jpnn.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengaku menemukan setidaknya dua anomali dalam pelaksanaan Pilkada Banten 2024 yang mempertemukan dua kandidat Andra Soni-Achmad Dimyati Natakusumah dan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi.
Diketahui, PDIP bersama Partai Golkar dalam Pilkada Banten 2024 mengusung kandidat Airin-Ade Sumardi.
Basarah mengungkap anomali pertama dengan menyebut informasi tentang intervensi Partai Cokelat (Parcok) dalam menggagalkan kemenangan Airin.
Namun, dia merasa kaget Airin yang diusung PDIP juga menerima intervensi. Sebab, eks Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) itu berstatus Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Banten.
Baca Juga: Airin Pantau Penghitungan Cepat di Tempat Ini
Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 RI di Banten meraih suara tertinggi dengan mengalahkan dua pesaing Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Prabowo-Mahfud Md.
“(Ini) anomali yang pertama, di luar nalar kami,” kata Basarah dalam konferensi pers menyikapi hasil pilkada serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).
Ketua Fraksi PDIP di MPR RI itu kemudian mengungkap anomali kedia dengan berbicara hasil survei beberapa pekan sebelum pencoblosan Pilkada Banten 2024.
Menurut Basarah, sejumlah lembaga survei memotret Airin punya elektabilitas tinggi di atas 70 persen dibandingkan pesaing, Andra Soni.
Baca Juga: Periksa Suami Airin terkait Korupsi, Kejati Banten Dituding Lakukan Politisasi Hukum
Namun, kata dia, hasil survei tidak sejalan dengan kenyataan. Airin justru kalah berdasarkan hitung cepat atau quick count beberapa lembaga.
“Kemudian hanya dalam waktu beberapa hari saja bisa berubah secara signifikan, (ini) anomali yang kedua,” lanjut dia.
Adapun, hasil hitung cepat menyatakan Airin-Ade hanya memperoleh 42,48 persen, sedangkan pesaing mereka di Pilkada Banten, yakni Andra Soni-Achmaf Dimyati Natakusumah mengantongi 57,52 persen.
Baca Juga: KMS Desak Kejagung Periksa Wawan Suami Airin dalam Kasus Dugaan Korupsi Sport Center Serang Banten
Basarah setelah menerima arahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto akan menempuh upaya agar proses politik bisa berkeadilan.
Menurut dia, sekecil apa pun intervensi kekuasaan, melalui Parcok hingga ASN tidak boleh terjadi dalam peradaban demokrasi.
“Kami akan teruskan ke Mahkamah Konstitusi,” kata dia.
Basarah dalam konferensi pers turut mengungkap keyakinan Presiden RI Prabowo Subianto punya kemandirian dalam memimpin.
Terlebih lagi, kata dia, Prabowo menjadi satu orang yang menyatakan menolak Presiden boneka yang bisa dikendalikan pihak lain.
“Oleh karena itu, ke depan, kami harapkan, Pak Prabowo untuk betul-betul menjadi Presiden, harapan semua dengan latar belakang militernya, yang tentu memiliki ketegasan atas jati dirinya, dan otoritas konstitusional yang dimilikinya, untuk tidak mau diperalat oleh siapa pun, demi bangsa dan negara Indonesia tercinta,” ujar dia. (ast/jpnn)