Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan sejumlah alasan pemerintah menghentikan dana peremajaan sawit. Dia menyebut, dana peremajaan sawit tertahan karena birokrasi.
“Dana peremajaan sawit itu ketahan karena sekali lagi, birokrasi. Bahwa sawit itu clarity (butuh kejelasan) daripada keberadaan sertifikat. Kita juga tahu ada beberapa sawit masyarakat yang terjadi keterlanjuran,” kata Airlangga di kantornya, Jumat (17/1).
Dalam Surat Edaran Nomor S-246/DPKS.3/2025, Kementerian Keuangan memang menghentikan dana peremajaan sawit rakyat hingga batas waktu yang belum ditentukan. Surat tersebut disampaikan untuk seluruh Bank Mitra Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), seluruh lembaga Pekebun Penerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, maupun seluruh lembaga Pekebun Penerima Dana Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
Dalam surat itu disebutkan alasan penyetopan karena adanya perubahan nomenklatur struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) dari BPDPKS menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
“(Perubahan nomenklatur BPDPKS selesai) segera, secepat mungkin,” tegas Airlangga.