Israel Buntu Soal Solusi Krisis Personel Militer IDF,Gallant Segera Dicopot Gegara Usik Haredi
Israel Buntu Soal Solusi Krisis Personel Militer IDF, Yoav Gallant Segera Dicopot Gegara Haredi
TRIBUNNEWS.COM – Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, mengakui kalau pihaknya menemuni jalan buntu dalam menemukan solusi atas krisis personel militer Israel (IDF) di tengah Perang Gaza yang terus berlangsung.
Channel 12 Israel mengutip pernyataan Gallant melaporkan, pengakuan Gallant ini merujuk pada upaya pemerintah Israel memaksa kaum Yahudi Ultra-Ortodoks Israel yang dikenal dengan Haredi, untuk juga ikut program wajib militer.
Baca juga: Mati-matian Bela Yahudi Ultra-ortodoks, Netanyahu Ancam Para Menteri Israel Soal RUU Haredi
Sebelumnya, Haredi dimasukkan dalam pengecualian wajib militer, namun tingginya kebutuhan perekrutan tentara baru seiring besarnya jumlah kerugian personel IDF memaksa para pemerintah Israel mengambil kebijakan pemerataan kewajiban.
Rancangan undang-undang yang sedianya memaksa kaum Haredi mengikuti wajib militer menimbulkan polemik besar di Israel.
Gallant mengatakan, “Kami menemui jalan buntu dalam diskusi untuk mencapai formula konsensus untuk perekrutan Haredi, dan kami tidak dapat melangkah lebih jauh”.
Baca juga: Netanyahu Tuduh Gallant Rencanakan Penggulingan Pemerintah, Sinwar Bisa Menang Mudah atas Israel
Gallant Segera Didepak
Polemik soal wajib militer ini juga berdampak pada posisi dan jabatan Gallant di pemerintahan karena dianggap ‘mengusik’ hak istimewa Kaum Haredi.
Channel 12 melaporkan kalau orang-orang yang dekat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu percaya bahwa Menteri Pertahanan Yoav Galant tidak lagi menjadi bagian dari pemerintahan koalisi saat ini.
Dilaporkan, pencopotan Gallant dari jabatannya sedang didiskusikan dan akan dilaksanakan pada bulan-bulan musim panas, kemungkinan Agustus mendatang.
Baca juga: Netanyahu-Ben Gvir Ribut di Rapat Kabinet, Yoav Gallant Walkout Saat Menteri Keamanan Israel Pidato
Rabi Haredi Sebut Negara yang Merekrut Pelajar Taurat Jadi Militer Tak Berhak Hidup
Seorang rabi senior Haredi menolak perintah wajib militer yang ingin dikeluarkan oleh tentara pendudukan untuk memanggil 3.000 Haredim untuk dinas militer.
Rabi Dov Landau, pemimpin Yahudi Ortodoks Lituania, menyatakan bahwa negara yang merekrut pelajar Haredi tidak berhak untuk hidup.
Dia melanjutkan, dalam pernyataan yang dilaporkan oleh surat kabar Yedioth Ahronoth, diterjemahkan oleh Arabi 21, bahwa:
“Tentara sedang berperang melawan kami, dan mereka ingin merampas hak-hak siswa Taurat, dan ini adalah bunuh diri total.”
Ketua komunitas Haredim, Rabbi Ahron Kaufman, menyerukan agar sikapnya disampaikan kepada para rabi Sephardic dan Hasid agar mereka bisa mengeluarkan sikap terpadu terkait penolakan mereka terhadap dinas militer.
Baca juga: Divisi David, 40 Ribu Prajurit Baru Tentara Israel Buat Perang Multi-Front di Tengah Krisis Personel
Dengan latar belakang diskusi mengenai perekrutan orang-orang Yahudi ultra-Ortodoks ke dalam tentara pendudukan, salah satu rabbi paling terkemuka dalam gerakan Lituania yang bekerja bersama Landau sebagai kepala Slobodka Yeshiva, Rabbi Moshe Hillel Hirsch, baru-baru ini memerintahkan para mahasiswanya untuk mempengaruhi kaum ultra-Ortodoks.
Pemuda ortodoks yang tidak belajar di sekolah agama yang bertentangan dengan perintah wajib militer apa pun.
Situs web Haredi menunjukkan bahwa Hirsch, selain sejumlah kepala sekolah agama yang diidentifikasi putus sekolah dari dinas militer, juga mengirimkan surat ke semua sekolah agama, memperingatkan generasi muda agar tidak pergi ke kantor perekrutan.
Menyusul pernyataan Landau, para pemimpin senior sekolah agama Yahudi Sephardic Barat bertemu dan mengeluarkan dekrit agama yang melarang bergabung dengan tentara pendudukan.
Menurut dokumen yang mereka tandatangani: “Kehadiran apa pun di kantor perekrutan (tentara) dilarang oleh Taurat.”
(oln/khbrn/memo/*)