Dahnil Anzar Simanjuntak, membuat tulisan panjang di media sosial X terkait jabatan kepala daerah. Dalam tulisannya tersebut, jubir Prabowo Subianto itu mengatakan jabatan kepala daerah merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat.
“Jabatan Gubernur, Bupati, Wali Kota itu bukan jabatan oposisi, dia adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Fatsoennya ketika terpilih tentu harus siap menurunkan dan menjalankan tugas-tugas pembantuan,” kata Dahnil dikutip Sabtu (27/7). Dahnil sudah mempersilakan kumparan untuk mengutip tulisannya.
Menurut Dahnil, rakyat membutuhkan sosok kepala daerah yang memahami bahwa tugasnya menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat. Sehingga, pembangunan nasional bisa berjalan akseleratif dan harmonis.
“Sayangnya, ada beberapa pihak ingin menggunakan jabatan kepala daerah tersebut sekadar panggung ‘asal beda’, untuk anak tangga jabatan politik berikutnya, lupa fokus pada upaya harmonisasi pembangunan bersama pemerintahan pusat dalam hal ini Presiden,” ujarnya.
Sehingga menurutnya, oposisi yang terbaik adalah parlemen atau kelompok di luar pemerintahan melalui masyarakat sipil.
“Oposisi terbaik adalah di parlemen, atau menjadi press group di luar pemerintahan melalui masyarakat sipil,” tuturnya.
Kata Anies soal Kepala Daerah Bukan Oposisi
Menanggapi itu, bacagub DKI Anies Baswedan mengatakan ingin semua pihak berperan agar amanat dari rakyat dijalankan dengan baik.
“Jadi pada dasarnya kita semua ingin agar peran, amanat yang dititipkan bisa dijalani dengan baik,” kata Anies usai menghadiri Musyawarah Nasional anggota Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia ke-IV di Gedung Kapten Pierre Tendean, Kemhan RI, Jakarta Pusat.
Ia mengatakan, perjalanan itu akan dilihat seiring proses pilkada yang berjalan dengan baik.
“Jadi kita semua lihat perjalanan nanti bila amanat itu diberikan untuk mengikuti pilkada itu berjalan dengan baik,” pungkas Anies.