REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI Retno P Marsudi dicibir oleh sejumlah warganet usai merespons kematian pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah dan pembantaian Israel di Jalur Gaza. Menurut Retno Indonesia tidak santa tinggal diam melihat ketidakdilan terus terjadi di Palestina.
“Tanpa mengurangi respek terhadap bu Retno, apakah tidak agak sedikit munafik, bicara soal ketidakadilan di Palestina, sementara di negara kita sendiri masih ada ketidakadilan menimpa umat Kristen minoritas,” ujar aktivis medsos Permadi Arya atau akrab disapa Abu Janda di laman akun Instagram-nya.
Ia lalu menunjukka sebuah spanduk penolakan dari pihak-pihak tertentu terhadap pembangunan Gereja Kanaan di Pondok Aren.
Namun menurut netizen lainnya, pernyataan Abu Janda tidak tepat jika menyasar ke Menlu Retno. Ini karena tugas Menlu memang untuk mengurusi masalah di luar negeri, termasuk isu Palestina. Sementara di dalam negeri sudah ada Mendagri.
“Kan tugas menlu emang ngurusi luar negeri Carut marut silang sengkawut dalam negeri sebenarnya mendagri yang harusnya kita omelin ramai² Ya nggak?,” ujar seorang warganet lainnya.
“Hahahah biarkan saja akun2 zionis yg suka menolak apapun tentang palestina dan dibentur2kan dg persoalan lain,,kan ada Menag,mendagri,polri ,PRESIDEN,,kenapa malah bu retno yg dikata2in yg mana tupoksinya urusan luar negri ,,kebencian menghasilkan kedunguan,” ujar netizen lainnya.
Sebelumnya Menlu menyoroti pesan yang disampaikan para delegasi selama Pekan Pertemuan Tingkat Tinggi di Sidang Majelis Umum PBB mengenai peringatan supaya jangan sampai Lebanon menjadi Gaza baru.
“Jangan sampai yang terjadi di Lebanon, Tepi Barat, dan Gaza menjadi sebuah kenormalan baru. Kita harus stop semuanya ini. Apa yang terjadi di Lebanon membuat kita semakin kuat untuk menyelesaikannya di gedung ini,” ujar Menlu dilansir Antara.
“Bola ada di Dewan Kemanan PBB, terutama pemegang hak veto, mereka bisa menghasilkan keputusan yang menghentikan kekejaman Israel,” lanjut Menlu menegaskan.
Bagi Indonesia, serangan terhadap Lebanon juga terkait secara langsung dengan anggota pasukan perdamaian UNIFIL yang dikirimkan dari Tanah Air.Indonesia memiliki jumlah pengiriman pasukan terbanyak, yakni sekitar 1.200 orang.