Aksi Mogok Dokter, Skandal Tas Dior hingga Daun Bawang: Riuh Pemilu Legislatif Korea Selatan

TEMPO.CO, Jakarta - Warga Korea Selatan menuju tempat pemungutan suara pada Rabu untuk memilih siapa yang akan duduk di parlemen negara itu yang beranggotakan 300 orang. Ini menjadi sebuah ujian politik besar terhadap Presiden konservatif Yoon Suk yeol.

Yoon terpilih sebagai pemimpin dua tahun lalu dengan selisih kemenangan paling tipis dalam pemilihan presiden mana pun. Ia mengalahkan Lee Jae myung dari Partai Demokrat dengan selisih 0,73 persen.

Peringkat dukungan terhadap dirinya tetap rendah di tengah aksi mogok dokter, kenaikan harga pangan, dan tuduhan korupsi, yang dapat menimbulkan masalah bagi Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang dipimpinnya.

Namun oposisi Partai Demokrat tidak begitu populer, dan pemimpinnya Lee menghadapi tuduhan korupsi.

Majelis Nasional, sebutan untuk parlemen, saat ini dikendalikan oleh Partai Demokrat, dan siapa pun yang memenangkan pemilu pada 10 April akan memiliki posisi untuk menentukan arah politik dalam negeri selama masa jabatan empat tahun berikutnya.

Pemilu ini terjadi ketika Yoon mengalami bulan-bulan dengan peringkat dukungan yang rendah, dan dapat dilihat sebagai “penilaian setengah masa jabatan” terhadap pemerintahannya, menurut Stimson Center yang berbasis di Amerika Serikat.

Jika kinerja PPP buruk atau tidak mampu meraih mayoritas di parlemen, maka presiden Yoon kemungkinan besar akan kehilangan momentum dalam tiga tahun terakhir masa jabatannya. Presiden Korea Selatan hanya menjabat satu kali masa jabatan.

“Dengan parlemen yang dipimpin oposisi, sulit untuk mendorong atau mencapai kebijakan selama dua tahun terakhir. Tanpa perubahan selama sisa masa jabatannya, akan sangat sulit menjalankan tugasnya,” kata Lee Jun-han, profesor ilmu politik di Universitas Nasional Incheon.

Apa pun hasilnya, pemilu ini sepertinya tidak akan banyak berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri negara tersebut.

Yoon berupaya memperdalam hubungan politik dan militernya dengan Jepang dan Amerika Serikat di tengah perbincangan sengit dari Pyongyang, yang selama ini menguji persenjataan baru dan mengembangkan hubungan lebih dekat dengan Rusia.

PPP dan Partai Demokrat (DP) telah mendominasi politik Korea Selatan selama bertahun-tahun. Pada Maret 2024, Majelis Nasional mempunyai 297 anggota dari total 300 kursi. DP memegang kursi terbanyak dengan 160 kursi, disusul PPP dengan 113 kursi.

Ada juga sejumlah partai kecil, beberapa di antaranya dibentuk oleh faksi-faksi yang memisahkan diri dari partai-partai mapan.

Lebih dari 20 persen pemilih mengatakan mereka akan memilih partai Reformasi Korea yang baru dibentuk di bawah kepemimpinan mantan menteri kehakiman Cho Kuk melalui pemungutan suara perwakilan proporsional, menurut jajak pendapat Gallup yang dirilis pada 29 Maret.

Hal ini dapat memberi partai tersebut 10 hingga 15 kursi, dan mungkin membuat mereka menjadi raja di parlemen baru.

Daun Bawang dan Kenaikan Biaya Hidup

Wanita berbelanja bawang hijau di pasar di Seoul, Korea Selatan, 26 Maret 2024. REUTERS/Kim Daewoung

Jajak pendapat menunjukkan biaya hidup dan kenaikan harga pangan merupakan isu utama bagi para pemilih.

Yoon dan partainya merasakan panasnya kemarahan publik setelah kunjungan ke supermarket bulan lalu. Ia menuai kecaman ketika mencoba mempromosikan upaya pemerintah untuk menjinakkan harga dengan membicarakan harga daun bawang.

Melihat seikat daun bawang dengan label harga 875 won ($0,65) – harga diskon karena subsidi pemerintah – Yoon mengatakan menurutnya harga tersebut “masuk akal”.

