Apa Itu Sistem KomandanTe PDIP yang Bikin Caleg Jateng Terancam Tak Dilantik?

Sistem Komandan Tempur (KomandanTe) Stelsel yang diterapkan di Jawa Tengah bagi caleg atau kader PDIP menuai polemik.

Banyak caleg yang protes lantaran mereka terancam tak dilantik meskipun menang di dapilnya atau menang sesuai sistem KPU pada Pemilu 2024. Hal ini disebabkan karena sistem KomandanTe berbeda dengan sistem dapil yang dipakai oleh KPU atau partai politik di luar PDIP.

Apa sebenarnya KomandanTe?

Berdasarkan informasi yang dihimpun kumparan, sistem KomandanTe ini tertuang dalam Peraturan Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023. Sistem ini baru diadopsi di Jateng.

"Iya hanya di Jateng walaupun DIY dan Jatim baru mau belajar dari Jateng," ujar Wakil Ketua DPC PDIP Kota Semarang Supriyadi kepada kumparan, Kamis (2/5).

Ia menjelaskan, sistem KomandanTe itu merupakan aturan tentang pembagian wilayah suara bagi para caleg PDIP. Supriyadi mencontohkan, ia yang maju dalam Dapil 1 Semarang mendapatkan wilayah tempur di 5 kelurahan.

"Jadi kalau sistem KomandanTe itu berbasis wilayah tempur gotong royong itu. Kalau KPU atau umum itu tergantung daerah pemilihan atau dapil. Kalau wilayah tempur itu caleg kabupaten kota itu basisnya desa atau kelurahan," jelas dia.

"Contohnya saya di Dapil Semarang 1 mendapatkan tugas wilayah tempur itu 5 kelurahan yaitu Bandaharjo, Kuningan, dan 3 lainnya. Itu namanya wilayah tempur," tambah dia.

Menurut dia, dengan adanya sistem KomandanTe itu para caleg dari PDIP tidak bersaing atau saling berebut suara di Dapil yang sama. Pembagian wilayah tempur itu juga sudah melalui proses yang panjang.

"Kalau sistem KomandanTe itu untuk memperkuat basis basis bawah, supaya antar-caleg internal itu tidak bersaing sendiri karena sudah mendapat wilayah masing-masing. Tujuannya itu supaya lebih fokus, itu bagus sistem KomandanTe itu bagus," imbuh dia.

Sehingga dengan adanya aturan itu, caleg menang di wilayah dapilnya bisa terancam tidak dilantik bila ia kalah di wilayah tempur yang sudah dipasrahi oleh partai.

Dan, sistem ini, menguntungkan caleg PDIP yang meski kalah di dapil namun menang di wilayah tempurnya. Caleg dengan status menang di wilayah tempur itulah yang bakal dilantik.

Hal itu terjadi pada caleg di 20 kabupaten kota di Jawa Tengah yang kini tergabung dalam organisasi Banteng Soca Ludiro. Puluhan caleg ini masih melakukan upaya agar mereka bisa dilantik menjadi anggota dewan karena menang di dapil atau by name meskipun kalah di wilayah tempurnya.