REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Para kontestan dalam Pilpres 2024 mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold atau syarat ambang batas minimal pencalonan presiden dan wakil presiden. Mantan capres 2024 Anies Rasyid Baswedan menyebut putusan MK 62/PUU-XXII/2024 sebagai langkah progresif agar kontestasi kepemimpinan nasional bisa terlepas dari kartel-kartel politik.
“MK telah meminimalisir cengkeraman kartel politik dan oligarki bagi pilpres (pemilihan presiden) di masa depan,” begitu kata Anies melalui juru bicaranya, Sahrin Hamid, dalam pesan singkat kepada Republika di Jakarta, Jumat (2/1/2025).
Penghapusan syarat ambang batas minimal dalam putusan MK tersebut dinilai sebagai gerbang baru untuk semakin meningkatkan kualitas demokrasi. Karena selama ini, adanya syarat ambang batas minimal parpol dalam pencapresan nyaris membelenggu hak rakyat dan hak parpol peserta pemilu dalam pengusungan capres maupun cawapres.
Pun adanya presidential threshold selama ini, nyaris mengurung alternatif calon kepemimpinan yang dikehendaki rakyat selaku pemilik kedaulatan. “Kita menyambut baik putusan MK tersebut. Putusan MK ini sangat baik. Putusan ini (akan) memperbaiki kualitas demokrasi kita, karena ambang batas itu selama ini telah membatasi akses rakyat untuk mencalonkan diri serta membatasi akses rakyat dalam memperoleh pemimpin bangsa yang lebih baik,” ujar Sahrin.
“Dengan putusan ini, maka potensi kepemimpinan bangsa akan tumbuh berkembang bagi seluruh potensi anak bangsa yang memiliki kualitas,” kata dia menambahkan.
Mantan calon wakil presiden (cawapres) 2024 Mahfud MD, pun memuji putusan MK tersebut. Mahfud menilai, penghapusan presidential threshold tersebut seperti mengembalikan hak rakyat yang selama ini dirampas dalam penentuan calon kepemimpinan nasional.
“Adanya threshold selama ini sering digunakan untuk merampas hak rakyat maupun parpol untuk dipilih maupun memilih,” kata Mahfud seperti dikutip dari media sosial (medsos) Instagram miliknya, Kamis (2/1/2025).
Sebab itu, kata Mahfud, putusan MK yang menghapus presidential threshold tersebut sebagai respons MK dalam pemenuhan aspirasi masyarakat yang buntu selama ini. “Ini bagus karena MK telah melakukan judical activism (putusan yang berorientasi kebijaksanaan untuk publik) untuk membangun keseimbangan baru dalam ketatanegaraan kita,” begitu kata Mahfud.
Mahfud adalah mantan ketua MK, dan juga mantan menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan (menko polhukam) di era pemeritahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada Pilpres 2024, guru besar hukum tata negara itu menjadi cawapres dari capres Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI Perjuangan dan partai-partai kecil lainnya.
Namun Mahfud selama ini dilabeli sebagai politikus nonpartai. Sementara Anies Baswedan adalah capres dalam Pilpres 2024 yang diusung oleh gabungan parpol Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anies yang juga merupakan akademisi, selama ini juga dilabeli sebagai politikus nonpartai.
Sebagai politikus nonpartai, baik Anies maupun Mahfud MD selama ini ambil peran dalam kontestasi kepemimpinan nasional melalui pengusungan oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki syarat ambang batas minimal pencalonan sebesar 20 persen.
Akan tetapi pada Kamis (2/1/2024) MK melalui putusan 62/PUU-XII/2024 menghapus ketentuan tentang syarat ambang batas minimal pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Mengacu pasal tersebut, syarat ambang batas minimal pengusungan capres dan cawapres oleh parpol atau gabungan parpol minimal 20 persen.
Namun dalam putusannya, MK menilai, presidential threshold sudah tak lagi relevan dengan UUD 1945. Pun dinilai sudah tak sesuai dengan aspirasi bagi publik. Karena presidential threshold dinilai oleh MK telah menutup, bahkan menghilangkan hak-hak konstitusional parpol sebagai peserta pemilu dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Akhir Rezim Presidential Threshold – (Republika)