Ahok Muncul Jadi Kandidat Cagub Jakarta,Heru Budi Kena Kritik: ,Jangan Merepotkan Orang Lah,

TRIBUNJAKARTA.COM - Nama Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok kembali mencuat ke permukaan.

Namanya disebut-sebeut PDIP sebagai kandidat calon gubernur alias cagub di Pilkada Jakarta 2024.

Mantan Gubernur Jakarta 2014-2017 itu pun kini memiliki platform digital berupa channel Youtube 'Panggil Saya BTP'.

Di channel Youtube-nya, AHok pun membicarakan solusi-solusi permasalahan Jakarta.

Ia juga mengomentari kebijakan pemerintahan Jakarta kini.

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono pun kena kritik.

Heru Budi Dikritik Ahok

Ahok mengkritik program penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tengah digencarkan Pemprov Jakarta di bawah Heru Budi.

Dalam Youtube-nya, Ahok menyebut, kebijakan penonaktifan NIK tersebut justru bakal membuat repot banyak orang.

Terlebih, banyak warga Jakarta yang saat ini tinggal di daerah lain karena tuntutan pekerjaan.

“Misalnya anda ditugaskan kerja di luar kota sampai enam bulan atau setahun. Masa anda harus kehilangan KTP anda di Jakarta?,” ucap Ahok dikutip TribunJakarta.com, Sabtu (4/5/2024).

“Betapa repotnya anda mesti mengurus segala hal hanya gara-gara bekerja (di luar Jakarta),” tambahnya menjelaskan.

Sebagai kota metropolitan, Jakarta seharusnya tak perlu lagi mempermasalahkan NIK atau KTP warganya.

Sebab sudah menjadi kewajaran banyak warga daerah lain yang mengadu nasib di Jakarta.

Apalagi saat ini pendataan warga juga sudah dilakukan secara nasional.

Ahok pun menyarankan supaya Pemprov DKI melakukan pendataan kependudukan sesuai dengan aset yang dimiliki.

Sebagai contoh, warga yang masih memiliki aset di Jakarta maka tetap diperbolehkan mempunyai KTP DKI.

“Misalnya saya sekarang tinggal di Kota Bekasi, kalau saya sudah tidak punya rumah di Jakarta, ya saya harus pindah (KTP) ke Bekasi dong. Tapi kalau saya ada rumah dua (satunya di Jakarta), ya enggak bisa gitu dong (NIK dinonaktifkan),” ujarnya.

“Nanti sertifikat rumah di Jakarta atas nama siapa? Nanti jualnya bagaimana? Mobil yang saya beli bagaimana hanya gara-gara saya kerja di luar kota,” tambahnya menjelaskan.

Ahok menambahkan, Pemprov DKI seharusnya juga bisa memfasilitasi warga yang kerja di Jakarta dengan syarat orang tersebut bisa menunjukan buktinya.

Dengan demikian diharapkan orang tersebut bisa tinggal di dekat tempat kerjanya, sehingga kendaraan yang masuk Jakarta juga bisa dikurangi.

“Orang yang tidak punya KTP di Jakarta pun, selama dia kerja di Jakarta, bisa menunjukkan dia adalah pegawai yang bekerja di perusahaan yang berkantor di Jakarta, dia boleh tinggal di apartemen sewa yang murah yang dibangun pemda untuk mengatasi kemacetan,” tuturnya.

Atas dasar itu, politikus PDI Perjuangan ini menilai penonaktifan NIK bukan merupakan program penting yang harus dijalankan.

Ia justru menyebut, Pemprov DKI era Heru Budi seharusnya menyelesaikan persoalan di Jakarta, bukan fokus pada hal-hal administratif yang justru cenderung memberatkan warga.

“Jadi jangan merepotkan orang lah, kita fokus  pada apa yang membuat perut warga Jakarta kenyang, pikirannya tenang, sama dompetnya penuh. Itu saja yang kita fokus,” kata Ahok.

Solusi Kemacetan Jakarta

Sementara itu, Ahok mengaku sempat terpikir untuk membuat lahan parkir bawah tanah di kawasan Monumen Nasional (Monas) untuk mengatasi macet di Jakarta.

Masyarakat pun bisa menggunakan lahan parkir tersebut secara cuma-cuma bila sudah berlangganan tiket bus.

Ahok menyebut, ide ini digagasnya untuk meminimalisir kendaraan yang melintas di kawasan Sudirman-Thamrin.

“Dulu konsep saya itu membangun di bawah Monas yang hampir 70 hektare ukurannya, itu dibangun parkir bawah tanah, sehingga kendaraan yang mau ke Sudirman-Thamrin itu akan parkir di sana,” ujarnya.

Terakhir, Ahok juga menawarkan kembali gagasan soal jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) yang sampai saat ini belum juga terealisasi.

Dengan kehadiran ERP diharapkan Pemprov DKI bisa mengatur jumlah kendaraan yang masuk ke jalan-jalan protokol.

Pengaturan dilakukan dengan mengenakan tarif mahal bagi kendaraan saat melintas di jalan yang padat.

Tujuannya agar volume lalu lintas di jalan tersebut bisa ditekan.

Sedangkan saat jalan sepi, tarif jalan berbayar bisa diturunkan.

“ERP bukan berfungsi menarik uang pemakai kendaraan bermotor, bukan. Itu menjadi alat untuk mengendalikan jalur yang akan dilewati orang,” ucapnya.

PDIP

Soal nama Ahok yang juga masuk bursa Pilkada Jakarta diucapkan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jakarta, Pantas Nainggolan di program Kompas Petang, Sabtu (27/4/2024).

Selain itu, Pantas juga menyebut nama Tri Rismaharini dan Djarot Saiful Hidayat.

Ketiganya dinilai sudah teruji dalam memimpin daerah.

Ahok dan Djarot merupakan eks Wakil Gubernur dan Gubernur Jakarta, sedangkan Risma merupakan eks Wali Kota Surabaya.

Djarot juga kini termasuk elite PDIP karena menjabat Ketua DPP.

"Salah satunya adalah Pak Ahok. Pak Ahok kan sudah pernah menjadi wakil gubernur dan Gubernur DKI jakarta, itu menjadi salah satu sumber penilaian."

"Termasuk juga di antaranya misalnya seperti Pak Jarot Saiful Hidayat."

"Termasuk juga kepala-kepala daerah kita yang yang pernah teruji, seperti Bu Risma sudah teruji di Kota Surabaya," papar Pantas.

Selain kemampuan yang teruji, PDIP juga akan melakukan survei untuk melihat elektabilitas para kandidat calonnya.

"kita coba melihat elektabilitasnya dan lain sebagainya," jelas Pantas.

Dapatkan Informasi lain dari TribunJakarta.com via saluran Whatsapp di sini

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News