KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menekankan pentingnya digitalisasi untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia.
Anggota DEN, Chatib Basri menilai bahwa tingkat kepatuhan pajak yang rendah sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengakses data Wajib Pajak di luar yang sudah terdaftar.
Ia mencontohkan, lewat digitalisasi maka DJP bisa mengoptimalkan penerimaan dari Wajib Pajak lewat transaksi e-commerce.
“Jadi kalau digitalisasi ini bisa dilakukan dengan GovTek, itu kemudian akan bisa diperluas. Anda misalnya, Anda transaksi e-commerce selama ini mungkin belum tercantum, tapi nanti kalau dia menjadi integrated semua transaksi Anda, DJP akan tahu,” ujar Chatib dalam Konferensi Pers di Jakarta, Kamis (9/1).
Baca Juga: Luhut: Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia Masih Sangat Rendah
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan bahwa teknologi digital dapat digunakan untuk melacak pola perilaku individu yang mencerminkan tingkat kemampuan ekonomi mereka.
Ia mencontohkan, bahwa data perjalanan seperti seringnya bepergian ke Bali atau luar negeri, dapat menjadi indikator kemampuan finansial.
Ia menegaskan bahwa teknologi ini bukan hanya alat pemantauan, tetapi juga cara untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara gaya hidup dan kewajiban pajak, sanksi dapat diterapkan pada individu atau perusahaan terkait.
“Itu yang membantu kita sebenarnya, untuk tadi memaksa kepatuhan. Karena kalau enggak, anda punya perusahaan nanti bisa kena sanksi,” katanya.