Komentar tersebut memberikan banyak dukungan kepada pihak oposisi – harga eceran rata-rata untuk daun bawang berkisar antara 3.000 won dan 4.000 won. Para kandidat dari Partai Demokrat mengacungkan daun bawang pada kampanye dan menuduh Yoon tidak peka atas kesulitan masyarakat akibat kenaikan biaya pangan.

Bukan hanya daun bawang saja yang mengalami lonjakan harga. Harga produk pertanian meningkat lebih dari 20 persen pada Maret dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Harga apel melonjak hampir 90 persen, menandai lonjakan satu tahun terbesar sejak 1980.

Para pemilih juga khawatir dengan pemogokan selama berminggu-minggu yang dilakukan ribuan dokter yang marah atas rencana reformasi pendidikan kedokteran, yang memaksa operasi dibatalkan dan waktu tunggu meningkat. Yoon menolak untuk mengalah, namun jajak pendapat menunjukkan peningkatan dukungan masyarakat terhadap kompromi untuk mengakhiri perselisihan tersebut.

Korupsi Jadi Masalah Besar

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan istrinya Kim Keon Hee berjalan saat upacara di Amsterdam, Belanda 12 Desember 2023. REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Foto

Yoon berada di bawah tekanan atas apa yang disebut “skandal tas Dior” setelah rekaman muncul pada November lalu yang menunjukkan istrinya, Kim Keon Hee menerima tas tangan desainer seharga US$2.200.

Yoon menganggap video tersebut sebagai “skema politik”. Namun, pemberian semacam itu melanggar hukum Korea Selatan yang melarang pejabat publik dan pasangannya menerima hadiah yang bernilai lebih dari US$750.

Istrinya juga menjadi perhatian publik setelah Mahkamah Agung Korea Selatan pada November lalu menetapkan hukuman satu tahun penjara terhadap orang tuanya. Ibu mertua presiden didakwa memalsukan dokumen keuangan yang digunakan dalam perjanjian pembelian tanah.

Yoon juga menghadapi kecaman atas keputusannya menunjuk mantan menteri pertahanan Lee Jong-sup sebagai duta besar negaranya untuk Australia saat ia sedang diselidiki atas tuduhan korupsi. Lee mengundurkan diri pada 29 Maret kurang dari sebulan setelah terjadi protes, tidak hanya di kalangan oposisi tetapi juga di dalam PPP.

Partai Demokrat juga mempunyai perjuangan tersendiri dalam memberantas korupsi. Pemimpin Lee menghadapi persidangan atas tuduhan termasuk penyuapan.

Cho juga punya skandal.

Sebagai bintang politik yang sedang naik daun pada masa pemerintahan pendahulu Yoon dari Partai Demokrat, Moon Jae-in, ia menghadapi serangkaian skandal yang merusak citra reformisnya dan secara tajam memecah belah bangsa.

Pada Februari, pengadilan menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepadanya karena memalsukan dokumen untuk penerimaan universitas anak-anaknya, dan dia mengajukan banding terakhir.

Korea Utara

Terlepas dari semua uji coba senjata dan langkah-langkah untuk mengakhiri segala bentuk kerja sama dengan Korea Selatan, sebagian besar pemilih sudah terbiasa dengan keributan dari seberang perbatasan.

“Perasaan masyarakat luas terhadap Korea Utara adalah rasa kasihan, bukan ketakutan,” kata konsultan politik Bae Kang-hun, sambil mencatat bahwa perekonomian Korea Selatan sekitar 40 kali lebih besar dibandingkan Korea Utara.

Meskipun ada kesenjangan politik yang mencolok antara kelompok konservatif dan liberal, para ahli mengatakan antara 30 dan 40 persen pemilih masih ragu-ragu.

Sekalipun kaum konservatif dan liberal sering bertengkar soal isu-isu politik, hal itu tidak akan banyak mempengaruhi hasil pemilu, kata Choi Jin, direktur Institut Kepemimpinan Kepresidenan yang berbasis di Seoul kepada kantor berita Associated Press. “Nasib pemilu ditentukan oleh kelompok moderat yang secara diam-diam memantau masalah penghidupan dan memutuskan siapa yang akan mereka pilih.”

Pilihan Editor: Oposisi Korea Selatan Diprediksi Menang dalam Pemilu Legislatif, Jadi Ganjalan untuk Presiden Yoon

AL JAZEERA