TEMPO.CO, Yogyakarta – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merespons usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka soal masuknya pelajaran coding hingga kecerdasan buatan di tingkat sekolah jenjang SD dan SMP.
Usulan Gibran itu disampaikan saat menghadiri rapat koordinasi evaluasi pendidikan dasar dan menengah di Jakarta Selatan Senin, 11 November 2024, dengan tujuan sumber daya manusia Indonesia lebih siap mewujudkan cita-cita Indonesia Emas.
Ketua PB PGRI Kadarmanta Baskara Aji menuturkan usulan Wapres itu perlu disesuaikan dengan beban materi kurikulum yang kini diterapkan di jenjang SD dan SMP. “Dari sisi kuantitas materi (pelajaran coding) itu tentu perlu disesuaikan, agar tidak menjadi beban bagi para siswa,” kata Aji, Selasa, 12 November 2024.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DI Yogyakarta itu menjelaskan soal penyesuaian jika pelajaran coding akan diterapkan. Menurutnya, perlu ada pengurangan materi lain dalam kurikulum sehingga bisa menjadi pengganti.
“Perlu diketahui, materi kurikulum untuk jenjang SD saat ini sudah cukup berat, sehingga kalau kuantitas materi disesuaikan bagus, ada baiknya ada pengurangan,” kata Aji.
Aji pun menuturkan, jika pelajaran coding akan diterapkan di jenjang SD, sifatnya lebih sebatas pengenalan awal. “Untuk materi pendalamannya baru dilanjutkan saat jenjang SMP,” kata mantan Sekretaris Pemda DIY itu.
Sebelum menerapkan pelajaran coding bagi siswa SD dan SMP itu, kata Aji, pemerintah melalui kementerian terkait juga perlu lebih dulu menyiapkan penyusunan materi agar menjadi panduan sekolah, terutama silabus dan kurikulumnya. “Dari kurikulum itu bisa dilihat bagaimana kesiapan guru di sekolah untuk memberikan pelajaran itu,” kata dia.
PB PGRI mencatat, guru yang mengajar di jenjang SD Indonesia rata-rata hanya mengantongi ijazah Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Aji mempertanyakan apakah para guru ini selama menempuh pendidikan PGSD juga mendapat materi pelajaran coding ini. “Jika belum dapat pelajaran itu, nanti para guru bisa mendapatkan dulu pelatihan,” kata Aji.
Aji menuturkan, pemerintah melalui kementerian terkait juga harus mengatur, kapan pelajaran coding itu akan diberikan, sehingga guru yang bersangkutan bisa disiapkan pelatihannya untuk mengajarkan materi itu pada siswanya.
Menurutnya, dari PGRI sendiri siap jika diminta pemerintah memfasilitasi pelatihan kepada guru untuk pelajaran coding ini, termasuk mendatangkan pemateri dan praktisi di bidangnya. Hanya saja yang menjadi persoalan dari sisi anggaran yang dibutuhkan.
Ia lalu mencontohkan, jumlah SD dan SMP di Indonesia cukup banyak. “Di DI Yogyakarta saja jumlah sekolah SD/MI lebih dari 2.000, artinya akan butuh 2.000 pendidik soal coding itu, jadi memang tidak mudah mempersiapkannya,” kata dia.
Adapun Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Budi Santoso Asrori mengatakan usulan coding masuk sekolah perlu dibahas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Dinas Pendidikan.
“Soal coding masuk sekolah SD-SMP ini kan masih usulan, kami belum tahu nanti proyeksi kebutuhan SDM (sumber daya manusia)-nya seperti apa, juga teknis penerapannya,” kata dia.
Budi menuturkan, masuknya pelajaran coding ini tidak akan jadi masalah sepanjang memberikan manfaat bagi siswa. “Yang perlu disiapkan tentu formatnya agar sesuai tumbuh kembang anak,” ujarnya.
Pilihan Editor: YouTube Permudah Pengaturan Kecepatan Video, Pakai Sistem Slider yang Tidak Mengganggu Layar