Bisnis.com, JAKARTA – Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memprotes pernyataan Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya yang mencurigai Pansus Haji DPR dilatarbelakangi masalah pribadi.
Anggota Pansus Haji DPR dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid menepis pernyataan Gus Yahya. Menurutnya, DPR tidak mengenal masalah pribadi.
“Siapapun menteri agama atau pejabat publik yang ugal-ugalan menjalankan pemerintahan dan diduga melanggar undang-undang, DPR sesuai tugasnya dalam pengawasan pasti menggunakan hak konstitusionalnya, jadi akan tetap di-Pansus. Sekali lagi bukan sentimen pribadi karena kebetulan menterinya adik Ketua Umum PBNU.” tutur Nusron dalam keterangannya, dikutip Senin (29/7/2024).
Baca Juga : Jokowi Respons Keputusan DPR Bikin Pansus Haji 2024
Ketua Umum GP Ansor 2010-2015 dan Wakil Ketua Umum PBNU 2021-2023 ini juga menghimbau agar semua elemen kelembagaan, baik organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun lembaga negara agar saling menghormati tugas masing-masing.
Nusron mengingatkan sebaiknya PBNU fokus urus umat dan pesantren. Soal Pansus Haji, lanjutnya, sudah ada mekanisme dan aturannya di DPR.
Baca Juga : : KPK Siap Bantu Pansus Haji DPR Apabila Ditemukan Indikasi Korupsi
“Ini urusan DPR dengan menteri agama, tidak ada kaitannya dengan yang lain, termasuk PBNU yang bukan bagian dari pemerintahan. Apalagi jika dibawa pada sentimen pribadi, tidak pada tempatnya,” jelas anggota Komisi VI DPR ini.
Dia juga menekankan, DPR memiliki indikasi, data, dan landasan hukum yang kuat sehingga membentuk Pansus Haji. Menurutnya, data-data tersebut akan diverifikasi dalam proses angket yang berjalan.
Baca Juga : : MKD Mulai Lakukan Klarifikasi Soal Isu Jual Beli Kuota Haji di DPR
Murni Masalah Haji
Senada, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKB Maman Imanulhaq menyayangkan pernyataan Gus Yahya. Menurut Maman, Pansus Haji murni dalam rangka perbaikan manajemen haji.
Anggota Pansus ini menegaskan, PBNU tak perlu ikut dalam urusan politik yang kini tengah bergulir di DPR. Apalagi, lanjutnya, Pansus Haji merupakan hak yang dimiliki parlemen untuk melakukan penyelidikan atas dugaan penyelewengan kebijakan yang dinilai bertentangan dengan perundang-undangan.
“Pansus haji itu formal, resmi dan konstitutif. Tidak ada urusan dengan pribadi-pribadi atau PBNU,” kata Kiai Maman dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).
Dia berpendapat, justru PBNU perlu berterima kasih atas pembentukan Pansus Haji karena warga NU yang nantinya juga bakal merasakan perbaikan pelayanan haji. Maman mengingatkan sederet persoalan haji 2024 ini, seperti pembagian kuota oleh Kemenag yang tak seusai dengan penetapan yang diketok pemerintah dan DPR serta soal pelayanan jemaah haji Indonesia pada saat Armuzna yang dianggap buruk.
Sebelumnya, pada Minggu (28/7/2024), Gus Yahya merasa pelaksanaan haji tahun ini baik-baik saja. Dia pun mencurigai Pansus Haji dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU, dengan mengkaitkan dengan Menteri Agama yang merupakan adiknya.
“Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya, misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini,” kata Yahya dalam konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7/2024).