaptasi kendaraan berbasis energi hijau yang diinisiasi Mantan Presiden Joe Biden, usai dilantik Senin (21/1/2025).
Menurutnya, mandat kendaraan listrik tidak mendukung industri otomotif AS yang memproduksi kendaraan-kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM). Di satu sisi, Indonesia sedang menggenjot hilirisasi nikel untuk produksi bahan baku baterai EV.
Fabby pun berpendapat hilirisasi nikel di Tanah Air untuk bahan baku baterai kendaraan listrik tak akan terganggu. Pasalnya, pasarnya akan tetap ada.
Apalagi, Trump hanya mencabut mandat adaptasi kendaraan listrik, bukan meminta menarik peredarannya. Artinya, masyarakat AS tetap berhak untuk membeli kendaraan berbasis setrum tersebut.
“Jadi saya kira pasarnya akan tetap ada, walaupun tidak tumbuh secepat atau sebesar seperti yang dibayangkan sebelumnya,” kata Fabby kepada Bisnis, Selasa (21/1/2025).
Dia juga menambahkan bahwa saat ini harga kendaraan listrik cukup kompetitif dibanding konvensional. Oleh karena itu, masyarakat bakal tetap memilih kendaraan listrik.
Di satu sisi, Fabby mengatakan pangsa pasar utama nikel RI untuk bahan baku baterai kendaraan listrik bukan AS. Dia menyebut saat ini pangsa pasar nikel RI adalag China dan Korea Selatan.
Hal ini juga ditunjukan oleh pembangunan industri baterai dalam negeri yang diprakarsai China dan Korea. Karenanya, Fabby menilai pertumbuhan pasar kendaraan listrik dalam negeri pun masih cukup tinggi.
“Jadi kalau kita lihat sebenarnya, Indonesia bisa saja mungkin dalam 5 tahun ke depan bisa memproduksi 300.000-500.000 kendaraan listrik per tahun, untuk memenuhi pasar dalam negeri dan untuk ekspor,” tutur Fabby.
Fabby pun mengingatkan Indonesia tidak perlu khawatir terhadap dampak kebijakan Trump pada hilirisasi nikel. Pasarnya, nikel RI masih bisa dijual ke negara lain, seperti China, Korea Selatan, hingga Eropa.
“Justru menurut saya, Amerika yang rugi, kalau nggak beli nikelnya dari Indonesia. Karena mereka sangat bergantung pada teknologi baterai itu,” kata Fabby.
Sebelumnya, Trump menyatakan akan menghentikan kewajiban adaptasi kendaraan listrik dan mengakhiri perjanjian hijau, menandakan sikap AS untuk keluar dari Perjanjian Paris (Paris Agreement).
“Dengan tindakan saya hari ini, kita akan mengakhiri kesepakatan baru yang ramah lingkungan dan kita akan mencabut mandat kendaraan listrik, menyelamatkan industri kita sendiri dan menepati janji suci saya kepada para pekerja industri otomotif Amerika yang hebat,” ujar Trump dalam pidatonya, Senin (21/1/2025).
Trump berpendapat pencabutan mandat tersebut akan berpengaruh positif bagi industri, tenaga kerja, dan perekonomian AS.
Pada Maret 2024, pemerintahan Joe Biden mengesahkan Mandat Kendaraan Listrik (EV Mandate), yang pertama kali diusulkan oleh Badan Perlindungan Lingkungan atau Environmental Protection Agency (EPA). Aturan itu mendorong penggunaan dan adaptasi kendaraan listrik oleh masyarakat.
Terdapat insentif pajak konsumen hingga US$7.500 untuk pembelian kendaraan listrik. Targetnya, pada 2032 nanti setidaknya 35% produksi otomotif akan beralih ke kendaraan listrik. Pencabutan mandat kendaraan listrik akan memengaruhi industri maupun konsumen.
“Dengan kata lain, anda akan dapat membeli mobil pilihan anda [atau tidak harus kendaraan listrik],” ujar Trump.
Baca Juga : IHSG Menghijau 5 Sesi Beruntun, Tersengat Efek Pelantikan Trump?